Terbaru

Aplikasi

Pengunjung

SEJAK 1 MEI 2017

Flag Counter

Pageviews

Kemenag Luncurkan Aplikasi Quran, Menu Layanan dari Terjemah Hingga Tafsir

Diposkan Oleh On December 08, 2018

aplikasi quran kemenagKementerian Agama terus memgembangkan layanan kajian Alquran berbasis digital. Layanan itu tersaji dalam sebuah aplikasi bernama "Qur’an Kemenag".

Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Muchlis M Hanafi, mengatakan, Qur'an Kemenag adalah aplikasi mushaf Al-Qur’an digital yang dikembangkan oleh Kementerian Agama c.q. LPMQ Badan Litbang dan Diklat. "Aplikasi ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan mushaf Al-Qur’an yang berbentuk digital," ujarnya,  di Jakarta,  Jumat (07/12).

"Aplikasi ini menyajikan teks Al-Qur’an lengkap 30 juz, dilengkapi dengan terjemahan dan beberapa produk-produk LPMQ," sambungnya.

Qur'an Kemenag bisa diunduh melalui dua tautan berikut:  https://quran.kemenag.go.id/ dan https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag

Berikut ini penjelasan singkat tentang produk yang tersaji dalam layanan aplikasi Qur'an Kemenag;

Pertama, Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia adalah Mushaf Al-Qur’an yang dibakukan cara penulisan teks, harakat, tanda baca, dan tanda waqafnya sesuai dengan hasil yang dicapai Musyawarah Kerja (Muker) Ulama Al-Qur’an yang berlangsung sebanyak 9 kali dari tahun 1974 s.d. 1983, dan dijadikan pedoman bagi mushaf Al-Qur’an yang dicetak dan diterbitkan di Indonesia.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 25 Taun 1984, Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia meliputi tiga bentuk: 1) Mushaf Al-Qur’an Standar Usmani (penulisan teksnya menggunakan Rasm Usmani), 2) Mushaf Al-Qur’an Standar Bahriyah (penulisan teksnya menggunakan Rasm Imlai), dan 3) Mushaf Al-Qur’an Braille (ditulis dengan huruf Braille Arab yang diperuntukkan bagi tunanetra).

Kedua,  Font LPMQ Misbah merupakan font arab yang dikembangkan sesuai dengan Unicode Arabic Script yang mengandung huruf-huruf standar dan diakritik yang lazim dalam abjad dan numeralia Arab. Font ini dibuat dan didedikasikan khusus untuk penulisan Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia sehingga di dalamnya terdapat penyesuaian dan penambahan karakter khas yang hanya ada dalam Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia.

Sumber dan bentuk karakter huruf dan angka arab dalam font LPMQ Misbah berasal dari tulisan tangan kaligrafer H. Isep Misbah, MA yang dikembangkan oleh Tim IT LPMQ.

Ketiga, Terjemahan Al-Qur’an disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama.  Terjemahan Al-Qur’an ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1965 oleh Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur’an Departemen (sekarang: Kementerian) Agama. Pada masa itu, yang menjabat sebagai Menteri Agama adalah K.H. Saefuddin Zuhri.

Perbaikan dan penyempurnaan terhadap terjemahan Al-Qur’an ini pernah beberapa kali dilakukan. Tercatat, pada tahun 1989 telah dilakukan penyempurnaan redaksional yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan bahasa. Namun demikian, aspek substansial hampir tidak mendapat sentuhan perbaikan ketika itu.

Perbaikan dan penyempurnaan yang sifatnya menyeluruh sehingga memakan waktu yang cukup lama dilakukan sejak tahun 1998 hingga 2002. Selama periode itu, terjadi empat kali pergantian kepemimpinan ketua Lajnah mulai dari Drs. H. A. Hafizh Dasuki, MA, Drs. H. Muh. Kailani ER., Drs. H. Abdullah Sukarta, hingga Drs. H. Fadhal AR. Bafadal, M.Sc. Adapun yang menjadi aspek perbaikan dan penyempurnaan adalah aspek bahasa yang perlu disesuai dengan kondisi kekinian, konsistensi pilihan kata atau kalimat, substansi yang berkenaan dengan makna dan kandungan ayat, dan transliterasi.

Di tahun 2016 ini, di bawah kepemimpinan Dr. H. Muchlis M. Hanafi, dimulai lagi kegiatan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Al-Qur’an dan Terjemahannya ini. Aspek yang menjadi fokus revisi hampir sama dengan perbaikan yang dilakukan sebelumnya, yaitu aspek bahasa, konsistensi pilihan kata, dan substansi.

Keempat, Tafsir Tahlili yang terdapat dalam aplikasi ini bersumber dari Al-Qur’an dan Tafsirnya yang diterbitkan Kementerian Agama. Buku tafsir ini disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama (dulu Departemen Agama).

Pertama kali, tafsir ini disusun pada tahun 1972 oleh tim yang disebut dengan Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur’an yang diketuai oleh Prof. R. H. A. Soenarjo, S.H. Pada tahun 1973, ketua tim dipercayakan kepada Prof. Dr. Bustami A. Gani, yang lalu digantikan Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML pada tahun 1980.

Secara bertahap, tafsir ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1975 berupa jilid 1 yang berisi juz 1-3. Jilid-jilid selanjutnya menyusul diterbitkan pada tahun-tahun berikutnya hingga genap 30 juz. Pada tahun 1990 pernah dilakukan perbaikan cukup luas pada tafsir ini, tetapi hanya menyangkut aspek kebahasaan.

Penyempurnaan secara menyeluruh baru dilakukan pada tahun 2003. Penyempurnaan ini meliputi penyesuaian bahasa, substansi—berkenaan dengan makna dan kandungan ayat, melengkapi hadis dengan rawi dan sanad, penambahan munasabah antar surah dan asbabun nuzul, serta pengkajian ayat-ayat kauniyah bersama tim pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Penyempurnaan ini dilakukan oleh tim yang juga dibentuk Kementerian Agama dan diketuai oleh Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA. Adapun tim dari LIPI diketuai oleh Dr. H. Hery Harjono. Saat ini, dalam edisi cetaknya, Al-Qur’an dan Tafsirnya Kementerian Agama terdiri dari 10 jilid yang masing-masing berisi 3 juz serta satu jilid khusus untuk Mukadimah (Pengantar dan Kajian Ulumul Qur’an).

Kelima,  Tafsir Ringkas Al-Qur’an Al-Karim adalah sebuah buku hasil kajian tafsir yang disusun secara ringkas, singkat, dan padat. Tafsir ini hadir dalam upaya untuk lebih memudahkan umat Islam Indonesia untuk memahami makna dan kandungan Al-Qur’an.

Al-Qur’an dan Terjemahnya dipandang terlalu singkat sehingga dalam beberapa hal belum bisa memberi pengertian yang utuh terhadap suatu ayat, sementara Al-Qur’an dan Tafsirnya dinilai terlalu tebal dan panjang sehingga tidak simpel dan praktis. Tafsir ini disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan Pusat Studi Al-Qur’an (PSQ) Jakarta diketuai oleh Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA. Pengkajian tafsir ini dilakukan pada tahun 2012 hingga tahun 2016.

"Pada pengembangan Quran Kemenag selanjutnya, akan dimasukkan produk-produk LPMQ lainnya secara bertahap, mengingat banyaknya hasil kajian LPMQ yang dibutuhkan masyarakat," jelas Muchlis.

Beberapa hasil kajian tersebut di antaranya adalah tafsir ilmi yang membincang tentang ayat-ayat kauniyah. Ada juga tafsir tematik yang menawarkan pembahasan tema-tema pokok tentang agama, budaya, sosial dan ekonomi secara mendalam.

Semoga Aplikasi Quran Kemenag ini bermanfaat bagi umat.

sumber : https://kemenag.go.id


POS USBN dan POS UN Tahun Pelajaran 2018-2019

Diposkan Oleh On December 04, 2018

pos usbn dan un 2019
Pemerintah kembali akan melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat edaran nomor 0101/SDAR/BSNP/XI/2018 (unduh disini), pada hari Kamis (29/11/2018), BSNP menetapkan POS Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) tahun 2019. Penetapan POS tersebut dimuat dalam Keputusan BSNP Nomor 0048/P/BSNP/XI/2018 untuk POS USBN dan Nomor 0047/P/BSNP/XI/2018 untuk POS UN.

POS USBN dan UN adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN dan UN tahun 2019. Secara umum, kebijakan USBN dan UN tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan kebijakan tahun 2018. Perbedaan pada jadwal pelaksanaan dan proyeksi jumlah peserta.

