 |
| Bantuan Pemberdayaan Pokjawas 2022 |
Gurumadrasah.com - Salah satu prioritas rencana strategis Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu Pendidikan Islam pada madrasah dapat dilaksanakan melalui skema Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru, Kepala Madrasah, dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan memaksimalkan peran KKG, MGMP, KKM, dan POKJAWAS.
Pelaksanaan program pada komunitas ini dalam rangka penguatan dan perluasan akses kegiatan/pelatihan bagi kelompok kerja di komunitas belajar guru yang paling dekat dengan tempat kerja.
Mengingat pentingnya program ini Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah perlu memberikan bantuan yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan serta memperkuat peranKKG dan MGMP untuk membangun komunitas belajar guru yang paling dekat dengan tempat kerja guna memberi arah pengembangan, inisiatif, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi secara sistematis dan berkelanjutan dalam wadah guru dan tenaga kependidikan.
Selanjutnya, agar Bantuan Pemberdayaan KKG dan MGMP Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka perlu diatur dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan KKG/MGMP/Pokjawas Tahun Anggaran 2022.
Mengingat pentingnya program ini Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah perlu memberikan bantuan yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan serta memperkuat peranKKG dan MGMP untuk membangun komunitas belajar guru yang paling dekat dengan tempat kerja guna memberi arah pengembangan, inisiatif, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi secara sistematis dan berkelanjutan dalam wadah guru dan tenaga kependidikan.
Selanjutnya, agar Bantuan Pemberdayaan KKG dan MGMP Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka perlu diatur dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan KKG/MGMP/Pokjawas Tahun Anggaran 2022.
Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyaluran Bantuan Pemberdayaan KKG RA dan MGMP PAI dan Bahasa Arab Tahun Anggaran 2022.
2. Tujuan
Petunjuk Teknis ini bertujuan agar penyaluran Bantuan Pemberdayaan KKGRA dan MGMP PAI dan Bahasa Arab Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Adapun asas penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.
Bantuan ini untuk fasilitasi dan dukungan kebutuhan operasional pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dalam rangka pencapaian target dan tujuan perencanaan yang telah disusun oleh kelompok kerja berdasarkan proposal yang diajukan.
Bantuan dapat digunakan untuk membiayai:
Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyaluran Bantuan Pemberdayaan KKG RA dan MGMP PAI dan Bahasa Arab Tahun Anggaran 2022.
2. Tujuan
Petunjuk Teknis ini bertujuan agar penyaluran Bantuan Pemberdayaan KKGRA dan MGMP PAI dan Bahasa Arab Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Asas
Asas pelaksanaan Bantuan yaitu kepastian bentuk, kepastian identitas penerima, kejelasan tujuan, kejelasan penanggung jawab, dan ketersediaan anggaran.Adapun asas penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini terdiri dari Pendahuluan, Pelaksanaan Bantuan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, serta Layanan Pengaduan Masyarakat, dan Penutup.Tujuan Penggunaan
Tujuan penggunaan Bantuan adalah sebagai berikut.- Pembiayaan seluruh atau sebagian komponen anggaran untuk fasilitasi dan dukungan kebutuhan operasional, dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan mutu madrasah melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- Menstimulasi dukungan dan partisipasi guru dan tenaga kependidikan madrasah.
Pemberi Bantuan
Pemberi Bantuan adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.Persyaratan Penerima Bantuan
Persyaratan penerima Bantuan sebagai berikut.- Memiliki Surat Keputusan (SK) tentang penetapan kepengurusan dan keanggotaan kelompok kerja dari kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan/atau berdasarkan akta notaris yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM.
- Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- Memiliki struktur organisasi yang lengkap, dan/atau sekurang- kurangnya terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang.
- Memiliki keanggotaan minimal 15 orang dan maksimal 30 orang untuk KKG dan MGMP.
- Untuk daerah tertentu (3T) dan daerah terpencil lainnya memiliki ketentuan keanggotaan sebagai berikut.
- memiliki keanggotaan minimal 10 orang untuk KKG di tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota atau gabungan Kecamatan/Kabupaten/kota.
- memiliki keanggotaan Minimal 10 orang untuk MGMP di tingkat Kabupaten atau gabungan Kabupaten.
- Anggota kelompok kerja tercatat di SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan) Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Memiliki rencana program kerja.
- Kelompok kerja penerima bantuan adalah kelompok kerja yang aktif selama satu tahun terakhir.
- KKG dan MGMP memperoleh rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai penerima bantuan.
- Mendaftar melalui https://bit.ly/simba-gtkmadrasah
Bentuk dan Rincian Bantuan
Bantuan Pemberdayaan KKG dan MGMP ini berbentuk uang dengan rincian sebagai berikut.- KKRA : Rp. 15.000.000,- /KKG
- MGMP : Rp. 20.000.000,- /MGMP
Bantuan ini untuk fasilitasi dan dukungan kebutuhan operasional pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dalam rangka pencapaian target dan tujuan perencanaan yang telah disusun oleh kelompok kerja berdasarkan proposal yang diajukan.
Bantuan dapat digunakan untuk membiayai:
- Kegiatan KKG minimal 2 kali kegiatan selama periode kegiatan tahun anggaran 2022; dan
- Kegiatan MGMP minimal 3 kali kegiatan selama periode kegiatan tahun anggaran 2022.
Download Juknis Bantuan Pemberdayaan KKG MGMP POKJAWAS Tahun 2022
Selengkapnya mengenai Juknis Bantuan Pemberdayaan KKG MGMP POKJAWAS Tahun 2022 ini dapat dibaca dan di unduh pada tautan berikut ini.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Juknis Bantuan Pemberdayaan KKG MGMP POKJAWAS Tahun 2022. Semoga bermanfaat..
0Comments