Articles by "Surat Edaran"
Tampilkan postingan dengan label Surat Edaran. Tampilkan semua postingan
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan Di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M
Penerapan Protokol Kesehatan 5M

Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, perlu diatur pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Surat Edaran BKN Tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru 2021
Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru 2021
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7063/B–KS.04.01/SD/K/2021 tentang Penyesuaian kembali jadwal tahapan Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru Tahun 2021.

Edaran BKN tentang penyesuaian jadwal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk formasi Guru Tahun 2021 tersebut tertanggal 10 Agustus 2021 dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek serta Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

Edaran ini menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 4390/B/GT.00.00/2021 tanggal 9 Agustus 2021 mengenai Penyesuaian Kembali Jadwal Pelaksanaan Seleksi Guru PPPK.

Di dalam Surat Edaran BKN tersebut disampaikan penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi PPPK Guru Tahun 2021, sebagai berikut.

jadwal seleksi pppk

Lebih lanjut, BKN menjelaskan bahwa fadwal tersebut dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah selama masa pandemi Corona Virus Disease (COVID–19).

BKN juga mengimbau bahwa mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan seleksi Calon PPPK Guru Tahun 2021.

Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru selanjutnya akan diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan mengacu penyesuaian jadwal pada surat edaran BKN tersebut.

Download Surat Edaran BKN tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi PPPK Guru Tahun 2021


Surat Edaran BKN tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi PPPK Guru Tahun 2021 selengkapnya dapat di unduh pada tautan berikut ini.


Demikian informasi mengenai Surat Edaran BKN tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru 2021. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Program Lanjutan Pemberian Kuota Internet Bagi Peserta Didik dan Guru Tahun 2021
Program Pemberian Kuota Internet

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah mengeluarkan surat edaran perihal Program Lanjutan Pemberian Kuota Internet Bagi Peserta Didik dan Guru.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis

Seleksi Penerimaan Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri Tahun 2021
Sekolah Indonesia di Luar Negeri Tahun 2021

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri Tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuka kesempatan bagi Kepala Sekolah berstatus PNS yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN), yaitu:


1.PERSYARATAN UMUM

  1. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  2. memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai Kepala Sekolah;
  3. sedang menjabat sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat;
  4. usia maksimal saat mendaftar 52 (lima puluh dua) tahun;
  5. pangkat serendah-rendahnya Pembina, golongan ruang IV/a;
  6. memiliki kualifikasi Akademik Sarjana (S-1) Kependidikan, diutamakan berpendidikan Magister Pendidikan (S-2);
  7. diutamakan memiliki STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan Kepala Sekolah);
  8. sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA;
  9. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  10. bagi mantan Kepala SILN dapat mengajukan lamaran kembali sebagai calon Kepala SILN setelah 4 (empat) tahun mengabdi di tanah air;
  11. memiliki nilai prestasi kerja PNS minimal baik selama 2 (dua) tahun terakhir dan mendapatkan rekomendasi dari koordinator pengawas sekolah; dan
  12. memiliki surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK terkait izin mengikuti seleksi dan kesediaan menerima kembali di instansi asal setelah selesai bertugas sebagai Kepala SILN (format dapat diunduh pada menu UNDUH)

2.PERSYARATAN KHUSUS

  1. aktif berbahasa Inggris lisan dan tulis yang ditunjukkan dengan skor TOEFL minimal 475 atau IELTS 6,0 yang diterbitkan maksimal dalam 2 (dua) tahun terakhir, kecuali bagi yang pernah mengikuti pendidikan gelar (degree) di negara berbahasa Inggris atau sesuai dengan negara yang dilamar;
  2. memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia

Download Surat Edaran Seleksi Penerimaan Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri Tahun 2021

Selengkapnya mengenai Surat Edaran tentang Seleksi Penerimaan Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri Tahun 2021 ini bisa anda unduh filenya DISINI

Demikian informasi mengenai Seleksi Penerimaan Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan. Semoga beranfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Ketentuan Peserta Seleksi Kompetensi I pada Pengadaan PPPK untuk JF Guru Tahun 2021
Ketentuan Peserta Seleksi Kompetensi I PPPK Guru 2021
Merujuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 khususnya mengenai ketentuan pelamar THK-II dan Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik untuk mengikuti seleksi kompetensi I, dan memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait kesempatan bagi pelamar untuk dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya jika kebutuhan (formasi) PPPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar telah diadakan rapat Panselnas tanggal 13 Juli 2021 guna membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Selanjutnya rapat Panselnas yang dihadiri oleh beberapa unsur diantaranya Kementerian PANRB, Kemendikbudristek, BKN, BPKP dan Tim QA Panselnas menyepakati untuk menjelaskan pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 sebagai berikut:
  1. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK-II dan Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik.
  2. Dalam hal kebutuhan PPPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai.
  3. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain.
  4. Dalam hal kebutuhan PPPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
  5. Dalam hal kebutuhan PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersedia lebih dari 1 (satu) dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut, pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan PPPK tersebut selama sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai.
  6. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok sebagai berikut:
    • Kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut
    • Kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain.
  7. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing.
  8. Pelamar pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi kebutuhan PPPK sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5.
  9. Ketentuan mengenai pengolahan nilai dan penentuan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30 Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021.
  10. Dalam hal kebutuhan PPPK dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut.
  11. Informasi mengenai sisa kebutuhan PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 5 disediakan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi Kemendikbudristek.

Download SE KemenpanRB tentang Ketentuan Peserta Seleksi Kompetensi I pada Pengadaan PPPK untuk JF Guru Tahun 2021


Selengkapnya mengenai SE KemenpanRB tentang Ketentuan Peserta Seleksi Kompetensi I pada Pengadaan PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 ini bisa anda lihat dan unduh melalui link yang kami sediakan dibawah ini.


Demikian informasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai SE KemenpanRB tentang Ketentuan Peserta Seleksi Kompetensi I pada Pengadaan PPPK untuk JF Guru Tahun 2021. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Kelas Pelatihan Google For Education
Kelas Pelatihan Google For Education
Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor B-2063/Dt.I.II/HM.00/07/2021 tentang Himbauan untuk Bergabung dalam Kelas Pelatihan Google For Education 75.000 Guru Madrasah.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021
Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru 2021
Badan Kepegawaian Negara atau BKN resmi merilis surat pemberitahuan tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021 dengan nomor surat 5587/B-KS.04.01/SD/K/2021.

Surat yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni yang lalu ditujuka kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

Selanjutnya disampaikan dalam surat tersebut bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses seleksi pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2021 dan Seleksi Penerimaan PPPK Nonguru Tahun 2021, yaitu:
Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021

Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021. Jadwal seleksi PPPK Guru akan disampaikan secara terpisah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan mengacu pada surat ini. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Download Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021

Selengkapnya mengenai surat edaran tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021 ini bisa anda lihat dan mengunduhnyha melalui link yang kami sediakan dibawah ini.


Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Penyelenggaraan Pembelajaran di Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Masa Pendemi
SE Penyelenggaraan Pembelajaran di Madrasah
Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Masa Pendemi Coronavirus Disease (COvid-19).

Latar belakang dari diterbitkannya surat edaran tersebut adalah dari diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1836 Tahun 2021 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 di Madrasah akan di mulai pada tanggal 12 Juli 2021.

Persiapan penyelenggaraan pembelajaran di Madrasah Perlu segera dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dengan sebaik – baiknya.

Kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan pada bulan Juni 2021. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan segera agar dapat mewujudkan pencegahan penyebarluasan COVID-19, termasuk pada anak usia belajar, khususnya peserta didik yang menempuh pendidikan di Madrasah.

Pada sisi yang lain berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Oleh karena itu perlu diterbitkan ketentuan yang dapat dijadikan acuan oleh pengelola pembelajaran di Madrasah agar dapat tetap melaksanakan pembelajaran dengan berpegang pada prinsip penjagaan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan Madrasah.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kebijakan di Kantor Kementerian Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di Madrasah.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pembelajaran Madrasah pada Tahun Pelajaran 2021/2022 di Madrasah pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Ketentuan

  1. Pelaksanaan pembelajaran di Madrasah WAJIB memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan pada seluruh warga Madrasah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan madrasah lainnya.
  2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Madrasah dalam mempetimbangkan bentuk pembelajaran di Madrasah (RA, MI, MTs dan MA/MAK) WAJIB memperhatikan ketentuan perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021, khususnya terkait dengan kriteria zonasi pengendalian wilayah.
  3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya masing-masing TIDAK BOLEH memberikan memberikan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di zona MERAH. Selanjutnya madrasah pada zona Merah WAJIB melaksanakan pembelajaran dari rumah (BDR).
  4. Madrasah yang berada di daerah ZONA HIJAU, KUNING, ORANGE dapat melakukan PTM di satuan pendidikan dengan ketentuan.
  5. Dalam mengantisipasi kondisi pandemi ini, setiap Madrasah WAJIB menyiapkan kemampuan layanannya untuk menyediakan berbagai bentuk layanan pembelajaran yang memungkinkan dapat dilaksanakan sesuai situasi dan ketentuan yang berlaku untuk tetap dapat memastikan terpenuhinya Hak Belajar Peserta Didik dengan tetap berpegang pada prinsip kesehatan dan keselamatan bagi warga madrasah.
  6. Penetapan target belajar di Madrasah tetap mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang panduan kurikulum Darurat pada Madrasah dan SK Dirjen Pendis Nomor 2944 Tahun 2021 tentang panduan kurikulum Darurat pada RA.
  7. Madrasah yang membuka PTM diwajibkan dapat mengikuti SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dengan terlebih dahulu memastikan telah dilaksanakannya Vaksinasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Madrasah yang akan menyelenggarakan PTM.

Download Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Masa Pendemi Coronavirus Disease (Covid-19)


Selengkapnya mengenai file pdf dari surat edaran tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Masa Pendemi Coronavirus Disease (Covid-19) ini bisa anda download melalui link yan kami sediakan dibawah ini.


Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai surat edaran tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Masa Pendemi Coronavirus Disease (Covid-19). Semoga bermanfaat..


Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
SE Menag Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat
SE Menag Nomor 13 Tahun 2021
Pertanggal 15 Juni 2021 yang lalu, Menteri Agama Republik Indonesia telah menerbitkan SE Menag Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat.

Surat Edaran tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat tersebut diterbitkan menyusul meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di berbagai daerah.

Di dalam upaya mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengalami peningkatan di berbagai daerah dengan munculnya varian baru serta untuk memberikan rasa aman, maka perlu melakukan pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat.

Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemutusan mata-rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) di rumah ibadat.

Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai upaya pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat pada masa pandemi Covid- 19.

Ketentuan

  1. Melaksanakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE Nomor15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.
  2. Kegiatan keagamaan di daerah zona merah ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman dari Covid- 19 berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat.
  3. Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadat dihentikan sementara di daerahzona merah dan oranye sampai dengan kondisi memungkinkan.
  4. Kegiatan peribadatan di rumah ibadat di daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran Covid-19, hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan Covid- 19 secara ketat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadah.
  5. Pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hierakhis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya.
  6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Penyuluh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, dan pengurus rumah ibadat agar melakukan pemantauan dan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Covid-19 setempat.

Download SE Menag Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat

Selengkapnya mengenai file pdf dari SE Kemenag Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat ini bisa anda lohat dan unduh pada tautan berikut ini.


Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai SE Menag Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Surat Edaran Penundaan Pengadaan CPNS dan PPPK non-Guru Tahun 2021
Surat Edaran BKN
Badan Kepegawaian Negara atau yang disingkat BKN telah mengeluarkan surat tentang Pengadaan CPNS dan PPPK non-Guru Tahun 2021 dengan nomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021. 

surat yang tertanggal 28 Mei 2021 tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

Selanjutnya dalam surat tersebut disampaikan bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 302 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2021.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/474/M.SM.01.00/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Informasi Pengadaan ASN Tahun 2021.

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19).

Hal – Hal Terkait Penundaan CPNS dan PPPK non-Guru Tahun 2021
  1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dimohon menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS serta Seleksi Kompetensi PPPK non-Guru Tahun 2021 sesuai dengan penetapan kebutuhan (formasi) yang tersedia.
  2. Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahun 2021 dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
  3. Setiap Instansi Pusat dan Daerah membuat surat usulan mengenai penunjukan Admin Instansi baik CPNS dan/atau PPPK yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Surat usulan tersebut ditandatangani minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengadaan kepegawaian ataupun Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Instansi.
  4. Setiap Instansi Pusat dan Daerah wajib membentuk Tim Panitia Seleksi Pengadaan Instansi, Petugas Verifikasi, Petunjuk Teknis Verifikasi, Petugas Helpdesk Instansi dan Pengumuman persyaratan pendaftaran seleksi Instansi masing- masing.
  5. Untuk mengurangi pergerakan peserta seleksi dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, khusus PPK Instansi Daerah diharapkan untuk menyiapkan titik lokasi seleksi mandiri di daerah masing-masing atau cost-sharing dengan wilayah sekitarnya. Penyiapan titik lokasi seleksi ini meliputi pengadaan infrastruktur pendukung pelaksanaan seleksi, antara lain tempat/gedung, komputer client, jaringan komputer dan internet, genset, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan seleksi (termasuk sarana prasarana pelaksanaan protokol kesehatan), serta berkordinasi dengan Satgas COVID-19 setempat untuk memperoleh izin pelaksanaan seleksi di titik lokasi tersebut. Spesifikasi komputer client, jaringan komputer dan internet serta sarana prasarana untuk pelaksanaan seleksi tercantum dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.
  6. Instansi Pusat dan Daerah yang telah merencanakan titik lokasi seleksi mandiri/cost-sharing, diharapkan mengajukan usulan titik lokasi tersebut. Surat usulan ini paling sedikit memuat informasi tentang:
    • Nama Gedung/Tempat Lokasi ujian;
    • Alamat lokasi ujian;
    • Kabupaten atau Kota lokasi ujian tersebut berada;
    • Jumlah ruangan yang akan digunakan ujian;
    • Jumlah PC per ruangan yang akan digunakan ujian dan
    • Jumlah Sesi yang akan diadakan perhari, dimana jumlah sesi yang diadakan dalam satu hari pada satu lokasi ujian maksimal adalah 3 sesi.
  7. Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang akan menggunakan titik lokasi BKN Pusat/Kantor Regional/Unit Penyelenggara Teknis BKN sebagai titik lokasi Ujian di luar titik lokasi ujian mandirinya, wajib mengajukan usulan titik lokasi BKN yang akan digunakan. Pengajuan surat tersebut paling lambat tanggal 4 Juni 2021, ditujukan kepada Kepala BKN melalui Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi untuk Instansi Pusat, dan Kepala Kantor Regional BKN setempat untuk Instansi Daerah.
  8. Mengingat masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK non-Guru, dan PPPK Guru tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh Pemerintah serta masih adanya usulan revisi penetapan kebutuhan (formasi) oleh beberapa instansi, maka jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut.

Download Surat Edaran Surat Edaran Pengunduran Jadwal Tes CPNS dan PPPK non-Guru Tahun 2021


Selengkapnya mengenai file pdf dari Surat Edaran Penundaan Pengadaan CPNS dan PPPK non-Guru Tahun 2021 ini bisa anda lihat dan unduh melalui link yang kami sediakan dibawah ini.


Demikian informasi mengenai Surat Edaran Surat Edaran Pengunduran Jadwal Tes CPNS dan PPPK non-Guru Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Surat Edaran Verifikasi dan Validasi TIK Persiapan Asesmen Nasional Tahun 2021
Verval TIK Tahun 2021
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan Surat Edaran Verval TIK Persiapan Asesmen Nasional Tahun 2021.

Surat Edaran tersebut bernomor 7022/C/KS.0101/2021 tertanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberitahuan Pendampingan dan Pemantauan Pelaksanaan Verval TIK dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional 2021.

Di dalam rangka pendampingan persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2021, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sedang melakukan verifikasi dan validasi sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sekolah. Verval TIK ini sebagai instrumen pemetaan data kesiapan Sekolah mengikuti asesmen nasional.

Terkait dengan hal tersebut, berikut ini adalah beberapa ketentuan verval TIK dalam rangka persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2021.

1. Pelaksanaan Asesmen Nasional akan diselenggarakan pada bulan September dan Oktober 2021.

2. Data pokok pendidikan (Dapodik) menjadi basis data dalam pemetaan kesiapan TIK Sekolah mengikuti asesmen nasional. Kesiapan TIK Sekolah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut.
a. Sekolah Siap, yaitu sekolah siap menyelenggarakan asesmen nasional dengan dukungan infrastruktur yang lengkap.
b. Sekolah Potensial 1, yaitu sekolah yang memiliki kurang dari 15 komputer, memiliki akses listrik dan memiliki akses internet.
c. Sekolah Potensial 2, yaitu sekolah yang memiliki kurang dari 15 komputer, memiliki akses listrik dan tidak memiliki akses internet.
d. Sekolah Tidak Siap, yaitu memiliki kurang dari 15 komputer, tidak memiliki akses listrik dan tidak memiliki akses internet.


3. Berdasarkan butir 1 (satu) dan butir 2 (dua), maka dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional, unit pelaksana teknis memiliki peran dan tugas sebagai berikut.
a. Menyiapkan tim kerja untuk mengawal pelaksanaan verifikasi dan validasi TIK.
b. Berfungsi sebagai help desk bagi Pemerintah Daerah dan Sekolah (sesuai jenjang yang diampu).
c. Melakukan sosialisasi/pendampingan teknis dan memonitor pelaksanaan verifikasi dan validasi TIK.
d. Melakukan analisis terhadap data hasil verifikasi dan validasi.
e. Melakukan penyesuaian program kerja berdasarkan hasil verifikasi dan validasi TIK.
f. Menghimbau Sekolah untuk melengkapi data dukung TIK, yaitu berupa Jumlah Komputer/Laptop, Akses Internet, dan sumber listrik di lingkungan Sekolah.
g. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan data sekolah yang menumpang.

4. Pemutakhiran data kesiapan TIK Sekolah dilakukan paling lambat tanggal 30 Mei 2021, sedangkan pemetaan data sekolah yang menumpang dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni 2021 pada tautan http://vervaltik.data.kemdikbud.go.id.

Download Surat Edaran Verifikasi dan Validasi TIK Persiapan Asesmen Nasional Tahun 2021

Selengkapnya mengenai file pdf dari Surat Edaran Verifikasi dan Validasi TIK Persiapan Asesmen Nasional Tahun 2021 ini dapat anda lihat dan unduh pada tautan di bawah ini.


Demikian informasi mengenai Surat Edaran Verifikasi dan Validasi TIK Persiapan Asesmen Nasional Tahun 2021 yang dapa tkami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021
Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Guru PPPK 2021
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal dan Tenaga Kependidikan telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021.

Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. di seluruh Indonesia

Selanjutnya disebutkan bahwa dalam rangka pendaftaran pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Tahun 2021, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.
  1. Calon guru PPPK berasal dari: 
    • guru dalam jabatan, atau 
    • lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru. 
  2. Calon guru PPPK harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1)/ Diploma Empat (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik. 
  3. Calon guru PPPK mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. 
  4. Apabila Calon guru PPPK tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. 
  5. Daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas/mata pelajaran yang akan diampu oleh guru PPPK tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal ini. 
Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Download Surat Edaran tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021

Selengkapnya mengenai file pdf dari Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021 ini bisa anda download dibawah ini.


Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Surat Edaran Pemberitahuan Pelaksanaan Lomba-Lomba Pendidikan Khusus Tahun 2021
Lomba-lomba Pendidikan Khusus 2021
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Prestasi Nasional mengeluarkan Surat edaran terkait Pelaksanaan Lomba-Lomba Pendidikan Khusus Tahun 2021.

Surat Edaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia tersebut tertanggal 19 April 2021.

Selanjutnya disampaikan dalam surat tersebut bahwa Dengan hormat kami informasikan bahwa Pusat Prestasi Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kelompok Kerja Pendidikan Khusus akan menyelenggarakan Festival dan Lomba serta Ajang Kreasi dan Apresiasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (AKAPDBK) di berbagai bidang Tahun 2021 secara Daring (Dalam Jaringan).

Sehubungan hal tersebut, Kami mohon agar Saudara segera menginformasikan kegiatan tersebut kepada SLB/SKh dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SD, SMP, SMA, dan SMK) serta Pendidikan Masyarakat (Paket A, Paket B, dan Paket C) di wilayah Saudara untuk segera mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Download Surat Edaran Pemberitahuan Pelaksanaan Lomba-Lomba Pendidikan Khusus Tahun 2021


Selengkapnya mengenai Surat Edaran Pemberitahuan Pelaksanaan Lomba-Lomba Pendidikan Khusus Tahun 2021 ini bisa anda lihat dan unduh melalui link yang kami sediakan dibawah ini.


Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Surat Edaran Pemberitahuan Pelaksanaan Lomba-Lomba Pendidikan Khusus Tahun 2021. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Surat Edaran MenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Larangan Mudik ASN
SE MenPANRB Nomor 8 Tahun 2021
Surat Edaran PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang larangan mudik ASN ini diterbitkan dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat karena perjalanan orang dalam masa pandemi.

Surat Edaran ini sekaligus sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021.

Berikut ini adalah ketentuan tentang Pembatasan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan Mudik

  1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya dilarang melakukan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
  2. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik bagi ASN tersebut, dikecualikan bagi :
    • Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.
    • Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.
  3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah tersebut harus sellalu memperhatikan :
    • peta zonasi risiko penyebaran Coid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
    • peraturan atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
    • kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
    • protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pembatasan Cuti

  1. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
  2. Selain cuti bersama sebaigaman dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil negara, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  3. Pembatasan cuti dikecualikan untuk :
    • cuti melahirkan atau cuti sakit atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
    • cuti melahirkan atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  4. Pemberian cuti dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19


Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, sebagai berikut.
  1. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali,
  2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
  3. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing).
  4. Menjauhi kerumunan.
  5. Membatasi mobilitas dan interaksi.
  6. Testing atau pemeriksaan diri pada seseorang.
  7. Tracing atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Covid-19,
  8. Treatmentatau perawatan yang dialkukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.


Download Surat Edaran MenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Larangan Mudik ASN


Selengkapnya mengenai file pdf Surat Edaran MenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini bisa anda baca dan download pada link berikut ini.



Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Surat Edaran MenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat...
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 1 Calon Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak
Calon Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan edaran tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 1 Calon Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak.

Surat Edaran tersebut bernomor 1476/B.B2/GT.03.15/2021 tertanggal 1 April 2021 perihal Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 1 Calon Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak.

Surat Edaran ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Edaran tersebut untuk menindaklanjuti Kepala Sekolah calon pelaksana Program Sekolah Penggerak, maka Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melakukan proses seleksi tahap !.

Proses seleksi tahap 1 tersebut terdiri dari pengisian biodata/CV, pengisian esai, dan Tes Bakat Skolastik (TBS). Selanjutnya, Kepala Sekolah yang telah lolos seleksi tahap 1 akan melanjutkan seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 ini nantinya meliputi tes simulasi mengajar dan wawancara.

Terkait dengan hal tersebut, maka dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Sejumlah 5.019 kepala sekolah calon pelaksanaa program sekolah penggerak dari 111 Kabupaten/Kota dan 34 Provinis dinyatakan lolos ke seleksi tahap 2.
  2. Pelaksanaan seleksi tahap 2 yang terdiri dari simulasi mengajar dan wawancara akan dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 7 – 2- April 2021 secara daring (online).
  3. Jadwal seleksi tahap 2 akan disampaikan melalu email dan aplikasi seleksi sekolah penggerak (SIMPKB). 
  4. Selanjutnya, seluruh peserta seleksi tahap 2 akan diundang untuk mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021. Undangan akan diinformasikan melalui e-mail dan aplikasi seleksi Sekolah Penggerak (SIMPKB).

Undangan untuk mengikuti webinar tersebut juga akan diinformasikan melalui email dan aplikasi seleksi sekolah penggerak (SIMPKB).

Download Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 1 Calon Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak

Surat edaran tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 1 Calon Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak selengkapnya dapat diunduh ada link berikut ini.


Demikian informasi mengenai Surat edaran tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 1 Calon Kepala Sekolah Program Sekolah Penggerak yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Pelaksanaan Seleksi Instruktur Nasional, Fasilitator Provinsi, dan Fasilitator Daerah Program PKB Guru Madrasah 2021
Program PKB Guru Madrasah 
Dalam rangka Implementasi Proyek Realizing Education’s Promise: Support to Indonesia’s Ministry of Religious Affairs for Improved Quality of Education (Madrasah Education Quality Reform) IBRD Loan Number 8992-ID Tahun 2021. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengadakan kegiatan Seleksi Instruktur Nasional, Fasilitator Provinsi, dan Fasilitator Daerah Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Madrasah.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Surat Edaran Pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional Tingkat Sekolah (KSN-S) 2021
Kompetisi Sains Nasional Tingkat Sekolah (KSN-S) 2021
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Prestasi Nasional telah mengelurkan surat edaran tentang pemberitahuan Kompetisi Sains Nasional Tingkat Sekolah (KSN-S) 2021.

Surat yang dikeluarkan pada pada tanggal 3 Maret 2021 tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Seluruh Indonesia.

Selanjutnya dalam surat tersebut sampaikan bahwa dengan hormat kami beritahukan bahwa sebagai tahap seleksi awal Kompetisi Sains Nasional (KSN) tahun 2021 yang akan diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka akan dilaksanakan Kompetisi Sains Nasional Tingkat Sekolah (KSN-S).

Pelaksanaan KSN-S ini dilakukan oleh masing-masing sekolah yang hendak mengirimkan perwakilan siswanya untuk mengikuti tahapan-tahapan seleksi KSN ke tingkat selanjutnya yaitu tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon perkenan Bapak/lbu untuk dapat menginformasikan kepada sekolah yang ada di provinsi Bapak/Ibu untuk dapat memulai pelaksanaan KSN-S pada tanggal 8 s.d. 10 Maret 2021 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Persyaratan siswa yang dapat mengikuti KSN-S sesuai bidangnya, sebagaimana daftar terlampir.

Selanjutnya 3 (tiga) peserta terbaik KSN-S dari masing-masing bidang yang dinyatakan dengan surat keterangan kepala sekolah, berhak mengikuti seleksi tingkat kabupaten/kota. Surat keterangan kepala sekolah wajib disampaikan melalui email ke alamat ksn.smama@gmail.com.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung KSN, nomor kontak 081310784403 dan 081310784405. Layanan hanya dalam bentuk pesan pada aplikasi WhatsApp.

Download Surat Edaran Kompetisi Sains Nasional Tingkat Sekolah (KSN-S) 2021

Selengkapnya mengenai Surat Edaran Pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional Tingkat Sekolah (KSN-S) 2021 ini bisa anda download melalui link yang kami sediakan dibawah ini.

Download File:
Surat Edaran Kompetisi Sains Nasional Tingkat Sekolah (KSN-S) 2021 - DOWNLOAD

Demikian informasi mengenai Surat Edaran Pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional Tingkat Sekolah (KSN-S) 2021 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat...
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Perbaikan dan Konfirmasi Data Lembaga Madrasah Tahun 2021
Perbaikan dan Konfirmasi Data Lembaga Madrasah Tahun 2021
Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Islam telah mengelauarkan surat edaran perhal Pengantar Perbaikan dan Konfirmasi Data Lembaga Madrasah Tahun 2021.

Surat yang bernomor B-602/DJ.I/Set.I/0T.01.3/2021 itu ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam di Seluruh Indonesia.

Selanjutnya dalam surat tersebut disampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Realizing Education Promise's-Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR), Kementerian Agama saat ini sedang melakukan revitalisasi dan pengembangan Aplikasi EMIS sebagai bagian dari proses transformasi digital kementerian Agama. Untuk mendukung kesuksesan Implementasi EMIS ini, mohon bantuan saudara untuk menginformasikan kepada seluruh satuan pendidikan (lembaga) madrasah di wilayah binaan saudara untuk segera melakukan perbaikan dan komfirmasi data lembaga madrasah pada aplikasi EMIS baru yang dapat diakses melalui laman : https://emis.kemenag.go.id/

Proses perbaikan dan konfirmasi data lembaga madrasah sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan mulai tanggal 01 Maret 2021 sampai 12 Maret 2021. proses konfirmasi data lembaga dapat dilakukan melalui dengan langkah :
  1. Melakukan perbaikan data profil lembaga
  2. Melakukan perbaikan data alamat/data lahan lembaga
  3. Melakukan komfirmasi data
Jika membutuhkan layanan informasi dapat dilakukan melalui layanan chatbot pada laman https://madrasahreform.kemenag.go.id/ atau menghubungi live agent pada nomor 081147402020 (hanya untuk komunikasi whatsapp). panduan penggunaan atau tutorial dapat di unduh melalui laman https://emis.kemenag.go.id/ pada menu @pengaduan penggunaan@

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera ditindak lanjuti atas perhatian dan kerjasamanya di ucapakan terimakasih.

Download Surat Pengantar Perbaikan dan Konfirmasi Data Lembaga Madrasah Tahun 2021

Selengkapnya mengenai Surat Edaran Pengantar Perbaikan dan Konfirmasi Data Lembaga Madrasah Tahun 2021 ini bisa anda download pada link yang kami sediakan dibawah ini.

Download File:
Pengantar Perbaikan dan Konfirmasi Data Lembaga Madrasah Tahun 2021 - DOWNLOAD

Demikian infromasi yang dapat kami sampaikan mengenai Surat Edaran Pengantar Perbaikan dan Konfirmasi Data Lembaga Madrasah Tahun 2021. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Pendaftaran Siswa dan Perpanjangan PDSS SPAN-PTKIN Tahun 2021
Pendaftaran Siswa dan Perpanjangan PDSS SPAN-PTKIN Tahun 2021
Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 146/SPAN-UM/II/2021 tentang Pendaftaran Siswa dan Perpanjangan PDSS Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (SPAN-PTKIN) Tahun 2021.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Pengumuman Hasil Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021
Pengumuman Hasil Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah mengeluarkan surat edaran pada tanggal 15 Februari 2021 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan.

Surat edaran yang bernomor 0582/B.B2/GT/2021 tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Dismampaikan dalam surat tersebut hahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan seleksi akademik PPG Dalam Jabatan tahun 2019 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) di seluruh Indonesia, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.
  1. Pelaksanaan seleksi akademik PPG Dalam Jabatan pada tahun 2019 diikuti oleh 206.700 guru.
  2. Dari hasil seleksi akademik tersebut sejumlah 29.518 guru dinyatakan lulus sebagaimana daftar rekapitulasi pada lampiran 1.
  3. Hasil kelulusan seleksi akademik dapat dilihat pada laman ppg.kemdikbud.go.id mulai tanggal 10 Februari 2021. Tata cara login bagi guru, Dinas Pendidikan dan LPMP pada lampiran 2.
  4. Bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi akademik, tahapan selanjutnya yaitu melakukan seleksi administrasi.
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada guru-guru dimaksud sesuai kewenangan masing-masing. Adapun pelaksanaan seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan tahun 2021 akan diinformasikan selanjutnya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Download Surat Edaran Pengumuman Hasil Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021

Selengkapnya mengengai file format pdf  Surat Edaran tentang Pengumuman Hasil Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan tahun 2021 ini bisa anda download melalui link yang kami sediakan dibawah ini.

Download File:
Pengumuman Hasil Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan - DOWNLOAD

Demikian informasi mengenai Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Pengumuman Hasil Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2021. Semoga bermanfaat..