“Kebijakan USBN dan UN tahun 2019 secara umum tidak jauh berbeda dengan kebijakan USBN dan UN tahun 2018. Perbedaan ada pada proyeksi jumlah peserta dan jadwal ujian”, ucap Bambang Suryadi Ketua BSNP.

Terkait dengan soal, tambah Bambang, untuk USBN ada soal Pilihan Ganda (PG) sebanyak 90 persen dan soal uraian sebanyak 10 persen. Masih ada soal dari Pusat sebanyak 20-25 persen. Sisanya, 75-80 persen soal USBN disusun oleh masing-masing guru di satuan pendidikan yang dikonsolidasikan oleh MGMP/KKG/Forum Tutor/Pokja Pondok Pesantren Salafiyah.

Soal UN 100 persen disiapkan oleh Pusat. Semua soal dalam bentuk pilihan ganda, kecuali soal Matematika SMA/MA, SMK/MAK dan Paket C/Ulya yang terdiri atas pilihan ganda dan isian singkat. Demikian juga soal yang berorientasi pada penalaran tingkat tinggi (HOTS), masih diterapkan dalam UN 2019.

“Waktu pelaksanaan UN 2019 sedikit bergeser ke depan dibandingkan tahun 2018. UN tahun 2018 dimulai pada bulan April, sedangkan UN tahun 2019 dimulai pada bulan Maret. Pergeseran ini karena menyesuaikan waktu puasa Ramadhan yang diproyeksikan mulai tanggal 5 Mei 2019”, ujar Ketua BSNP.

UN SMK/MAK tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 25-28 Maret 2019, sedangkan UN SMA/MA pada tanggal 1,2, 4, dan 8 April 2019. UN Program Paket C/Ulya pada tanggal 12-16 April 2019. UN SMP/MTs pada tanggal 22-25 April 2019, sedangakn UN Program Paket B/Wustha pada tanggal 10-13 Mei 2019.

Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa moda pelaksanaan UN 2019 adalah dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan Balitbang dan Direktorat terkait di Kemendikbud dan Kementerian Agama, untuk SMA/MA, SMK, dan Paket C ditargetkan 100 persen UNBK. Sedangkan untuk jenjang SMP ditargetken 85 persen UNBK, dan jenjang MTs serta Paket B ditargetkan 100 persen UNBK.

Selain itu, POS UN 2019 juga memuat kebijakan pelaksanaan UN di daerah terdampak gempa, yaitu daerah Lombok dan Sulawesi Tengah. Ada kebijakan khusus untuk pelaksanaan UN di daerah terkena dampak gempa. Secara teknis, Direktorat terkait dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dan akan terus berkoordinasi dengan daerah terdampak gempa.

Secara terpisah, Kiki Yuliati Sekretaris BSNP mengatakan bahwa POS USBN dan UN telah diedarkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, Kanwil Kemenag, Balitbang, dan Direktorat terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Selanjutnya BSNP bersama Balitbang akan melaksanakan sosialisasi kebijakan USBN dan UN 2019.

Untuk lebih jelasnya mengenai POS USBN dan POS UN dapat diunduh melalui laman berikut.

Unduh File :
Demikian tadi mengenai POS USBN dan POS UN Tahun Pelajaran 2018-2019 yang dapat Guru Madrasah sampaikan. Semoga bermanfaat....

sumber : http://bsnp-indonesia.org/

Juknis Emis Manajemen Ujian Nasional (E-Manja) Tahun 2019

Diposkan Oleh On November 29, 2018

e-manja 2019
Pendataan peserta Ujian Nasional masih tetap menggunakan data EMIS dengan format file .ez . Yang menjadi masalah bagi para operator pendataan melalui EMIS Madrasah adalah sangat sulit untuk diakses terkendala penjadwalan, server yang sering bermasalah dan lemot serta berbagai kendala lain yang dialami oleh para operator, sedangkan para operator madrasah dikejar-kejar oleh jadwal pendaftaran CAPESUN semakin dekat.

Berkaca dari masalah tersebut diatas, maka Tim Emis Pusat mencari solusi dengan meluncurkan aplikasi baru terkait penangganan Pendataan Siswa Calon Peserta UN 2019 hingga menghasilkan file Capesun dengan format Ez.

Diharapkan dengan hadirnya aplikasi Emis Manajemen Ujian Nasional (E-Manja), madrasah dapat kembali mengerjakan dan mempersiapkan data calon peserta Ujian Nasional Tahun 2019.

Adapun alasan EMIS-Manajemen Ujian Nasional ini diluncurkan adalah :
  1. Menunjang Aplikasi Pendataan EMIS
  2. Memfasilitasi Madrasah mendaftarkan Siswa yag terdapat dalam database EMIS dalam Ujian Nasional
Tujuan :
  1. Memfokuskan Madrasah dalam mengerjakan dan menyesaikan CAPESUN
  2. Mendownload/unduh File .ez yang akan diupload di website BIOUN
Adapun sumber data yang digunakan Data Referensi Siswa EMIS dan data inputan yang sudah terekam dalam database EMIS.

Cara Pengerjaan EMIS-Manajemen Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019

Link alternatif
* User & Pass, sama dengan User & Pass masing-masing lembaga Untuk Login EMIS.
  • Isi Informasi terkait administrasi persuratan.
  • Mengunduh template yang tersedia
  • Melengkapi data template yang di download
  • Unggah/Upload template yang sudah di lengkapi datanya
  • Unduh/download .ez
  • Unduh/download Berita Acara
Demikan sekilas info mengenai hal-hal yang harus dikerjakan di aplikasi EMIS-Manajemen Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019. dan untuk mempermudah para operator madrasah dalam pengerjaan EMIS-Manajemen Ujian Nasional 2019, berikut kami sampaikan juga Juknis pengerjaan aplikasi tersebut yang bisa rekan-rekan operator unduh melalui tautan link berikut ini.

Download File:
Juknis EMIS-Manajemen Ujian Nasional 2019
Demikian yang dapat admin share pada kesempatan ini melalui artikel dengan judul  Juknis Emis Manajemen Ujian Nasional (E-Manja). Semoga bermanfaat buat rekan-rekan operator Madrasah dan salam semangat selalu...
Update :
Terkait kode ada beberapa info susulan :
1= KTSP 2006, 2=Kurikulum 2013
KTSP 2006=1,Kurikulum 2013=2

tuna_netra='A', tuna_rungu= 'B', tuna_grahita= 'C', tuna_daksa= 'D', tuna_laras= 'E' , sulit_belajar= 'K' , bakat_luar_biasa= 'J'

agama 'Islam' =  'A'
agama 'Kristen' = 'C'
agama 'Katholik' =  'B'
agama 'Hindu' = 'E'
agama 'Budha' = 'D'
agama 'Konghucu' ='G'

Modul Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS)

Diposkan Oleh On November 25, 2018

modul ppkpns
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.

Surat Edaran dan Pedoman Hari Guru Nasional Tahun 2018

Diposkan Oleh On November 21, 2018

Hari Guru adalah hari untuk menunjukkan penghargaan terhadap guru, dan diperingati pada tanggal yang berbeda-beda bergantung pada negaranya. Di beberapa negara, hari guru merupakan hari libur sekolah.

Di Indonesia Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November. Hal itu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994. Selain itu, tanggal 25 November 1945 juga ditetapkan sebagai hari lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Sejarah Hari Guru

Pada awalnya organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka dua.

Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, di samping PGHB berkembang pula organisasi guru baru antara lain Persatuan Guru Bantu (PGB), Perserikatan Guru Desa (PGD), Persatuan Guru Ambachtsschool (PGAS), Perserikatan Normaalschool (PNS), Hogere Kweekschool Bond (HKSB), disamping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya seperti Christelijke Onderwijs Vereneging (COV), Katolieke Onderwijsbond (KOB), Vereneging Van Muloleerkrachten (VVM), dan Nederlands Indische Onderwijs Genootschap (NIOG) yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama.

Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi terhadap pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak “merdeka”.

Pada tahun 1932 nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.

Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas.

Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama dan suku, sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945 - seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan.

Dengan semangat pekik “merdeka” bertalu-talu, di tengah bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan:
  1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
  2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.
  3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.
Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Maka, sebagai penghormatan kepada para guru, pemerintah menetapkan hari lahir PGRI tersebut sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati setiap tahun.

Tema Hari Guru 2018

Di tahun 2018, tema hari guru nasional adalah "Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Pendidikan Abad ke 21"

Logo Hari Guru 2018

logo hari guru nasional 2018

Panduan Upacara Hari Guru 2018 di Sekolah

Pelaksanaan

  1. Tempat upacara di halaman sekolah atau tempat lain yang ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah
  2. Pembina upacara kepala sekolah
  3. Waktu upacara jam masuk sekolah
  4. Peserta upacara guru, peserta didik, dan pegawai di lingkungan sekolah.
  5. Pakaian upacara (guru menggunakan seragam guru, siswa menggunakan seragam sekolah, tenaga kependidikan menggunakan seragam korpri)

Susuna Acara

  1. Pembina upacara memasuki lapangan upacara
  2. Penghormatan kepada pembina upacara, dipimpin oleh pemimpin upacara
  3. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
  4. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya
  5. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
  6. Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara.
  7. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  8. Pemberian penghargaan-penghargaan (jika ada)
  9. Menyanyikan Hymne Guru
  10. Amanat pembina upacara (membacakan sambutan menteri pendidikan dan kebudyaan)
  11. Menyanyikan lagu "Terima kasih Guruku"
  12. Pembacaan doa
  13. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara
  14. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara
  15. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara
  16. Upacara selesai, barisan dibubarkan.
Untuk lebih jelasnya mengenai Surat Edaran dan Pedoman Hari Guru Nasional Tahun 2018 ini bisa Anda download surat edaran dan pedoman pelaksanaan Hari Guru Nasional 2018 pada link yang kami sediakan dibawh ini.

Unduh File:
Demikian informasi mengenai Surat Edaran dan Pedoman Hari Guru Nasional Tahun 2018. Semoga bermanfaat...

Buku Pedoman Diklat Calon Pengawas Sekolah Edisi Tahun 2018

Diposkan Oleh On November 18, 2018

Buku Pedoman Diklat Calon Pengawas Sekolah Edisi Tahun 2018
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai instansi Pembina menerbitkan “Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah Edisi 2018 ” sebagai implementasi dari Peraturan Dirjen GTK Nomor 24907/B.B13/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Pengawas Sekolah.

Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah Versi Edisi Tahun 2018 ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengawas Sekolah, dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya dalam melakukan rekrutmen, seleksi, dan pengangkatan calon pengawas sekolah

Berdasarkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas Sekolah Versi Edisi Tahun 2018, Penyiapan Calon pengawas Sekolah dilaksanakan melalui tahap proyeksi kebutuhan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan pengawas sekolah. Penyiapan Calon Pengawas Sekolah dilakukan berdasarkan data proyeksi kebutuhan Pengawas Sekolah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Proses seleksi Calon Pengawas Sekolah meliputi seleksi administrasi dan seleksi substansi. Seleksi administrasi bertujuan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan administrasi Calon Pengawas Sekolah. Sedangkan seleksi substansi bertujuan untuk mengetahui potensi bidang pengawasan yang dimiliki Calon Pengawas Sekolah. Seleksi substansi diikuti oleh calon Pengawas Sekolah yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Peserta yang telah lulus seleksi substansi dapat mengikuti Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah selama 171 Jam Pelajaran (JP) dengan pola sebagai beirkut.
1. On the Job Training I (OJT I) sejumlah 25 JP
2. In Service Training (IST) sejumlah 71 JP
3. On the Job Training II (OJT II) sejumlah 75 JP

Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dan dapat bekerjasama dengan lembaga/instansi penyelenggara pendidikan dan pelatihan (LPD) yang telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal. LPPKS melakukan supervisi terhadap penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Diklat Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah yang dilaksanakan oleh LPD.

Bagi peserta Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal, selanjutnya digunakan untuk memenuhi persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

Selengakpnya silahkan unduh  Buku Pedoman Diklat Calon Pengawas Sekolah Edisi Tahun 2018 pada link yang kami sediakan berikut ini.

Unduh File:
Buku Pedoman Diklat Calon Pengawas Sekolah Edisi Tahun 2018
Demikian informasi tentang Buku Pedoman Diklat Calon Pengawas Sekolah Edisi Tahun 2018, Semga bermanfaat, terima kasih.

Buku Literasi Digital, Materi Pendukung Gerakan Literasi Nasional

Diposkan Oleh On November 13, 2018

literasi digital
Menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy (1997), literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Bawden (2001) menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an, ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan, tidak saja di lingkungan bisnis, tetapi juga di masyarakat. Namun, literasi informasi baru menyebar luas pada dekade 1990-an manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Dengan demikian, mengacu pada pendapat Bawden, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi.