post TERBARU

download APP

blog VISITOR

SEJAK 1 MEI 2017

Flag Counter

page VIEWS

Pedoman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA 2019

Diposkan Oleh On Friday, March 22, 2019

Pedoman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA 2019
Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) pada tahun 2019 ini adalah yang ke-16. Artinya, FLS2N sudah 16 tahun diadakan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 ini Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas kembali menyelenggarakan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).

Telah diputuskan bahwa FLS2N tahun 2019 akan diadakan di Provinsi Lampung. FLS2N diselenggarakan selain untuk memfasilitasi peserta didik agar berprestasi di bidang seni, juga untuk membentuk kepribadian dan karakter yang baik sesuai dengan kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang senantiasa memperhatikan bakat dan minat peserta didik. 

Adapun bidang seni yang dilombakan dalam FLS2N tahun 2019 adalah seni pertunjukan dan seni penciptaan. Bidang seni pertunjukan mencakup seni baca puisi, gitar solo, tari kreasi, teater monolog, dan vokal solo sedangkan bidang seni penciptaan mencakup seni cipta puisi, desain poster, film pendek, dan kriya.
Tema besar FLS2N tahun 2019 adalah “Bersama dalam seni.” Dengan tema tersebut, diharapkan terbentuk karakter siswa SMA yang jujur, optimis, dan memiliki semangat kebersamaan yang tinggi dalam mewujudkan bangsa dan negara yang kuat serta berdaulat. Dengan kata lain, melalui berbagai lomba seni, kita satukan dan kukuhkan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara.

Dalam buku ini, disampaikan informasi mengenai prosedur, peraturan, dan mekanisme kegiatan FLS2N sebagai pedoman bagi penyelenggara FLS2N di tingkat daerah dan panduan bagi peserta didik agar dapat berpartisipasi sesuai dengan bidang lomba seni yang dipilih/diikuti. Semoga penyelenggaraan FLS2N tahun 2019 makin baik dari tahun-tahun sebelumnya.

    Download Buku Pedoman Kegiatan FLS2N SMA 2019

    Selengkapnya mengenai Pedoman Kegiatan FLS2N SMA 2019 ini silahkan rekan-rekan guru unduh pada link di bawah ini:


    Download File:

    Pedoman Kegiatan FLS2N SMA 2019

    Demikian mengenai Pedoman Kegiatan FLS2N SMA 2019 yang dapat blog Guru Madrasah sampaikan kepada rekan rekan guru dimanapun berada. Semoga bisa bermanfaat.

    sumber: https://psma.kemdikbud.go.id


    Inilah Contoh Surat Keputusan (SK) Tim BOS Reguler Terbaru

    Diposkan Oleh On Friday, March 22, 2019

    Inilah Contoh Surat Keputusan (SK) Tim BOS Reguler Terbaru
    Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu adiministrasi yang harus dimiliki oleh sekolah berkenaan dengan penggunaan dana BOS adalah SK Tim BOS Reguler. Perubahan peraturan yang mendasari penggunaan dana BOS menjadi salah satu alasan mengapa SK Tim BOS Reguler harus diperbaharui. Berikut ini saya akan bagikan Contoh SK Tim BOS Reguler Terbaru.

    SK Tim BOS Reguler 


    Surat Keputusan Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler merupakan SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah berkenaan dengan penggunaan dana BOS di sekolah. Surat Keputusan ini yang nantinya menjadi payung hukum bagi guru dalam melaksanakan program sekolah yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

    Bagian SK Tim BOS Reguler 


    SK Tim BOS Reguler Terbaru minimal harus memuat konsideran dan keputusan, Lampiran Tim BOS Reguler, dan Lampiran Tugas TIM BOS.

    Lampiran Tim BOS Reguler


    Untuk lampiran 1 dari SK Tim BOS Reguler Terbaru dicantumkan nama-nama yang mendapat tugas sebagai pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah. Tim BOS Reguler terbaru terdiri atas:
    1. Penanggung jawab (kepala sekolah)
    2. Anggota 1 (Bendahara Sekolah)
    3. Anggota 2 (Unsur Guru)
    4. Anggota 3 (Unsur Komite Sekolah)
    5. Anggota 4 (Unsur Orang Tua Siswa)

    Lampiran Tugas dan Tanggung Jawab SK BOS Reguler

    Lampiran selanjutnya yang harus diisi adalah Lampiran Tugas dan Tanggung Jawab SK BOS Reguler Terbaru. Pada bagian ini diisi dengan tugas dan kewajiban dari Tim BOS Reguler. Berikut contoh tugas dan kewajiban Tim BOS Reguler.
    1. mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
    3. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
    4. menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan; 
    6. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap; 
    7. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
    8. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
    9. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

    Download Contoh SK Tim BOS Reguler

    Lebih jelasnya mengani Contoh SK Tim BOS Reguler, berikut ini kami bagikan Contoh SK Tim BOS Reguler Terbaru dengan format word sehingga mudah untuk diubah. Silakan unduh melalui link berikut ini.

    Unduh File :

    CONTOH SK TIM BOS REGULER

    Demikianlah informasi mengenai Contoh SK Tim BOS Reguler Terbaru yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.


    Pedoman Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA 2019

    Diposkan Oleh On Friday, March 22, 2019

    Pedoman Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA 2019
    Untuk pembinaan olah raga, sejak tahun 2008, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), secara konsisten menyelenggarakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).

    O2SN diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi tumbuhnya bakat, minat, dan prestasi siswa di bidang olahraga. Sampai saat ini O2SN juga telah berkembang baik bahkan dapat mendukung pembinaan olah raga prestasi. Hal ini dibuktikan, misalnya, oleh para alumni O2SN yang berjaya di cabang Pencak Silat pada saat Asian Games tahun 2018 lalu. Sebuah bukti yang membanggakan atas koordinasi dan sinergi yang baik antara program pembinaan olah raga pendidikan dan olah raga prestasi.
    Disamping itu, O2SN juga adalah ajang pembinaan peserta didik agar memiliki mental dan budi pekerti yang tangguh, sportif, bersahabat dan cinta tanah air. Melalui platform penguatan pendidikan karakter, O2SN sesungguhnya juga telah ikut menanamkan nilai-nilai The Olympism in Action, nilai-nilai pembangunan dunia yang lebih baik dan damai melalui olah raga. Keterlibatan anak-anak berbakat di bidang olah raga yang terpilih dari lebih 4,8 juta siswa SMA dari seluruh Indonesia dengan latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang sangat beragam, membuktikan bahwa O2SN adalah ajang yang sangat efektif untuk mewujudkan semangat olympism.

    Tahun ini pun, semangat itu akan lebih nampak ketika O2SN puncaknya akan diselenggarakan di Banda Aceh. Sebagaimana tahun- tahun sebelumnya, O2SN untuk jenjang SMA mempertandingkan 5 (lima) cabang olahraga, yaitu : Pencak Silat, Karate, Atletik, Bulu Tangkis, dan Renang. Kita berharap seluruh proses penyelenggaraan O2SN dapat berjalan dengan baik dari mulai tingkat sekolah sampai ke tingkat nasional. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait dapat mengikuti dan menyelenggarakan O2SN sesuai dengan pedoman yang telah disusun ini.

    Semoga O2SN terus berkembang menghasilkan talenta-talenta olah raga terbaik Indonesia dan menjadi ajang untuk menyiapkan generasi yang sehat, unggul dan berbudi pekerti luhur. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala upaya baik kita ini. Salam Maju Bersama, Hebat Semua.

      Download Pedoman Kegiatan O2SN SMA 2019

      Selengkapnya mengenai Pedoman Kegiatan O2SN SMA 2019 ini silahkanbisa rekan-rekan guru unduh atau download pada link di bawah ini:

      Download File:

      Pedoman Kegiatan O2SN SMA 2019

      Demikian mengenai Pedoman Kegiatan O2SN SMA 2019 yang dapat Guru Madrasah sampaikan. Semoga bermanfaat.

      Sumber: https://psma.kemdikbud.go.id


      Pedoman Kegiatan Festival Literasi Sekolah (FLS) SMA Tahun 2019

      Diposkan Oleh On Friday, March 22, 2019

      Pedoman Kegiatan Festival Literasi Sekolah (FLS) SMA Tahun 2019
      Literasi tidak hanya didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Pendidikan literasi baik literasi visual, digital maupun literasi non-digital, secara efektif berkontribusi memberikan dasar perkembangan multi kecerdasan yang terpadu dan harmonis dalam kepribadian remaja. Pendidikan secara luas yang dilaksanakan berbasis literasi secara efektif berkontribusi memberikan dasar perkembangan multi kecerdasan yang terpadu dan harmonis dalam kepribadian remaja. Pendidikan literasi sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, terutama tantangan abad 21, tempat para generasi milenial dan post milenial tumbuh dan berkembang.


      Inilah Pedoman Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) SMA 2019

      Diposkan Oleh On Friday, March 22, 2019

      Pedoman Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) SMA 2019
      Globalisasi sebagai suatu proses sosial dan proses alamiah akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain dan mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Fenomena ini bukan hanya membawa dampak tetapi juga menjadi memberikan tantangan bagi generasi muda untuk terus meningkatkan kompetensi.

      Kompetensi yang dibutuhkan sebagai kompetensi generasi muda masa depan adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas mengenai hidup, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/ minatnya.

      Peningkatan kompetensi dan keterampilan ini sejalan dengan semangat implementasi kurikulum 2013. Salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kompetensi tersebut adalah dengan mewadahi peserta didik, dalam hal ini peserta didik SMA, dengan kegiatan positif yang memacu semangat berkompetisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui bakat/minat, antara lain adalah dengan melaksanakan Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Nasional.

      Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 13-18 Agustus 2019 di Kota Banjarmasin ini bertujuan untuk melatih peserta didik SMA agar terbiasa berpikir kreatif dan analitis, mampu berkomunikasi secara efektif serta menyampaikan argumentasi di depan publik dengan Bahasa Indonesia yang baik.

      Buku Panduan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran operasional pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi mengenai Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Nasional Tahun 2019.

      Latar Belakang
      Sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia. Namun, dampak baik dari demokrasi tersebut tidak selalu tampak dalam kebijakan yang dijalani Pemerintah ataupun dalam kondisi yang terdapat di masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu masyarakat sipil yang aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, dalam hal menyuarakan pendapat, memberikan kritik membangun terhadap kebijakan yang tengah dijalankan, dan mengajukan solusi atas masalah-masalah sosial.

      Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) merupakan lomba debat tingkat sekolah menengah atas yang mempunyai bakat dan minat dalam debat untuk memilih peserta yang terbaik. Peserta didik- peserta didik tersebut akan difasilitasi untuk mengembangkan kemampuan argumentasi, pemecahan masalah, dan penyampaian pendapat secara sistematis dan menarik. Seluruh kegiatan ini diharapkan dapat membangun kapasitas generasi muda Indonesia dalam berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi dan pergaulan global.

      Tujuan
      1. Umum
      a. Memperluas wawasan para peserta didik Sekolah Menengah Atas agar terbiasa berpikir kreatif dan analitis, mampu bersaing secara kompetitif, berkomunikasi secara efektif, dan menyampaikan argumentasi di depan publik dengan Bahasa Indonesia yang efektif.
      b. Melatih peserta didik untuk menyampaikan pendapat dengan sistematis, dapat berpikir kritis kreatif analitis dan konstruktif serta bersikap sportif.
      c. Membekali peserta didik sebagai anggota masyarakat yang potensial dengan wawasan pengetahuan dan kemampuan berkomunikasi dengan baik melalui debat peserta didik.

      2. Khusus
      a. Membangun antusiasme dan keinginan yang tinggi dari seluruh peserta untuk mengikuti perlombaan.
      b. Membangun kemampuan berpikir kritis, analitis terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang baik nasional maupun internasional.
      c. Membangun kesadaran dan kepedulian peserta didik akan pentingnya toleransi menghormati, kerjasama, dan perbedaan opini sebagai sikap yang harus tumbuh dalam demokrasi yang sehat.

      Hasil Yang Diharapkan
      a. Terbangunnya antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta untuk mengikuti perlombaan.
      b. Terbangunnya kemampuan berpikir kritis peserta didik mengenai isu-isu aktual yang sedang terjadi di dalam maupun luar negeri.
      c. Terbangunnya kesadaran peserta didik akan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan opini.

      Download Pedoman Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) SMA 2019

      Selengkapnya mengenai Pedoman Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) SMA 2019 ini silahkan bisa Anda unduh pada link di bawah ini:


      Download File:

      Pedoman LDBI SMA 2019

      Demikian mengenai Pedoman Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) SMA 2019 yang bisa kami sampaikan . Semoga bermanfaat.

      Sumber: https://psma.kemdikbud.go.id


      Buku Guru dan Siswa Akidah Akhlak  Kelas 9 MTs Kurikulum 2013

      Diposkan Oleh On Sunday, March 10, 2019

      Buku Guru dan Siswa Akidah Akhlak  Kelas 9 MTs Kurikulum 2013
      Pendidikan Islam turut memiliki tanggungjawab moral dalam membentuk generasi cerdas dan sejahtera lahir-batin sebagaimana ditegaskan dalam visi Kementerian Agama RI.

      Upaya melahirkan generasi kaffah (cerdas intelektual, spiritual dan mental) tersebut tentu tidak sebentar, tidak mudah dan tidak asal-asalan namun tentu tidak mustahil dicapai. Pencapaian ultimate goal (tujuan puncak) membentuk generasi kaffah tersebut membutuhkan ikhtiar terencana (planned), strategis dan berkelanjutan (sustainable).

      Kurikulum 2013 sebagai kurikulum penyempurna kurikulum 2006 (KTSP) diyakini shahih sebagai “modal” terencana dan strategis mendekati tujuan mencetak generasi yang tidak saja cerdas intelektual namun shalih dan shalihah. Salah satu upaya membumikan isi K-13 adalah dengan menyediakan sumber belajar yakni buku.

      Buku Kurikulum 2013 terus mengalami perbaikan baik dalam hal tataletak (layout) maupun content (isi) substansi. Buku MI (kelas 3 dan 6), MTs (kelas 9) dan MA (kelas 12) adalah edisi terakhir dari serangkaian proses penyediaan buku kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah (MI, MTs dan MA).

      Dengan selesainya buku K-13 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah ini diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan pendidik dalam memahami, mengerti dan sekaligus menyampaikan ilmu yang dimilikinya.

      Standar Isi Pendidikan Akidah Akhlak di MTs

      Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran.

      Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

      Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba,menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses perolehannya mempengaruhi Standar Isi.

      Kelompok Mata Pelajaran Akidah Akhlak

      Struktur kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dalam kurikulum Madrasah meliputi: 1) Al-Qur’an Hadis, 2) Akidah Akhlak, 3) Fikih, 4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan 5) Bahasa Arab. Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait dan melengkapi.

      Akidah merupakan akar atau pokok agama. Syariah/fikih (ibadah, muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari akidah, yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari keimanan dan keyakinan hidup. Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal itu menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya (politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, kebudayaan/seni, ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga/kesehatan, dan lain-lain) yang dilandasi oleh akidah yang kokoh.

      Pendidikan Akidah Akhlak di Madrasah memiliki karakteristik sebagai berikut: Akidah Akhlak menekankan pada kemampuan memahami keimanan dan keyakinan Islam sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan mampu mempertahankan keyakinan/keimanannya serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-asma’ al-husna. Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan dan menghiasi diri dengan akhlak terpuji (mahmudah) dan menjauhi serta menghindarkan diri dari akhlak tercela (madzmumah) dalam kehidupan sehari-hari.

      Tujuan Kelompok Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah

      Akidah-Akhlak di Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu mata pelajaran PAI yang merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari rukun iman, mulai dari iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Akhir, sampai iman kepada Qadha dan Qadar. Semua pengetahuan ini dibuktikan dengan dalil-dalil naqli dan aqli. Pemahaman dan penghayatan terhadap al-asma’ al-husna ditandai dengan kemampuan menunjukkan ciri-ciri/tanda-tanda perilaku seseorang dalam realitas kehidupan individu dan sosial serta pengamalan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.

      Secara substansial mata pelajaran Akidah Akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Alakhlak al-karimah ini sangat penting untuk dipraktikkan dan dibiasakan oleh peserta didik dalamkehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari era globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda bangsa dan Negara Indonesia.

      Mata pelajaran Akidah-Akhlak bertujuan untuk:

      1. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah.
      2. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.

      Ruang Lingkup Akidah-Akhlak

      Ruang lingkup mata pelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Tsanawiyah meliputi:
      • Aspek akidah terdiri dari; dasar dan tujuan akidah Islam, sifat-sifat Allah, al-asma’ al-husna, iman kepada Allah, Kitab-Kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, Hari Akhir serta Qadha-Qadar.
      • Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas ber-tauhiid, ikhlaas, tha’at, khauf, taubat, tawakkal, ikhtiyaar, shabr, syukr, qanaa’ah, tawaadhu’, husnuzh-zhan, tasaamuh dan ta’aawun, berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja yang sehat.
      • Aspek akhlak tercela meliputi kufr, syirk, riya’, nifaaq, anaaniah, putus asa, ghadhab, tamak, takabbur, hasad, dendam, ghiibah, fitnah, dan namiimah.
      • Aspek adab meliputi: Adab beribadah seperti adab shalat, membaca al-Qur’an, berdoa, adab kepada kepada orang tua dan guru, adab kepada kepada, saudara, teman, dan tetangga, adab terhadap lingkungan, yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan.
      • Aspek kisah teladan meliputi: Nabi Sulaiman dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus dan Nabi Ayub, Kisah Sahabat: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

      Download Buku Guru dan Siswa Akidah Akhlak  Kelas 9 MTs Kurikulum 2013


      Untuk lebih jelasnya dan barangkali ada rekan-rekan guru yang memerlukan Buku Guru dan Siswa Akidah Akhlak  Kelas 9 MTs Kurikulum 2013 ini bisa diunduh melalui tautan berikut ini.

      Unduh File :
      Demikian informasi mengenai Buku Guru dan Siswa Akidah Akhlak  Kelas 9 MTs Kurikulum 2013 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat....


      Buku Guru dan Siswa Akidah Akhlak Kelas 3 dan 6 MI Kurikulum 2013

      Diposkan Oleh On Sunday, March 10, 2019

      Buku Guru dan Siswa Akidah Akhlak Kelas 3 dan 6 MI Kurikulum 2013
      Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga pemerintah memiliki tanggungjawab dalam membentuk masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir-batin sebagaimana ditegaskan dalam visinya.

      Membentuk generasi cerdas dan sejahtera lahir-batin menjadi core (inti) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam utamanya Direktorat Pendidikan madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam konsen terhadap mata pelajaran PAI (Fikih, SKI, Al-qur’an Hadis, Akidah Akhlak dan bahasa Arab).


      Juknis Bantuan Pembangunan Perpustakaan Pondok Pesantren tahun 2019

      Diposkan Oleh On Sunday, March 10, 2019

      Juknis Bantuan Pembangunan Perpustakaan Pondok Pesantren tahun 2019
      Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perpustakaan Pondok Pesantren telah selesai dan menjadi pedoman pelaksanaan penerima manfaat bantuan kemitraan bagi pondok pesantren. Buku Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perpustakaan Pondok Pesantren digunakan untuk Program Bantuan Kemitraan Tahun Anggaran 2019.


      Juknis Program Peningkatan Sarpras Madrasah Melalui SBSN Tahun 2019

      Diposkan Oleh On Sunday, March 10, 2019

      Juknis Program Peningkatan Sarpras Madrasah Melalui SBSN Tahun 2019
      Petunjuk Teknis Program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah Tahun 2019 ini disusun sebagai ajaran dalam pengelolaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa konsultansi, pelaksanaan kegiatan SBSN, dan prosedur-prosedur lainnya yang berafiliasi dengan persyaratan proyek SBSN bagi semua pihak di lingkungan Kementerian Agama Melalui Direktorat Kurikulum Sarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) madrasah pada khususnya dan satuan kerja Madrasah akseptor Program Proyek Pembiayaan melalui SBSN Tahun Anggaran 2019.


      Panduan Penggunaan Aplikasi USBN untuk Proktor dan Guru Madrasah

      Diposkan Oleh On Saturday, March 09, 2019

      Panduan Penggunaan Aplikasi USBN untuk Proktor dan Guru Madrasah
      Aplikasi USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer) adalah sistem pelaksanaan Ujian Akhir bagi Madrasah dengan menggunakan media komputer, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
      Disini ada dua panduan, yang akan menjelaskan tahapan penggunaan aplikasi USBN untuk proktor dan guru pembuat soal, mulai dari installasi aplikasi dan penggunaan aplikasi.

      Untuk memaksimalkan dalam penggunaan aplikasi USBN, spesifikasi hardware server proktor disarankan menggunakan spesifikasi min. Prosesor core I5, Memory RAM 8GB, Hardisk 500GB, Koneksi jaringan internet/LAN dan dipastikan sudah terhubung/koneksi dengan jaringan untuk dapat mengakses Aplikasi online, sedangkan untuk aplikasi offline cukup terhubung dengan jaringan local, kecuali saat proses sinkronisasi harus terhubung dengan internet.

      Untuk membantu para proktor dan guru madrasah dalam pelaksanaan USBN ini maka pada kesempatan kali ini blog Guru Madrasah akan membagikan Panduan Penggunaan Aplikasi USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) untuk proktor dan guru madrasah.

      Untuk mendapatkan filenya, silakan Anda unduh melalui tautan atau link yang kami sediakan berikut ini.

      Unduh File :


      Panduan Aplikasi USBN Proktor dan Guru Madrasah

      Demikan informasi mengenai Panduan Penggunaan Aplikasi USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) untuk proktor dan guru madrasah. Semoga bermanfaat...


      Penerimaan Beasiswa Dari Kuwait National Commissions For UNESCO Tahun 2019

      Diposkan Oleh On Saturday, March 09, 2019

      Penerimaan Beasiswa Dari Kuwait National Commissions For UNESCO Tahun 2019
      Dalam kesempatan kali Blog Guru Madrasah akan memberikan informasi mengenai Penawaran Beasiswa dari Kementerian Luar Negeri RI dan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dengan nomor : 01090/BK/02/2019/31/04 tentang Penerimaan Beasiswa Dari Kuwait National Commissions For UNESCO (Education, Sciences and Culture) Tahun 2019.


      Revisi Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Madrasah Tahun 2019

      Diposkan Oleh On Thursday, March 07, 2019

      Revisi Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Madrasah Tahun 2019
      Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal Tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan Surat Edaran Nomor 0360/DJ.I/01/2019 tentang Revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Madrasah Tahun 2019. Surat edaran ini adalah informasi mengenai beberapa perubahan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7263 Tahun 2018.

      Menyusul Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7263 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2019, berikut ini disampaikan beberapa perubahan sebagai berikut:

      a. Ketentuan sebagaimana dirriaksud pad a bagian A. Kriteria nomor 8 mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar diberikan dispensasi dengan ketentuan bahwa Kepala Madrasah membuat pernyataan tertulis diatas materai yang selanjutnya diserahkan ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan memperhatikan:
      1. Kelebihan jumlah peserta didik/jumlah rombongan belajar tidak mengganggu mutu pembelajaran;
      2. Kelebihan jumlah peserta didik/jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pembangunan jumlah ruang kelas baru;
      3. Kelebihan jumlah peserta didik/jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pengangkatan guru baru.
      b. Ketentuan tugas tambahan lain guru sebagaimana diatur pada nomor 21 diubah.

        Download Revisi Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Madrasah Tahun 2019

        Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Revisi Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Madrasah Tahun 2019 ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

        Download File:

        SE Revisi Juknis Penyaluran TPG Madrasah Tahun 2019

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterangan berkas dan share file Revisi Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Madrasah Tahun 2019. Semoga bisa bermanfaat.

        sumber: http://pendis.kemenag.go.id


        Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2019

        Diposkan Oleh On Tuesday, February 26, 2019

        juknis rehab asrama pondok pesantren
        Pondok Pesantren sebagai bagian elemen lembaga masyarakat yang salah satu perannya melaksanakan pendidikan agama Islam telah memberikan kontribusi besar pembentukan karakter bangsa. Dalam babakan sejarah, peran besar pesantren ini tidak bisa dipungkiri telah memberi “warna” bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, dengan kemandirian yang telah dibuktikan selama ini, pesantren dapat menunjukkan diri sebagai lembaga independen yang bisa menjaga irama kehidupan yang harmonis ditengah-tengah kemajemukan warga negara Indonesia, sehingga NKRI tetap kokoh dan terbina dengan baik kehidupan masyarakat Indonesia.
        Dengan kontribusi yang ditunjukkan pesantren tersebut, pemerintah harus hadir dan memberikan apresiasi pada pesantren dalam menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat.Pemberian penghargaan pada pesantren ini dilakukan dengan memberikan “stimulan” bantuan, baik melalui program peningkatan mutu akademik, mutu peningkatan kapasitas dan kualitas bagi ustadz/santri, maupun mutu di bidang sarana dan prasarana.

        Dalam kaitan persoalan tersebut, Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren dipandang sangat penting karena tingkat kebutuhan yang nyata di lapangan, mengingat masih terdapat ribuan pondok pesantren yang masih kekurangan ruang belajar bagi santrinya, sehingga banyak calon santri yang semula bermaksud belajar di pondok pesantren harus terpaksa mengurungkan niatnya karena tidak tersedianya ruang belajar santri yang memadai.

        Agar pengalokasian dan pengelolaan dana belanja Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren pada bidang pendidikan Islam dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis pengelolaan belanja Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren untuk program Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren.

        Maksud dan Tujuan

        1. Maksud Petunjuk Teknis ini untuk mengatur mekanisme pengelolaan Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren agar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
        2. Tujuan Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren adalah sebagai berikut:
          • Untuk mendukung ketersediaan fasilitas asrama/tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan agar mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar di pondok pesantren
          • Untuk menstimulasi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam Rehabilitasi fisik asrama pondok pesantren.

        Ruang Lingkup

        Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren ini meliputi: Pendahuluan, Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren, Laporan Pertanggungjawaban, Larangan dan Sanksi, Standar dan Spesifikasi Teknis Bantuan Rehabilitasi Asrama, Tugas dan Tanggungjawab Organisasi, Pengendalian dan Pengawasan, serta Penutup.

        Download Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2019


        Bagi bapak/ibu yang kebetulan memerlukan Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2019 ini bisa anda unduh melalui tautan yang kami sediakan berikut ini.

        Unduh FIle :
        Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2019


        Demikian informasi mengenai Juknis Bantuan Rehabilitasi Asrama Pondok Pesantren Tahun 2019 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat....


        Juknis Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pondok Pesantren Tahun 2019

        Diposkan Oleh On Tuesday, February 26, 2019

        juknis bantuan ruang kelas pesantren 2019
        Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam Bab IV pasal 5 Undang-Undang Sisdiknas juga dipertegas bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan juga membuka akses bagi anak bangsa untuk belajar secara informal.

        Pondok Pesantren sebagai bagian elemen lembaga masyarakat yang salah satu perannya melaksanakan pendidikan agama Islam telah memberikan kontribusi besar pembentukan karakter bangsa. Dalam babakan sejarah, peran besar pesantren ini tidak bisa dipungkiri telah memberi “warna” bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, dengan kemandirian yang telah dibuktikan selama ini, pesantren dapat menunjukkan diri sebagai lembaga independen yang bisa menjaga irama kehidupan yang harmonis ditengah-tengah kemajemukan warga negara Indonesia, sehingga NKRI tetap kokoh dan terbina dengan baik kehidupan masyarakat Indonesia.

        Dengan kontribusi yang ditunjukkan pesantren tersebut, pemerintah harus hadir dan memberikan apresiasi pada pesantren dalam menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat.Pemberian penghargaan pada pesantren ini dilakukan dengan memberikan “stimulan” bantuan, baik melalui program peningkatan mutu akademik, mutu peningkatan kapasitas dan kualitas bagi ustadz/santri, maupun mutu di bidang sarana dan prasarana.

        Dalam kaitan persoalan tersebut, Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren dipandang sangat penting karena tingkat kebutuhan yang nyata di lapangan, mengingat masih terdapat ribuan pondok pesantren yang masih kekurangan ruang belajar bagi santrinya, sehingga banyak calon santri yang semula bermaksud belajar di pondok pesantren harus terpaksa mengurungkan niatnya karena tidak tersedianya ruang belajar santri yang memadai.

        Agar pengalokasian dan pengelolaan dana belanja Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren pada bidang pendidikan Islam dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis pengelolaan belanja Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren untuk program Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren.

        Maksud dan Tujuan

        1. Maksud Petunjuk Teknis ini untuk menjelaskan pengelolaan dana belanja Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren agar tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
        2. Tujuan Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pondok Pesantren adalah sebagai berikut:
          • Untuk mendukung ketersediaan ruang yang berfungsi sebagai tempat untuk proses kegiatan pembelajaran pada pondok pesantren.
          • Untuk menstimulasi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ruang belajar pada pondok pesantren.

        Ruang Lingkup
        Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pondok Pesantren ini meliputi: Pendahuluan, Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren, Laporan Pertanggungjawaban, Larangan, dan Sanksi, Tugas dan Tanggungjawab Organisasi, Standar dan Spesifikasi Teknis Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Pesantren, Pengendalian dan Pengawasan serta Penutup.

        Download Juknis Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pondok Pesantren Tahun 2019


        Untuk lebih jelasnya mengenai Juknis Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pondok Pesantren Tahun 2019 ini bisa anda unduh melalui tautan link berikut ini.

        Dowload File :


        Juknis Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pondok Pesantren Tahun 2019

        Demikian informasi mengenai Juknis Bantuan Pembangunan Ruang Belajar Pondok Pesantren Tahun 2019 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat...


        Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pondok Pesantren Tahun 2019

        Diposkan Oleh On Tuesday, February 26, 2019

        juknis bos pesantren 2019
        Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren telah selesai dan menjadi pedoman pelaksanaan penerima manfaat bantuan kemitraan bagi pondok pesantren.
        Buku Petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren digunakan untuk Program Bantuan Kemitraan Tahun Anggaran 2019. Isi buku ini tentang konten dan esensi bantuan, teknis pelaksanaan bantuan, standard dan spesifikasi pembangunan, tugas dan fungsi masing-masing jenjang organisasi, pengendalian dan pengawasan serta layanan pengaduan masyarakat.

        Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan petunjuk,rambu-rambu dan arah perjalanan pelaksanaan bantuan kemitraan. Diharapkan, penerima manfaat bantuan ini dapat melaksanakan dengan baik, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan baik mutu pembangunan maupun tertib administrasi

        Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren Dengan demikian, pemberi dan penerima manfaat bantuan kemitraan ini dapat melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah dijelaskan dalam buku ini, sehingga pada akhirnya bantuan tersebut dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan mutu, layanan dan akses pendidikan keagamaan kita.

        Demikian petunjuk teknis ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terimakasih.

        Adapun isi dari Juknis Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) pada Pondok Pesantren ini berisi hal-hal sebagai berikut:

        Kata Pengantar
        Daftar Isi
        Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
        Bab I : Pendahuluan
        A. Latar Belakang
        B. Maksud dan Tujuan
        C. Asas
        D. Ruang Lingkup
        E. Pengertian Umum

        Bab II : Pelaksanaan BOS Pondok Pesantren
        A. Tujuan BOS Pondok Pesantren
        B. Pengelolaan BOS Pondok Pesantren
        C. Alokasi Anggaran
        D. Sasaran dan Kriteria
        E. Besaran Dana BOS Pondok Pesantren
        F. Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS Pondok Pesantren
        G. Komponen Pembiayaan

        Bab III : Laporan Pertanggungjawaban, Larangan dan Sanksi
        A. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
        B. Ketentuan Perpajakan
        C. Larangan dan Sanksi

        Bab IV : Pengendalian, Pengawasan dan Layanan Pengaduan Masyarakat
        A. Pengendalian
        B. Pengawasan
        Bab V : Penutup
        Lampiran-lampiran

        Download Juknis Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) pada Pondok Pesantren


        Untuk lebih jelasnya mengenai Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pondok Pesantren ini bisa anda unduh melalui tautan link yang kami sediakan berikut ini.

        Unduh File :


        Juknis Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) pada Pondok Pesantren

        Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pondok Pesantren Tahun 2019. Semoga bermanfaat


        Juknis Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Pendidikan Agama Islam Tahun 2019

        Diposkan Oleh On Tuesday, February 26, 2019

        Juknis Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Pendidikan Agama Islam Tahun 2019
        Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program unggulan pemerintah saat ini. Sebagai program unggulan, pemerintah berkewajiban memberikan rambu-rambu yang jelas agar program ini berjalan efektif danefisien sehingga mencapai sasaran yang diharapkan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada beberapa Menteri, Kepala Lembaga Tinggi Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

        Kementerian Agama sebagai salah satu Kementerian yang terkait dengan Program Indonesia Pintar segera merespon dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden dimaksud.Langkah-langkah tersebut adalah: (1) meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar; (2) menyediakan Kartu Indonesia Pintarsejumlah penerima Program Indonesia Pintar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah; (3) membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima Program Indonesia Pintar yang berada di sekolah yang dikelola Kementerian Agama; (4) melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia Pintar; (5) menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di lingkup Kementerian Agama; dan (6) melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

        Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, dengan maksud untuk menjamin agar seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah.

        Secara bertahap cakupan peserta akan diperluas menjangkau masyarakat kurang mampu yang mencapai 24 juta anak usia sekolah, termasuk anak usia sekolah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama ini tidak dijamin. KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, di panti asuhan, dan difabel. KIP berlaku juga di pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Balai Latihan Kerja (BLK). KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah.

        Cakupan penerima manfaat Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama di lingkungan Pendidikan Keagamaan Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar Pada Kementerian Agama yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 258 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama meliputi Santri Pesantren peserta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren, Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada Pesantren, Santri Pesantren peserta Program Pendidikan Kesetaraan atau Paket A/B/C pada Pesantren, Santri Satuan Pendidikan Muadalah pada Pesantren, Santri Satuan Pendidikan Diniyah Formal, serta Santri hanya mengaji, yaitu Santri Pesantren sebagai Satuan Pendidikan yang tidak berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan umum (SD/SMP/SMA/SMK), madrasah (MI/MTs/MA/MAK), dan/atau satuan pendidikan formal/program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh pesantren.

        Melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah, penyelenggaraan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada pesantren dan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada pondok pesantren dilaksanakan dalam bentuk program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah.

        Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang di tujukan bagi peserta didik lainnya yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) sebagai satuan pendidikan non formal dengan harapan peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah tersebut memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dinyatakan dan di akui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK.

        Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dimaksud untuk Tahun Anggaran 2019, ketentuan dalam Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama memerlukan penjabaran lebih lanjut, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut di lingkungan Pendidikan Keagamaan Islam. Oleh sebab itu, perlu menyusun Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pendidikan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2019.

        Download Kepdirjen Pendis Nomor 6932 tahun 2018 Tentang Juknis PIP


        Download File :
        Kepdirjen Pendis Nomor 6932 tahun 2018 Tentang Juknis PIP

        Demikian tentang Kepdirjen Pendis Nomor 6932 tahun 2018 Tentang Juknis Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Pendidikan Agama Islam Tahun 2019 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.




        Panduan Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

        Diposkan Oleh On Monday, February 25, 2019

        panduan penyusunan soal usbn
        Penilaian hasil belajar merupakan proses pengumpulan informasi/data tentang capaian belajar peserta didik. Penilaian tersebut dapat dilakukan oleh Pendidik, Satuan Pendidikan, dan Pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik (guru) dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian satu atau lebih Kompetensi Dasar. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) dan/atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan.

        Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) merupakan ujian akhir dari satuan pendidikan yang berstandar nasional. Oleh karena hasil USBN menentukan kelulusan dari satuan pendidikan maka soal USBN diharapkan memenuhi syarat instrumen yang baik sehingga memberikan informasi yang valid dan objektif. Soal ujian yang kurang baik memberikan informasi yang tidak sesuai dengan capaian siswa sehingga dapat merugikan siswa dan memberikan informasi yang tidak tepat atau menyesatkan untuk pengambil keputusan. Penulisan soal USBN menjadi kritikal karena ditulis oleh guru pada masing-masing satuan pendidikan. Dalam usaha meningkatkan kualitas soal USBN perlu dijelaskan tahapan yang harus dilalui dalam penulisan soal serta kaidah penulisan soal.

        Seperti telah dikemukakan sebelumnya pada Pengantar, penilaian terhadap peserta didik dapat menggunakan berbagai bentuk penilaian, tergantung pada tujuan dan kompetensi yang dinilai. Untuk USBN pada tahun pelajaran 2017/2018, ujian menggunakan tes tertulis (pilihan ganda dan uraian) dan tes praktik. Oleh karena itu, pembahasan dalam modul ini dibatasi pada tes tertulis bentuk pilihan ganda dan uraian serta tes praktik.1

        Penilaian melalui USBN merupakan penilaian yang terstandar. Untuk penilaian terstandar, harus ada acuan yang sama, baik dalam penyusunan soal maupun dalam pelaksanaan ujian. Dalam pelaksanaan ujian yang menjadi acuan adalah Prosedur Operasional Standar (POS) USBN. Dalam penyusunan soal, yang menjadi acuan adalah kisi-kisi USBN yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan kurikulum yang berlaku. Namun kisi-kisi USBN hanya merupakan awal dari pengembangan soal USBN, beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk memperoleh soal USBN yang berkualitas sebagai berikut.

        1. Penyusunan indikator soal
        Indikator soal merupakan jabaran lingkup materi dan level kognitif dari kisi-kisi USBN, sebagai pedoman bagi penulisan atau perakitan soal.

        2. Penulisan soal
        Soal ditulis oleh guru mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan berdasarkan indikator soal yang disusun oleh KKG/MGMP. Penulisan soal termasuk pedoman penskoran untuk soal uraian dan tes praktik.

        3. Penelaahan Soal
        Penelaahan soal dilakukan secara kualitatif berdasarkan kaidah penulisan soal oleh penelaah soal, dilakukan oleh KKG/MGMP. Hasil telaah soal diklasifikasikan menjadi soal baik, soal kurang baik, dan soal ditolak. Soal baik langsung diterima/dapat digunakan, soal kurang baik perlu diperbaiki, dan soal yang ditolak dikembalikan ke penulis atau tidak digunakan.

        4. Perakitan soal
        Soal-soal baik selanjutnya dirakit menjadi beberapa paket soal untuk digunakan dalam ujian. Pada perakitan, dilakukan penggabungan antara soal dari Kementrian dan soal yang ditulis oleh pendidik. Perakitan dapat dilakukan di satuan pendidikan atau KKG/MGMP.


        KISI-KISI SOAL USBN

        Kisi-kisi merupakan suatu pedoman untuk menulis atau merakit soal. Kisi-kisi USBN yang ditetapkan oleh BSNP dikembangkan berdasarkan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Format kisi-kisi USBN berisi lingkup materi dan level kognitif. Proses penyusunan kisi-kisi USBN dimulai dengan menganalisis kompetensi dasar yang terdapat pada kurikulum suatu mata pelajaran. Semua materi kemudian dikelompokkan menjadi beberapa lingkup materi. Materi yang tercakup dalam setiap lingkup materi dipetakan ke dalam tiga level kognitif, yaitu pengetahuan, aplikasi, dan penalaran. Pemetaan materi ke dalam level kognitif disesuaikan dengan kompetensi dasar dalam kurikulum.


        Pada kisi-kisi tersebut kompetensi yang diuji masih terlalu luas dan umum sehingga perlu dijabarkan lebih spesifik dalam indikator soal. Pada indikator soal tergambar kompetensi yang diuji sesuai dengan level kognitif dan materi. Dari satu indikator dapat disusun beberapa soal yang pararel. Pada USBN, pengembangan indikator soal dilakukan di KKG atau MGMP.

        Indikator soal
        Indikator soal yang disusun oleh KKG/MGMP dimasukkan dalam format dengan beberapa komponen, yaitu: kompetensi yang diuji, lingkup materi, materi, level kognitif, indikator, bentuk soal, dan nomor soal.

        Penyusunan Indikator
        Indikator dijadikan acuan dalam membuat soal. Kriteria perumusan indikator:
        1. Memuat ciri-ciri kompetensi yang akan diuji.
        2. Memuat kata kerja operasional yang dapat diukur (satu kata kerja operasional untuk soal pilihan ganda, satu atau lebih kata kerja operasional untuk soal uraian dan instrumen penilaian keterampilan/praktik).
        3. Berkaitan dengan materi/konsep yang dipilih.
        4. Dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan.

        Komponen indikator soal yang perlu diperhatikan adalah subjek, perilaku yang akan diukur, dan kondisi/konteks/stimulus.

        Download Panduan Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional  

        Selengkapnya mengenai Modul USBN (Panduan Penyusunan Soal USBN) ini silahkan rekan-rekan guru unduh pada link di bawah ini:


        Download File:

        Modul Penyusunan Soal USBN

        Demikian informasi mengenai Panduan Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat..

        Sumber: https://usbn.puspendik.kemdikbud.go.id


        Buku Pedoman Penialainan Kelas Oleh Pendidik

        Diposkan Oleh On Monday, February 25, 2019

        Buku Pedoman Penialainan Kelas Oleh Pendidik
        Penilaian (assessment) merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, UNESCO menyatakan assessment as a lever to reform education. Istilah penilaian (assessment) sering dipertukarkan secara rancu dengan dua istilah lain, yakni pengukuran (measurement) dan evaluasi (evaluation). Pada hal ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun memang saling berkaitan. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi merupakan suatu hirarki. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan sesuatu sejenis yang digunakan sebagai kriteria; penilaian adalah proses menafsirkan dan mendeskripsikan bukti-bukti hasil pengukuran, sedangkan evaluasi adalah kegiatan memutuskan atau menetapkan sesuatu berdasarkan hasil-hasil penilaian.

        Di abad XXI yang mengalami perkembangan luar biasa dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan transformasi nilai-nilai budaya, menyebabkan penilaian juga mengalami pergeseran paradigma. Penilaian yang dirancang guru tidak bisa hanya terfokus pada penilaian kognitif. Penilaian berbagai keterampilan belajar dan berpikir, literasi, serta kemampuan memecahkan masalah kehidupan nyata dalam rangka membentuk kecakapan hidup justru harus mendapatkan porsi yang lebih banyak. Guru tidak cukup hanya menilai “apa yang diketahui siswa” tetapi juga harus menekankan pada “apa yang dapat dilakukan oleh siswa”. Karena itu penilaian harus bersifat otentik, bukan artifisial; juga harus mencapai level berpikir tingkat tinggi, yang menuntut berpikir logis, analitis, kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan maslah (problem solving) pada konteks kehidupan nyata.

        Beberapa pakar pendidikan mensinyalir bahwa proses pembelajaran dan penilaian di sekolah-sekolah kita belum bersifat otentik, karena belum menggunakan konteks kehidupan sehari-hari. Sejumlah pakar pendidikan menyatakan bahwa pembelajaran kita lebih banyak memaparkan fakta, pengetahuan, dan hukum, kemudian biasa dihafalkan, bukan mengaitkannya dengan pengalaman empiris dalam kehidupan nyata. Proses pembelajaran seperti di atas menjadi semakin tidak bermakna karena ternyata instrumen penilaian yang digunakan guru bersifat artifisial, tidak bersifat otentik yang menggunakan konteks kehidupan sehari-hari (daily life).

        Sinyalir para pakar pendidikan di atas sejalan dengan hasil studi internasional TIMSS dan PISA yang menunjukkan bahwa trend kemampuan rata-rata siswa Indonesia selalu di bawah rata-rata internasional, umumnya siswa Indonesia hanya mampu mengingat fakta sederhana, terminologi, dan hukum-hukum tetapi belum mampu mengimplementasikannya untuk menjelaskan fenomena di sekitarnya, apalagi memecahkan permasalahan kehidupan nyata.

        Agar otentik, penilaian harus dirancang tidak hanya dilakukan di akhir proses pembelajaran atau hanya menilai hasil belajar (assessment of learning). Penilaian otentik juga harus dirancang menyatu dengan pembelajaran sehingga penilaian juga merupakan proses belajar (assessment for learning), apalagi jika proses penilaian tersebut dengan melibatkan siswa, maka siswa akan belajar menjadi penilai dirinya sendiri (assessment as learning). Pada hakikatnya, penilai terbaik bagi seorang siswa dalam proses belajar adalah dirinya sendiri. Bila penilaian dilakukan dengan tiga pendekatan di atas (assessment of, for, dan as learning) maka penilaian tidak hanya terfokus pada hasil yang cenderung berdimensi kognitif, tetapi pasti juga menilai proses yang berdimensi keterampilan dan sikap.

        Tentu saja untuk menilai banyak dimensi diperlukan berbagai metode dan instrumen penilaian yang sesuai. Tidak ada satu metode penilaian yang mampu menyajikan semuanya. Setiap dimensi memerlukan metode dan instrumen penilaian sesuai karakteristiknya masing-masing. Karena itulah guru, sekolah, dan pemerintah harus merancang sistem penilaian, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai prinsip dan aturan yang benar. Apalagi ketika diberlakukan kurikulum baru, yaitu Kurikulum 2013 seperti sekarang ini, hadirnya Standar Penilaian sebagai acuan utama dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penilaian menjadi sangat diperlukan.

        Dalam implementasinya, Kurikulum 2013 sebenarnya sudah dilengkapi dengan Standar Penilaian Pendidikan sebagaimana dituangkan dalam Permendikbud Nomor 66 tahun 2013, Permendikbud Nomor 104 tahun 2013 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik, dan ditunjang lagi dengan Permendikbud Nomor 57 tahun 2014 (tentang Kurikulum 2013 pada jenjang SD/MI), Nomor 58 tahun 2014 (tentang Kurikulum 2013 pada jenjang SMP/MTs), dan Nomor 59 tahun 2014 (tentang Kurikulum 2013 pada jenjang SMA/MA), dan Nomor 60 tahun 2014 (tentang Kurikulum 2013 pada jenjang SMK/MAK).

        Peraturan-peraturan ini masih terus dikembangkan karena masih terdapat sejumlah inkonsistensi, kekurangjelasan, atau kekuranglengkapan pada aturan-aturan di atas, misalnya tentang konsep dan pelaksanaan penilaian otentik, perumusan kriteria mastery learning, teknik dan instrumen penilaian terutama untuk penilaian sikap, serta cara penskoran dan pelaporan. Munculnya permasalahan tentang penilaian dalam menerapkan kurikulum 2013 menyebabkan permendikbud 104 tentang penilaian dikaji kembali, sehingga direvisi menjadi permendikbud 53 tentang standar penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan.

        Inkonsistensi, kekurangjelasan, atau kekuranglengkapan peraturan yang memayungi proses penilaian pendidikan berpotensi menimbulkan kekurangpahaman guru dan pemangku kepentingan terhadap konsep penilaian dan kekurangterampilan mereka mengimplementasikan proses penilaian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data empiris yang menunjukkan kemampuan guru dalam merancang instrumen penilaian sesuai indikator dan kompetensi dasar masih rendah dan instrumen penilaian yang dibuat guru masih dominan mengukur penguasaan pengetahuan, belum menyentuh bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Fakta sejenis dalam skala lebih besar ditunjukkan oleh hasil analisis Direktorat Pembinaan SMP (2014) yang menunjukkan guru-guru SMP di 76 kabupaten/kota dari 29 provinsi di Indonesia yang menguasai konsep penilaian sesuai Kurikulum 2013 baru berkisar 30%-42%, sedangkan yang mampu menerapkan penilaian sesuai Kurikulum 2013 lebih kecil lagi, hanya 25%-37%.

        Berdasarkan deskripsi di atas, puspendik merasa perlu mengembangkan pedoman penilaian untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang lebih rinci dan lengkap yang dilengkapi dengan contoh-contoh yang mudah diadaptasi dan diimplementasikan, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi guru, memandu, dan menjamin terlaksananya proses penilaian yang benar dan berkualitas. Buku pedoman ini berisi panduan untuk pendidik dalam melakukan penilaian kelas yang mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotor, dan tidak secara khusus mengacu pada kurikulum tertentu, tetapi bersifat sangat umum. Tetapi contoh-contohnya mengacu pada kurikulum 2013 yang digunakan oleh pendidik di beberapa sekolah.

        Tujuan Penyusunan Pedoman Penilaian
        Tujuan penyusunan Pedoman Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik adalah:
        1. memberikan arah dan kesatuan persepsi terhadap konsep penilaian pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
        2. memberikan panduan tahap-tahap pengembangan instrumen beserta contohnya untuk penilaian pada Pendidikan Dasar dan Menengah, mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
        3. memberikan panduan dalam mengembangkan instrumen penilaian beserta contoh formatnya, sehingga diperoleh instrumen yang standar dan berkualitas;
        4. memberikan panduan analisis hasil penilaian beserta contohnya, untuk penilaian pada Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
        5. memberikan panduan mekanisme pelaporan capaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan akuntabel.

        Ruang Lingkup Pedoman Penilaian
        Sebagaimana diuraikan dalam PP Nomer 19 Tahun 2005 jo PP Nomer 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa penilaian pada Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan oleh: a) pendidik/guru, b) satuan pendidikan (sekolah/madrasah), dan c) pemerintah. Pedoman penilaian ini hanya menguraikan penilaian yang dilakukan oleh pendidik/guru yang dikenal dengan penilaian kelas (classroom- based assessment). Pedoman penilaian oleh satuan pendidikan dan oleh pemerintah akan diuraikan pada pedoman tersendiri.

        Penilaian kelas oleh pendidik mencakup penilaian sikap (attitude), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (performance). Di dalam kurikulum 2013 ketiga ranah tersebut tersirat dalam capaian Kompetensi Inti 1 (KI-1): Sikap Spiritual, Kompetensi Inti 2 (KI-2): Sikap Sosial, Kompetensi Inti 3 (KI-3): Pengetahuan, dan Kompetensi Inti 4 (KI-4): Keterampilan. Untuk setiap jenjang pendidikan dikembangkan contoh-contoh instrumen penilaian yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang diterapkan, misalnya untuk SD/MI instrumen penilaian memperhatikan pembelajaran tematik, sedangkan untuk SMP/MTs memperhatikan pembelajaran terpadu, dan pada jenjang SMA/MA memperhatikan karakteristik masing- masing pembelajaran.

        Download Pedoman Penilaian Oleh Pendidik 


        Selengkapnya mengenai Buku Pedoman Penilaian Oleh Pendidik ini silahkan rekan-rekan guru unduh pada link di bawah ini:

        Download File:

        Pedoman Penilaian oleh Pendidik

        Demikian informasi mengani Pedoman Penialainan Kelas Oleh Pendidik yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat


        Download POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019

        Diposkan Oleh On Monday, February 18, 2019

        POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019
        Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan tagline: Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu. Tagline tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mengaktualisasikan moto BAN-S/M: profesional, tepercaya, dan terbuka.

        Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu memiliki empat pilar. Pertama, perangkat yang bermutu. BAN-S/M berusaha menyempurnakan Perangkat Akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang valid dan realiable dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu terdiri atas Instrumen, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung serta Teknik Penskoran. Perangkat Akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara sekolah/madrasah dengan asesor. Perangkat disusun dengan lebih sederhana sehingga memudahkan sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi dan pada saat visitasi. Perangkat Akreditasi dapat diakses melalui situs web BAN-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya sehingga dapat dipelajari.

        Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan, BAN-S/M mensyaratkan usia asesor 30-58 tahun, pendidikan sekurang- kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan mahir komputer. Bagi asesor dari profesi guru harus berasal dari sekolah/madrasah yang terakreditasi. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial dan berkepribadian luhur. Asesor yang tidak mematuhi kode etik dapat diberhentikan. Rekrutmen asesor dilaksanakan secara terbuka melalui pengumuman di media massa atau pemberitahuan ke lembaga terkait. Setiap orang yang melamar sebagai asesor harus mengikuti tes tulis, wawancara, penilaian portofolio, dan pelatihan calon asesor. Asesor bukanlah mereka yang ditunjuk tetapi kalangan profesional yang diseleksi dengan ketat. Asesor adalah salah satu pelaku utama Akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN-S/M dan hal-hal lain yang terkait dengan Akreditasi.

        Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Proses penetapan kuota dan sekolah/madrasah diperbaiki sehingga lebih cepat, adil, dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan prosedur operasional standar (POS). Melalui POS pihak-pihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya BAN-S/M Provinsi dan Kepala Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan kegiatan dengan benar. Termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja, dan komunikasi yang semakin baik.

        Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu. BAN-S/M mulai mengembangkan sistem database yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi. Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data pokok pendidikan, dan memuat data tentang keadaan sekolah/madrasah sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. BAN-S/M mencatat beberapa Daerah mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa memberikan data-data yang lengkap dan mutakhir (available), mudah diakses (accessable), dan bermanfaat (beneficial). Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan hasil Akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan.

        POS ini digunakan oleh BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi untuk melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah dengan syarat kepengurusan BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi sesuai dengan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah dan peraturan perundangan yang berlaku.

        Download POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019

        Selengkapnya mengenai POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019 ini silahkan bisa Anda unduh pada link di bawah ini:


        Download File:

        POS AKREDITASI 2019 Final

        Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai POS Akreditasi Sekolah - Madrasah Tahun 2019. Semoga bisa bermanfaat.

        sumber: https://bansm.kemdikbud.go.id


        Juknis Pemberian Tunjangan Insentif GBPNS Pada Madrasah Tahun 2019

        Diposkan Oleh On Thursday, February 14, 2019

        Juknis Pemberian Tunjangan Insentif GBPNS Pada Madrasah Tahun 2019
        Tunjangan insentif adalah tunjangan yang diberikan kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang bertugas di madrasah. Tujuan pemberian tunjangan ini guna meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan prestasi peserta didik di madrasah. Hal tersebut bisa tercapai salah satunya jika kesejahteraan guru madrasah bukan pegawai negeri meningkat sehingga mampu meningkatkan motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya.

        Fungsi utama dari tunjangan insentif ini adalah untuk memberikan tanggungjawab dan dorongan kepada guru bukan pegawai negeri sipil.Tunjangan insentif untuk menjamin bahwa guru bukan pegawai negeri sipil akan mengarahkan dirinya dapat memotivasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan tujuan utama pemberian insentif adalah untuk meningkatkan kinerja guru bukan pegawai negeri sipil dalam meningkatkan mutu pendidikan. Insentif diberikan kepada guru bukan pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kinerjanya dalam proses belajar mengajar.

        Guru merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pendidikan agar dapat mengimplementasikan disiplin ilmu yang mereka miliki maka harus diperhatikan kesejahteraannya bukan hanya kewajibannya saja dengan berbagai macam beban pekerjaan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru bukan pegawai negeri sipil maka perlu diberikan tunjangan insentif untuk memotivasi dan meningkatkan kinerjanya.

        Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sejak 2018 dan pada tahun anggaran 2019, Kementerian Agama kembali menggulirkan jenis tunjangan ini. Hal ini ditegaskan dengan telah diterbitkannya SK Dirjen Pendis Kemenag Nomor 7264 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Insentif Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah Tahun 2019.


        Berdasarkan Juknis Tunjangan Insentif Guru Madrasah Tahun 2019, sepertinya tidak terlalu banyak berubah dibanding juknis tunjangan insentif tahun 2018.

        Terkait dengan kriteria guru penerima tunjangan insentif masih sama, yaitu:
        1. Guru bukan PNS yang masih aktif mengajar di RA, MI, MTs, atau MA/MAK dan terdaftar di program Simpatika
        2. Belum lulus sertifikasi guru
        3. Memiliki Nomor PTK Kemenag (NPK) dan atau NUPTK
        4. Aktif selama 2 tahun berturut-turut sebagai guru yang mengajar pada satminkal binaan Kemenag
        5. Memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV
        6. Bertugas pada madrasah yang memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dari Kemenag
        7. Belum memasuki usia pensiun
        8. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain madrasah Kemenag
        9. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif
        10. Masing-masing guru penerima akan menerima tunjangan insentif guru sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan. Pembayaran akan dilakukan secara periodik langsung ke rekening penerima.

        Unduh Juknis Tunjangan Insentif Guru Tahun 2019


        Dan sebagai dasar pedoman penyaluran dan pengelolaan tunjangan insentif guru bukan pegawai negeri, adalah SK Dirjen Pendis Kemenag Nomor 7264 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Insentif Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah Tahun 2019 yang dapat anda unduh melalui link yang kami sediakan berikut ini.

        Unduh File :
        SK Dirjen Pendis Kemenag Nomor 7264 Tahun 2018

        Demikian informasi mengenai Juknis Pemberian Tunjangan Insentif GBPNS Pada Madrasah Tahun 2019 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat....