Articles by "Permendikbud"
Tampilkan postingan dengan label Permendikbud. Tampilkan semua postingan
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Juknis Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi Tahun 2021
Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2021
Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021 mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional (AN)
Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021

Asesmen Nasional (AN) merupakan salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Bahwa untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan perlu dilaksanakan Asesmen Nasional.

Asesmen Nasional bertujuan untuk mengukur hasil belajar kognitif, hasil belajar nonkognitif dan kualitas lingkungan belajar pada Satuan Pendidikan.

Hasil belajar kognitif mencakup Literasi membaca dan Numerasi. Hasil belajar diukur melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Hasil belajar nonkognitif mencakup sikap yang melandasi karakterkarakter dalam profil pelajar Pancasila yang diukur melalui survei karakter.

Kualitas Lingkungan Belajar pada Satuan Pendidikan mencakup iklim keamanan, iklim inklusifitas dan kebinekaan serta proses pembelajaran di Satuan Pendidikan. Kualitas Lingkungan Belajar diukur melalui Survei Lingkungan Belajar.

Asesmen Nasional (AN)  dilaksanakan pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pada jalur formal dan Program Pendidikan Kesetaraan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pada jalur nonformal. AN dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jangka waktu pelaksanaan AN ditetapkan oleh Menteri.

Pendataan Peserta Asesmen Nasional


Peserta Asesmen Nasional terdiri dari:
  • Perwakilan peserta didik pada kelas 5 (lima), kelas 8 (delapan), dan kelas 11 (sebelas)
  • Pendidik pada setiap Satuan Pendidikan, dan.
  • Kepala Satuan Pendidikan.

Pelaksanaan Asesmen Nasional


Pelaksanaan AN bagi Peserta Didik melalui:
  1. Asesmen kompetensi minimum;
  2. Survei karakter; dan
  3. Survei lingkungan belajar.

Sedangkan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) bagi Pendidik dan Kepala Satuan Mendidikan melalui survei lingkungan belajar.

Download Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional


Untuk lebih jelas dan lengkapnya, silahkan Unduh Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional pada tautan berikut ini.


Demikian informasi tentang Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional (AN) yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2021. Kebijakan anggaran ini merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar episode 3 tahun lalu yang didukung Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS langsung ke rekening sekolah.

“Hari ini menggembirakan untuk kita semua karena melalui kebijakan BOS dan DAK Fisik ini akan memberikan dampak positif kepada daerah terutama yang sangat membutuhkan seperti daerah 3T, karena mekanisme kebijakan anggaran afirmatif ini dirancang dengan mengikuti kebutuhan daerah masing-masing,” terang Mendikbud saat menyosialisasikan kebijakan BOS dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021, secara daring, Kamis (25/2/2021).

Lebih lanjut Mendikbud juga menjelaskan hasil dari kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun lalu telah menerima tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. “Hal ini sangat membantu para kepala satuan pendidikan dalam mengelola sekolah masing-masing, utamanya di masa awal pandemi. Sebanyak 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 persen responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan,” ungkap Mendikbud.

Upaya transformasi pengelolaan dana BOS terus dilakukan Kemendikbud dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring melalui laman https://bos.kemdikbud.go.id dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia. Selain itu mulai tahun ini, nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antar daerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang Sekolah Dasar (SD) rata-rata kenaikan 12,19 persen dengan satuan biaya Rp900.000 (terendah) s.d. Rp1.960.000 (tertinggi). Sekolah Menengah Pertama (SMP) rata-rata kenaikan 13,23 persen dengan satuan biaya Rp1.100.000 (terendah) s.d. Rp2.480.000 (tertinggi). Kemudian untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) rata-rata kenaikan 13,68 persen dengan satuan biaya Rp1.500.000 (terendah) s.d. Rp3.470.000 (tertinggi). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) rata-rata kenaikan 13,61 persen dengan satuan biaya Rp1.600.000 (terendah) s.d. Rp3.720.000 (tertinggi). Sementara itu, Sekolah Luar Biasa (SLB) rata-rata kenaikan 13,18 persen dengan satuan biaya Rp3.500.000 (terendah) s.d. Rp7.940.000 (tertinggi).

“Sekarang dana BOS ada perubahan yang lebih afirmatif. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tetap fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan untuk mendukung Asesmen Nasional,” jelas Mendikbud.

Ketentuan penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor, tidak dibatasi alokasi maksimal jika dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sementara pembayaran honor dalam kondisi normal adalah maksimal 50 persen untuk sekolah negeri dan swasta. Selain itu, honor juga dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia. Bagi daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah bencana, maka ketetapan honor bisa lebih dari 50%.

Pada tahun 2020, kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran berhasil mempercepat dan meningkatkan tingkat pelaporan. Pada bulan September 2020, 70 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1 dan di bulan Desember 2020, 99 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1. “Ini meningkat secara dramatis karena kita menerapkan pelaporan secara daring (online). Transformasi yang luar biasa di dalam transparansi penggunaan dan pelaporan dana kita,” kata Mendikbud.

Pelaporan secara daring merupakan bagian dari akuntabilitas atas bantuan yang diberikan kepada satuan pendidikan. Penerimaan laporan penerimaan tahap 1 bisa sebagai dasar untuk sekolah menerima dana BOS untuk tahap 3, bukan tahap 2. Jadi ada selang 1 tahap bagi satuan pendidikan untuk melaporkan. Apabila satuan pendidikan mengalami kesulitan akses internet, hal tersebut bisa dibantu oleh dinas pendidikan setempat.

Sementara itu, alokasi DAK Fisik untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp17,7 triliun untuk 31.000 satuan pendidikan seluruh Indonesia. Penggunaan DAK Fisik adalah untuk memastikan ketuntasan sarana prasarana pendidikan, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bersifat kontraktual demi membantu kepala sekolah agar lebih fokus ke proses pembelajaran dan tidak terbebani administrasi proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini didukung pula oleh pelibatan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) untuk melakukan asesmen kerusakan sekolah sehingga meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah. “Setiap dinas PUPR punya tenaga profesional yang akan melakukan asesmen, evaluasi, dan memonitor sehingga bisa memastikan anggaran kita tepat sasaran dengan efisiensi yang terbaik,” tekan Mendikbud.

Di tahun 2020, kebijakan Kemendikbud adalah menyasar sebanyak mungkin sekolah yang membutuhkan rehabilitasi dengan berbagai kategori kerusakan dan hal tersebut dipenuhi secara parsial. Sedangkan di tahun ini, strategi yang diterapkan adalah memastikan perbaikan sarana dan prasarana secara tuntas dan menyeluruh sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. “Harapannya walaupun sasaran sekolahnya lebih mengecil tapi seluruh permasalahan sarana prasarana di sekolah itu selesai,” harap Mendikbud.

Adapun produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan BOS maupun DAK fisik dapat diakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemendikbud di laman https://jdih.kemdikbud.go.id. atau bisa anda download DISINI.

Demikian informasi mengenai Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021. Semoga bermanfaat...
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Rancangan Permendikbud tentang Juknis BOS Tahun 2021
Rancangan Permendikbud tentang Juknis BOS Tahun 2021 
Kebijakan berkaitan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun Anggaran 2021. Pokok-pokok kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan akan dijadikan dasar rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun petunjuk teknis (Juknis ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021.

Tujuan BOS 

  1. membantu biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah dan/atau dari sumber lainnya;
  2. mendukung pemerataan akses layanan Pendidikan;
  3. meningkatkan mutu pembelajaran.

Syarat dan Kriteria Penerima BOS

Berikut adalah perbandingan syarat dan kriteria penerima bos berdasarkan Permendikbud No 19/2020 dan Rancangan Permendikbud (RPM) tentang Juknis BOS 2021 :
No Permendikbud No 19/2020 RPM Juknis BOS 2021
1. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun Tidak berubah
2. memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata pada Dapodik
3. memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir saat cut off tahun berjalan *)
4. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir Tidak berubah
5. bukan satuan pendidikan kerja sama Tidak berubah


*) Catatan:
  • dikecualikan bagi: Sekolah Terintegrasi (SATAP), SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; Sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan Kementerian; dan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain.
  • Apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik.

Penetapan Sekolah Penerima

Dalam Permendikbud No 19/2020 disebutkan bahwa Penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus. Sedangkan dalam RPM Juknis BOS 2021 terdapat penambahan setiap tahun pelajaran sehingga menjadi Penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler ditetapkan setiap tahun pelajaran berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus.

Satuan Biaya BOS

Dalam Permendikbud No 19/2020 disebutkan bahwa

Satuan Biaya BOS Reguler:
  • Rp. 900.000,- /siswa SD/tahun
  • Rp. 1.100.000,- /siswa SMP/tahun Rp. 1.500.000,- /siswa SMA/tahun
  • Rp. 1.600.000,- /siswa SMK/tahun Rp. 2.000.000,- /siswa SLB/tahun

Sedangkan dalam RPM Juknis BOS 2021 :
Satuan biaya BOS Tahun 2021 ditetapkan oleh Menteri.

Ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Besaran satuan biaya bersifat majemuk dan dihitung berdasarkan dua indikator, yaitu indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD).

Mekanisme Penyaluran

  1. RKUN
    • Kemenkeu melalui KUN menyalurkan dana BOS ke satuan pendidikan dalam 3 (tiga) kali tahapan.
    • Laporan realisasi sebagai syarat penyaluran
  2. Rekening Sekolah
    • Dana BOS diterima langsung di sekolah
Penggunaan Dana BOS
Dalam penggunaan dana operasional bantuan sekolah (BOS) meliputi 12 Komponen Penggunaan dana BOS Reguler antara lain sebagai berikut:
  1. Penerimaan Peserta Didik Baru
  2. Pengembangan Perpustakaan
  3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Kegiatan
  4. Asesmen/ Evaluasi Pembelajaran
  5. Administrasi Kegiatan Sekolah
  6. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  7. Langganan Daya dan Jasa
  8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
  9. Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran
  10. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus, Praktik Kerja Industri, PKL dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi
  11. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian, Uji Kompetensi Bahasa Asing berstandar internasional
  12. Pembayaran Honor

Prinsip Penggunaan Dana BOS

  1. Mendukung konsep “Merdeka Belajar” : Penggunaan dana BOS disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah termasuk untuk penanganan COVID- 19, baik dalam kondisi pembelajaran tatap muka (PTM) maupun belajar dari rumah (BDR)
  2. Bersifat tidak kaku dan mengikat :
    • Tidak ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barang
    • Tidak ditentukan persentase penggunaan
  3. Pengelolaan berdasar Manajemen Berbasis Sekolah : Sekolah diberikan fleksibilitas terhadap penggunaan sumber daya (dana, informasi, dan pengetahuan) untuk berinovasi dan berkreativitas secara mandiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi

Sisa Penggunaan Anggaran

Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya pada Sekolah, maka sisa dana BOS Reguler tetap digunakan oleh Sekolah dengan ketentuan:
  • telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan

Download Pokok-pokok Kebijakan Rancangan Permendikbud tentang Petunjuk Teknis BOS Tahun 2021 

Selengkapnya mengenai Pokok-Pokok Kebijakan Rancangan Permendikbud tentang Juknis BOS Tahun 2021 ini bisa anda unduh melalui link berikut yang kami sediakan dibawah ini.

Download File:
Kebijakan Rancangan Juknis BOS 2021 [DOWNLOAD]

Demikian yang dapat kami sampaikan pada postingan kali ini tentang Pokok-Pokok Kebijakan Rancangan Permendikbud tentang Juknis BOS Tahun 2021. Semoga bermanfaat ☺
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA dan SMK 2021/2022
Juknis PPDB TK SD SMP SMA dan SMK 2021-2022
Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Juknis PPDB TK SD SMP SMA SMK Tahun Pelajaran 2021/2022, yang dimaksud Penerimaan Peserta Didik Baru di sini adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang dilaksanakan secara objektif, transparan; dan akuntabel. 
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020-2024

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Tantangan utama pembangunan nasional tahun 2015—2019 yaitu kualitas sumberdaya manusia sebagai modal utama dalam pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi. Pencapaian pembangunan selama periode tahun 2015—2019 menjadi modal penting untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada sumberdaya manusia yang berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Salah satu sasaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar serta meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus.

Oleh mewujudkan itu semua, berbagai terobosan telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam rangka mewujudkan tata kelola guru dan tenaga kependidikan yang profesional, sejahtera dan bermartabat serta ekosistem yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Terobosan tersebut dilaksanakan melalui Program Guru dan Tenaga Kependidikan. Dalam kurun waktu 2015—2019, berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan target dari Program Guru dan tenaga kependidikan mulai dari merencanakan dan menata kebutuhan guru serta pemenuhan standar guru. Adapun capaian kinerja Program Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2015—2019 diukur menggunakan indikator kinerja sesuai dengan target pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sejumlah indikator yang menunjukkan keberhasilan dalam arti realisasi melebihi target yaitu persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik, Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai standar, persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat karirnya, dan persentase satuan pendidikan memiliki guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan rombel dan standar kurikulum. Berbagai inovasi yang dilakukan untuk perbaikan dalam kualitas program yang berkaitan dengan standar guru dan penataan guru sesuai dengan wewenang yang diamanatkan UU No 23 Tahun 2014, menjadi salah satu faktor yang menunjang keberhasilan Program Guru dan Tenaga Kependidikan.

Dalam penataan kebutuhan guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 2015—2017 mengawal pengangkatan guru di daerah tertinggal melalui Program Guru Garis Depan (GGD). Tidak hanya itu, dalam penetapan formasi guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ikut dilibatkan dalam memberikan rekomendasi kebutuhan guru secara nasional serta mendampingi proses penetapan formasi guru yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Pemerintah Daerah.

Dalam pemenuhan standar guru yang mencakup kualifikasi, sertifikasi, serta kompetensi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menyediakan anggaran agar guru dapat mencapai standar tersebut. Dalam peningkatan kualifikasi akademik, Kementerian memberikan bantuan pendanaan kepada guru untuk meningkatkan kualifikasinya disamping dana mandiri dari guru yang bersangkutan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik, inovasi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dengan Hybrid Learning, pendampingan bagi Guru Daerah Khusus, pelatihan yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tataran Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS), serta pemberdayaan kelompok kerja Guru dan Tenaga Kependidikan.

Download Peraturan Direktur Jenderal GTK Tentang Rencana Strategis Ditjen GTK Tahun 2020-2024


Selengkapnya mengenai Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3928/B/HK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2020-2024 ini bisa anda unduh >>> DISINI

Demikian informasi mengenai Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3928/B/HK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2020-2024 yang dapat kami sampaikan pada kesmepatan kali ini. Semoga bermanfaat
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Keputusan Mendikbud Nomor 385/P/2019 Tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pendamping
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia dengan Nomor 385/P/2019 merupakan perubahan atas Keputusan Mendikbud Nomor 341/P/2019 Tentang Spesifikasi dan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum 2013 Kelas I, Kelas IV, Kels VII, dan Kelas X.

Dalam Keputusan Mendikbud Nomor 385/P/2019 memuat spesifikasi buku teks pendamping kelas I, IV, VII, dan X. Spesifikasi ini terdiri atas Judul Buku, Penulis, Penerbit, Jumlah Halaman, Ukuran Buku, Bahan, Teknik Jilid, Finishing Kulit, dan Warna.

Selain itu, dalam Keputusan Mendikbud ini juga memuat harga eceran tertinggi buku siswa teks pendamping kelas I, kelas IV, kelas VII, dan kelas X. Harga buku teks bervariasi sesuai dengan zona masing-masing.

Zona 1 Meliputi:
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten.

Zona II Meliputi:
Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung (kecuali (i) Pesisir Barat), dan Sumatera Selatan.

Zona III Meliputi:
Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Barat (kecuali (i) Kepulauan Mentawai dan (ii) Solok Selatan), Riau (kecuali (i) Bengkalis, (ii) Kepulauan Meranti, Sumatera Utara (kecuali (i) Nias, (ii) Nias Selatan, (iii) Nias Utara, (iv) Nias Barat), Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara (kecuali (i) Kepulauan Sangihe, dan (ii) Kepulauan Talaud), Sulawesi Tengah (kecuali (i) Banggai Kepulauan, (ii) Tojo Una-Una, (iii) Sigi, dan (iv) Banggai Laut), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara (Kecuali (i) Konawe, (ii) Bombana, dan (iii) Konawe Kepulauan), dan Gorontalo.

Zona IV Meliputi:
Nanggroe Aceh Darussalam (kecuali (i) Aceh Besar dan (ii) Aceh Singkil), Kepulauan Riau (kecuali (i) Karimun, (ii) Kepulauan Anambas, dan (iii) Natuna), Nusa Tenggara Timur (kecuali (i) Sumba Barat, (ii) Sumba Timur, (iii) Timor Tengah Selatan, (iv) Belu, (v) Alor, (vi) Lembata, (vii) Ende, (viii) Manggarai, (ix) Rote Ndao, (x) Manggarai Barat, (xi) Sumba Tengah, (xii) Sumba Barat Daya, (xiii) Nagekeo, (xiv) Manggarai Timur, (xv) Sabu Raijua, dan (xvi) Malaka), Kalimantan Barat (kecuali (i) Kapuas Hulu, (ii) Sanggau), Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur (kecuali (i) Mahakam Hulu, (ii) Berau), Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara (kecuali (i) Nunukan, (ii) Malinau).

Zona V Meliputi:
Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Terdapat tambahan 45 (empat puluh lima) kabupaten yang dimasukkan dalam ZonaY, yaitu: (l) Aceh Besar, (2) Aceh Singkil, (3) Nias, (4) Nias Selatan, (5) Nias Utara, (6) Nias Barat, (7) Kep. Mentawai, (8) Sotok Selatan, (9) Pesisir Barat, (1O) Sumba Barat, (11) Sumba Timur, (12) Timor Tengah Selatan, (13) Belu, (1a) Alor, (15) l,embata, (16) Ende, (17) Manggarai, (18) Rote Ndao, (19) Manggarai Barat, (20) Sumba Tengah, (21) Sumba Barat Daya, (22) Nagekeo, (23) Manggarai Timur, (24) Sabu Raijua, (25) Malaka, (26) Banggat Kepulauan, (271 Tojo Una-Una, (28) Sigi, (29) Banggai Laut, (30) Konawe, (31) Bombana, (32) Konawe Kepulauan, (33) Bengkalis, (34) Kepulauan Meranti, (35) Karimun, (36) Kepulauan Anambas, (37) Natuna, (38) Kapuas Hulu, (39) Mahakam Hulu, (40) Sanggau, (41) Nunukan, g2) Malinau, (43) Berau, (44) Kepulauan Sangihe, dan (45) Kepulauan Talaud.

Download Keputusan Mendikbud Nomor 385/P/2019

Selengkapnya mengenai Keputusan Mendikbud Nomor 385/P/2019 Tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pendamping bisa diunduh melalui link berikut ini.

Downlod File :
Unduh Keputusan Mendikbud Nomor 385/P/2019

Demikian informasi mengenai Keputusan Mendikbud Nomor 385/P/2019 Tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pendamping yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat...
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menerbitkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PPDB TK SD SMP SMA SMK yang akan berlaku pada saat penerimaan siswa baru atau peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 yang akan datang.

Dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) antara lain diatur tentang persyaratan penerimaan peserta didik baru dan jalur penerimaan peserta didik baru, serta ketentuan tentang kouta minimal untuk masing-masing jalur PPDB.

Lalu apa sajakah persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020/2021 ini ? Mengcu pada pasal 4 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah telah berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; serta berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Untuk persyaratan calon siswa kelas 1 SD, dalam pasal 5 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, menegaskan bahwa Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  1. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
  2. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun. Terdapat pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Apabila psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Lalu bagaimana Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, pasal 6 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PPDB TK SD SMP SMA SMK, menyatakan bahwa calon peserta didik baru kelas 7 adalah telah berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; serta telah memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Sedangkan Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK, ditegaskan Pasal 7 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PPDB TK SD SMP SMA SMK, bahwa calon siswa baru kelas 10 SMA atau SMK adalah
  1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:
    • berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
    • memiliki ijazah SMP/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
  2. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Khusus untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus; dan sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia yang ditetapkan di atas. Selain itu, untuk calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari syarat usia dan ijazah atau dokumen lain.

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PPDB TK SD SMP SMA SMK masih menganut pola zonasi. Hal ini sebagaimana ditegaskan pasal 11 bahwa Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  1. jalur zonasi, dengan ketentuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
  2. Jalur afirmasi, dengan ketentuan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
  3. perpindahan tugas orang tua/wali, dengan ketentuan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
  4. prestasi, sisa kuota dari pelaksanaan dari jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan siswa atau orang tua.
Ditegaskan Pasal 12 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PPDB TK SD SMP SMA SMK, bahwa Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Selain itu ditegaskan pula bahwa ketentuan tentang dari jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan siswa atau orang tua dalam PPDB tidak merlaku untuk:
a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
c. Sekolah Kerja Sama;
d. Sekolah Indonesia di luar negeri;
e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
g. Sekolah berasrama;
h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Download Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK

Selengkapnya mengenai Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK bisa anda download melalui link yang kami sediakan di bawah ini.

Simpan File:
Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang PPDB TK SD SMP SMA SMK

Demikian informasi terkait Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Semoga bermanfaat...
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
Akhirnya Pemerintah resmi menghapus USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) dengan menerbitkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan (US) dan Ujian Nasional (UN). Dalam Permendikbud ada dua hal pokok yang diatur yakni Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan atau Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN).

Dan sesuai dengan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019, Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan atau Ujian Sekolah (US) adalah penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Berbeda dengan USBN, bentuk Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan atau Ujian Sekolah (US) berupa portofolio, penugasan, tes tertulis; dan/atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Selain itu ditegaskan pula bahwa bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dapat dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian standar kompetensi lulusan.

Adapun kriteria kelulusan Peserta Didik dari Sekolah atau Satuan Pendidikan juga mengalami sedikit perubahan. Berdasarkan pasal 6 Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019, kriteria kelulusan peserta didik dari sekolah atau Satuan Pendidikan adalah
a. telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
c. mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.

Jadi peserta didik dapat dinyatakan lulus dari sekolah atau satuan pendidikan apabila memenuhi ketiga kriteria di atas, sekalipun mungkin nilai yang diperoleh peserta didik dibawah Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKM).

Terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) berdasarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 pada intinya masih sama dengan pelaksanaan UN tahun sebelumnya, yakni diutamakan menggunakan mode UNBK. Sama seperti tahun sebelumnya Ujian Nasional (UN) tidak menentukan kelulusan. Sedangkan tentang penghapusan UN yang direncakanan mulai tahun 2021 yang akan datang masih menunggu Permendikbud terbaru.

Dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 dinyatakan siswa SMP/MTS, SMA/MA/MAK wajib mengikuti UN. tetapi sekalipun tidak mengikuti UN mengacu pada pasal 6 Permendikbud nomor 43 tahun 2019 ini peserta didik tetap dapat dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan (Sekolah). Kewajiban peserta didik mengikuti UN ini ditegaskan dalam Pasal 11 Permendikbud nomor 43 tahun 2019 yang menyatakan bahwa UN wajib diikuti oleh peserta didik pada akhir jenjang:
  1. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Program Paket B/Wustha;
  2. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Agama Kristen/Sekolah Menengah Agama Katolik/Sekolah Menengah Teologi Kristen, Program Paket C/Ulya; dan
  3. Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Program Paket C Kejuruan.
Sedangkan peserta didik pada akhir jenjang sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa tidak wajib mengikuti UN.

Ditegaskan pula dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan (US) dan Ujian Nasional (UN), bahwa Setiap peserta didik yang telah mengikuti UN akan mendapatkan sertifikat hasil UN. Sertifikat hasil UN tersebut berisi biodata siswa dan nilai UN yang diperoleh untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.

Download Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN)

Selengkapnya mengenai Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Ujian Sekolah (US) dan Ujian Nasional (UN) ini bisa anda unduh atau download melalui link yang kami sediakan di bawah ini.

Simpan File :
Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019

Demikian informasi terkait Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan (US) dan Ujian Nasional (UN). Semoga bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung kembali di blog Guru Madrasah.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Permendikbud Yang Berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
  • Kompetensi pedagogik;
  • Kompetensi kepribadian;
  • Kompetensi profesional; dan
  • Kompetensi sosial.
Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 27 Tahun 2008 tentang Standar Kulifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada kursus dan pelatihan.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 41 Tahun 2009 tentang Standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan.
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan.
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43 Tahun 2009 Standar Tenaga administrasi pendidikan pada program Paket A, Paket B, dan Paket C.
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Standar Pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Demikian mengenai Permendikbud Yang Berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat...

sumber : http://bsnp-indonesia.org
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional memiliki peran penting dan strategis dalam proses pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) untuk mengembangkan potensi peserta didik. Tugas dan kewajiban guru adalah mengelola pembelajaran dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, termasuk melakukan evaluasi agar terorganisasikan dengan baik. Pengelolaan pembelajaran ini mendorong proses pembelajaran terlaksana dengan baik sehingga menciptakan pendidikan berkualitas dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru SMK/MAK harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik guru merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi yang dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi guru pada umumnya mencakup 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kompetensi keahlian di bidang kejuruan yang merupakan kompetensi profesional, dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar ini memfokuskan pada 4 (empat) dimensi kompetensi guru pada umumnya di atas yang dirumuskan dalam kompetensi dan subkompetensi. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru digunakan sebagai acuan bagi perguruan tinggi dalam menyiapkan calon guru, dan menjadi acuan bagi direktorat jenderal yang menangani guru dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir guru.

Pengertian


  1. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK/MAK, yang selanjutnya disebut Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi guru, instruktur kejuruan, dan tenaga kependidikan SMK/MAK.
  2. Guru umum adalah guru pengampu mata pelajaran muatan umum dan muatan adaptif.
  3. Guru kejuruan adalah guru pengampu mata pelajaran muatan kejuruan.
  4. Instruktur kejuruan adalah setiap orang yang memiliki keterampilan teknis yang berasal dari dunia usaha/industri yang melatih dan membimbing peserta didik dalam meningkatkan keterampilan teknis.
  5. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
  6. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru yang sekurangkurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
  7. Kompetensi profesional adalah Kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurangkurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran  yang akan diampu, dan penguasaan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
  8. Kompetensi sosial adalah kemampuan Guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesamapendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.


Download Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan


Selengkapnya mengenai Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan ini bisa anda unduh melalui link yang kami sediakan dibawah ini.

Simpan File:
Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

Demikian informasi mengenai Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Semoga bermanfaat...
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019  Tentang Perubahan PPDB TK,SD, SMP, SMA dan SMK
Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB TK,SD, SMP, SMA, SMK diterbitkan mengingat kondisi beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan secara optimal ketentuan terkait sistem zonasi PPDB 2019/2020.

Inti dari Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 adalah merubah ketentuan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018
  1. jalur zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah; diubah menjadi jalur zonasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
  2. jalur prestasi paling banyak 5% (lima persen) di luar zonasi dari daya tamping Sekolah; diubah menjadi jalur prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah; dan
  3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah,diubah menjadi jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
Terkait Jalur prestasi, dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019, bahwa Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) ditentukan berdasarkan:
a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau
b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan. Jadi siswa yang baru jalur prestasi bisa lebih dari 15% jika ditambahkan dengan mereka yang berprestasi dari dalam zona.

Selain itu, dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dalam kaitan ini, lebih lanjut ditegaskan bahwa Orang tua/wali peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, juga wajib menyatakan bersedia mengembalikan biaya pendidikan dalam surat keterangan.

Dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 juga dinyatakan bahwa ketentuan terkait sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau realokasi dana bantuan operasional Sekolah kepada Sekolah yang melakukan pelanggaran Juknis PPDB sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dan Pasal 14 ayat (5) Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dinyatakan DIHAPUS.

Selengkapnya silahkan download dan baca Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).


Link download / unduh Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 pdf ---disini---

Demikian informasi terkait Pertunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK,SD, SMP, SMA, SMK berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019
Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 untuk SD SMP SMA SMK. Inti dari perubahan Juknis BOS tahun 2019 berdasarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 adalah mengembalikan ketentuan maksimal terkait besaran pembiayaan honor kepada guru yayasan pada SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang semula 15% menjadi 30% seperti tahun sebelumnya.

Adapun Status Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2019, merupakan Peraturan Menteri baru yang mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Ketentuan umum penggunaan Dana BOS tahun 2019 berdasarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2019, pada prinsipnya masih sama, yakni:
  1. Penggunaan BOS Reguler di Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS Reguler harus didasarkan skala prioritas kebutuhan Sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan SNP.
  2. Dana BOS Reguler yang diterima Sekolah tiap triwulan atau semester dapat direncanakan untuk digunakan membiayai kegiatan lain pada triwulan atau semester berikutnya.
  3. Penggunaan BOS Reguler diprioritaskan untuk kegiatan operasional Sekolah nonpersonalia.
  4. Sekolah wajib menggunakan sebagian dana BOS Reguler untuk membeli buku teks utama untuk pelajaran dan panduan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
    • buku teks utama harus sudah dibeli atau tersedia di Sekolah sebelum tahun pelajaran baru dimulai. Sekolah dapat menggunakan BOS Reguler triwulan I dan/atau triwulan II (bagi Sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan), atau semester I (bagi Sekolah yang menerima penyaluran tiap semester) untuk membiayai pembelian buku teks utama;
    • Sekolah harus mencadangkan sebagian dana BOS Reguler yang diterima di triwulan I dan/atau triwulan II (untuk Sekolah yang menerima BOS Reguler tiap triwulan), atau di semester I (untuk Sekolah yang menerima BOS Reguler tiap semester) pada rekening Sekolah untuk pembayaran buku teks utama yang harus dibeli Sekolah. Jumlah dana yang dicadangkan sesuai dengan kebutuhan dana untuk pembayaran pembelian buku teks utama yang diwajibkan. Dana yang dicadangkan ini hanya boleh dicairkan apabila Sekolah hendak membayar pesanan buku tersebut atau sudah memenuhi kewajiban penyediaan buku teks utama;
    • buku teks utama yang harus dibeli Sekolah merupakan buku teks utama yang telah dinilai dan telah ditetapkan oleh Kementerian; dan
    • pembelian buku teks utama disesuaikan dengan kebutuhan tiap Sekolah berdasarkan kewajiban penyediaan buku teks utama.
  5. Penggunaan dana yang pelaksanaannya sifatnya kegiatan, biaya yang dapat dibayarkan dari BOS Reguler meliputi pengadaan alat tulis kantor atau penggandaan materi, biaya penyiapan tempat kegiatan, honor narasumber lokal sesuai standar biaya umum setempat, dan/atau perjalanan dinas dan/atau penyediaan konsumsi bagi panitia dan narasumber apabila dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Ketentuan terkait jasa profesi (honor narasumber) hanya dapat diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi di luar Sekolah, seperti Kwartir Daerah (Kwarda), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), dinas pendidikan, dinas kesehatan, unsur keagamaan, dan/atau lainnya berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang diwakilinya atau berwenang.
  7. Pengadaan sarana dan prasarana oleh Sekolah harus mengikuti standar sarana dan prasarana dan spesifikasi yang berlaku.
  8. Penggunaan dana yang pelaksanaan berupa pekerjaan fisik, biaya yang dapat dibayarkan dari BOS Reguler meliputi pembayaran upah tukang sesuai standar biaya umum setempat, bahan, transportasi, dan/atau konsumsi.
  9. Satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana BOS Reguler mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Namun dibandingkan Juknis BOS sebelumnya, Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2019 berdasarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2019 ini lebih detail, sehinngga akan lebih mempermudah dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.
Untuk para guru, harus diingat berdasarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019. TIDAK ADA pembayaran honor untuk kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, seperti biaya kegiatan pengenalan lingkungan Sekolah (PLS) hanya terdiri atas pengadaan alat tulis kantor, fotokopi bahan atau materi, pembelian alat dan atau bahan habis pakai, penyediaan konsumsi, dan/atau transportasi dan jasa profesi bagi narasumber dari luar Sekolah. Jadi kalau pematerinya guru di sekolah sendiri tidak ada pembayaran untuk transfor maupun jasa.

Untuk Lebih Jelasnya silahkan download dan baca Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2019.



Link download Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2019 silakan bisa diunduh disini.

Demikian informasi terkait Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2019. Semoga ada manfaatnya.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Seleksi Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan siln 2019
Dalam rangka memenuhi kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Kementerian Pendldikan dan Kebudayaan membuka kesempatan bag! Guru dan Tenaga Kependidikan berstatus bukan PNS yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk ditugaskan pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

Rekrutmen Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) Tahun 2019 tertuang dalam Pengumuman Kemendikbud Nomor 34401/A.A3/KP/2019 tentang Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) Tahun 2019

Adapun Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan SILN yang dibuka dalam Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) Tahun 2019 adalah sebanyak 40 orang.

PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM

a. Warga Negara Indonesia (WNI)
b. Usia maksima! saat mendaftar 40 tahun
c. Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA
d. Berkelakuan balk dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
e. Diutamakan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
f. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta serta tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi pemerintah.
2.PERSYARATAN KHUSUS

a. GURU
  1. Berstatus sebagai Guru bukan Pegawai Negeri Sipil.
  2. Berijazah minimal S-1 sesuai bidang yang dibutuhkan dengan minimal IPK 2.75
  3. Memiliki Sertifikat Profesi Pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar
  4. Memiliki kecakapan dalam berbahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEFL Prediction Score minimal 450 atau IELTS 5.0
  5. Diutamakan memiliki pengalaman mengajar sesuai bidang yang diampu minimal 2 (dua) tahun.
  6. Diutamakan memiliki sertifikat/penghargaan tingkat nasional sebagai keterampilantambahan selain mengajar, seperti: Olahraga, Pramuka, Seni Budaya, Keagamaan, Prakarya, Teknologi Informasi Komunikasi (ICT), Akuntansi/Keuangan dll.
  7. Bagi pelamar Guru di Sekoiah Indonesia Tokyo dan Davao diutamakan laki-laki, dan khusus pelamar Sekoiah Indonesia Tokyo diutamakan memiliki kemampuan mengemudi kendaraan roda empat dan dibuktikan dengan melampirkan fotokopi SIM A.
b. TENAGA KEPENDIDIKAN
  1. Berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
  2. Berijazah minimal S-1 sesuai bidang yang dibutuhkan dengan minimal IPK 2.75
  3. Memiliki kecakapan dalam berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat TOEFL Prediction Score minimal 450 atau IELTS 5.0.
  4. Memiliki pengaiaman bekerja minimal 3 (tiga) tahun pada bidang tata usaha/administrasi perkantoran serta memahami pengeloiaan keuangan dan aplikasi dapodik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepaia Sekoiah/Ketua Yayasan.

RENCANA PENJADWALAN *)

1. Pengumuman Resmi Seleksi : 18 April 2019
2. Waktu Pendaftaran : 18 April s.d. 8 Mei 2019
3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi : 14 Mei 2019
4. Pelaksanaan Seleksi : 21 s.d 24 Mei 2019
5. Pengumuman Hasil Seleksi : Juni 2019

TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran daring mulai tanggal 18 April s.d 8 Mei 2019 pukul 12.00 WIB, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. peserta seleksi wajib memiiiki alamat surat eiektronik yang aktif;
2. peserta seleksi meiakukan pendaftaran/registrasi awal secara daring melaiui laman http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/siln dengan cara memasukkan nomor sertifikat profesi pendidik, NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) dan atau NPSN (Nomor Pokok Sekoiah Nasionai) bagi yang memiiiki, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat surat eiektronik;
3. pendaftaran lanjutan dilakukan dengan cara login menggunakan username dan password/yang dikirim oleh Sekretariat Panitia Seleksi Bersama melalui surat elektronik peserta seleksi. Tahapan pendaftaran lanjutan meliputi:
a) Memilih jabatan yang akan dilamar;
b) Mengisi informasi data diri pelamar meliputi:
  • Data pokok pelamar
  • Riwayat Pendidikan yang telah ditempuh
  • Riwayat jabatan/pengalaman jabatan yang pernah ditekuni
  • Informasi pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti
c) Mengunggah hasil pindai dokumen/berkas yang dipersyaratkan sebagai berikut:
  1. Pas foto ukuran 3x4 dengan besar file maksimal 500 Kb.
  2. Surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tembusan kepada Pimpinan unit kerja yang bersangkutan (format dapat diunduh pada menu UNDUH pada link http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/siln/x-unduh/02-format-surat-lamaran.doc)
  3. Surat izin mengikuti proses seleksi yang ditandatangani oleh pimpinan institusi asal (sekolah/yayasan).
  4. Sertifikat Profesi Pendidik
  5. Kartu Tanda Penduduk dan Akte Lahir
  6. Ijazah pendidikan terakhir
  7. Surat keterangan mengajar dari yayasan yang menunjukkan akumulasi pengalaman mengajar sesuai dengan bidangyangdiampu bagi pelamar guru SILN.
  8. Surat keterangan pengalaman bekerja sebagai Tenaga Kependidikan di sekolah Kepala Sekolah/Ketua Yayasan.
  9. Surat rekomendasi berkelakuan baik dari pimpinan institusi (sekolah/yayasan).
  10. Sertifikat TOEFL Prediction Score internasional/institusional atau lELTS yang masih berlaku.
  11. Sertifikat/penghargaan keterampilan tambahan selain mengajar, seperti: olahraga, pramuka, seni-budaya, keagamaan, prakarya, atau teknologi informasi komunikasi (ICT), akuntansi/keuangan, dll.
  12. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.
  13. Deskripsi diri, potensi dan motivasi menjadi guru/tenaga kependidikan SILN dalam Bahasa Indonesia dan Inggris masing-masing 1 lembar yang diketik menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 dengan spasi 1,15 ukuran kertas A4 dalam format PDF.
d) Menandatangi surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- bahwa semua dokumen yang disampaikan adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya (format dapat diunduh pada menu UNDUH/pada link http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/siln/x-unduh/03-format-surat-pernyataan-keaslian-dokumen.doc)
e) Mencetak kartu peserta seleksi

Selengkapnya file tentang Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) ini bisa anda unduh melalui link dibawah ini.

Unduh File :

Seleksi Bersama Guru dan Tenaga Kependidikan SILN 2019

Demikian informasi mengenai Seleksi Bersama Penerimaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) Tahun 2019 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat...
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Surat Edaran Mendikbud dan Mendagri No 1 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan PPDB
Dalam rangka untuk memberikan pedoman dan acuan pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2019/2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Surat Edaran ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dengan isi surat berupa himbauan untuk membuat kebijakan dengan poin-poin sebagai berikut:
  1. menyusun petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. dan menyampaikan informasi petunjuk teknis dimaksud kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;
  2. menetapkan zonasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses PPDB;
  3. memerintahkan dinas pendidikan berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat dalam melakukan penetapan zonasi;
  4. memastikan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak melakukan tindakan jual beli kursi/titipan peserta didik/pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan PPDB dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. dan Sekolah Menengah Kejuruan dan petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
  6. mematikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak melakukan tes membaca, menulis. dan berhitung dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar; dan
  7. memastikan seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja Saudara tidak menjadikan nilai ujian nasional (UN) sebagai syarat seleksi untuk jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dan hasil UN hanya menjadi syarat administrasi dalam PPDB sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Download Surat Edaran Mendikbud dan Mendagri No. 1 Tahun 2019

Selengkapnya tentang Surat Edaran Mendikbud dan Mendagri No 1 Tahun 2019 bisa anda download melalui link yang kami sediakan berikut ini.

Simpan File :

Demikian informasi mengenai Surat Edaran Mendikbud dan Mendagri No. 1 Tahun 2019 tentang pelaksanaan PPDB. Semoga bermanfaat....

Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
peremendikbud no 36 tahun 2018A. Kompetensi Inti
Kompetensi Inti Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik SMA/MA pada setiap tingkat kelas. Kompetensi Inti dirancang untuk setiap kelas. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horisontal berbagai kompetensi dasar antarmata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula.
Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:
  1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
  2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
  3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
  4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.
B. Mata Pelajaran
Struktur Kurikulum SMA/MA terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik kelompok C. Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, mata pelajaran Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan mata pelajaran Peminatan Bahasa dan Budaya. Khusus untuk MA, dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama.

Keterangan:
a. Mata pelajaran Kelompok A dan C merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.
b. Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal.
c. Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.
d. Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah
e. Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 45 menit.
f. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.
g. Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) jam/minggu.
h. Untuk Mata Pelajaran Seni Budaya dan Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester, aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya.
i. Khusus untuk Madrasah Aliyah struktur kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama.
j. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas Pendidikan Kepramukaan (wajib), usaha kesehatan sekolah (UKS), palang merah remaja (PMR), dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing- masing satuan pendidikan.

1. Mata Pelajaran Umum
Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni.

2. Mata Pelajaran Peminatan Akademik
Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan.

3. Mata Pelajaran Pilihan
Mata Pelajaran Pilihan merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan keilmuan, teknologi, dan seni yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan memiliki manfaat jangka panjang bagi bangsa Indonesia.

Kurikulum SMA/MA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat mereka. Peserta didik diperkenankan memilih Mata Pelajaran Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Mata Pelajaran Informatika.

a. Pemilihan Peminatan dan Pemilihan Mata Pelajaran Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat
Pemilihan peminatan dilakukan peserta didik saat mendaftar pada SMA/MA berdasarkan nilai rapor Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau yang sederajat, nilai ujian nasional SMP/MTs atau yang sederajat, rekomendasi guru bimbingan dan konseling/konselor di SMP/MTs atau yang sederajat, dan hasil tes penempatan (placement test) ketika mendaftar di SMA/MA, atau tes bakat dan minat oleh psikolog. Peserta didik masih mungkin pindah peminatan paling lambat pada awal semester kedua di Kelas X sepanjang daya tampung peminatan baru masih tersedia, berdasarkan hasil pembelajaran berjalan pada semester pertama dan rekomendasi guru bimbingan dan konseling, peserta didik yang pindah peminatan wajib mengikuti dan tuntas matrikulasi mata pelajaran yang belum dipelajari sebelum pembelajaran pada peminatan baru dimulai.

Peserta didik dapat memilih minimal 3 mata pelajaran dari 4 mata pelajaran yang terdapat pada satu peminatan, 1 mata pelajaran yang tidak diambil beban belajarnya dialihkan ke mata pelajaran lintas minat. Selain mengikuti mata pelajaran di peminatan yang dipilihnya, setiap peserta didik harus mengikuti mata pelajaran tertentu untuk lintas minat dan/atau pendalaman minat. Bila peserta didik mengambil 3 mata pelajaran dari peminatan yang dipilihnya, maka peserta didik tersebut dapat mengambil mata pelajaran lintas minat sebanyak 9 jam pelajaran (3 mata pelajaran) di Kelas X atau sebanyak 8 jam pelajaran (2 mata pelajaran) di Kelas XI dan XII. Sedangkan bila peserta didik mengambil 4 mata pelajaran dari peminatan yang dipilihnya, maka peserta didik tersebut dapat mengambil mata pelajaran lintas minat sebanyak 6 jam pelajaran (2 mata pelajaran) di Kelas X atau sebanyak 4 jam pelajaran (1 mata pelajaran) di Kelas XI dan XII.

Peserta didik yang mengambil Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, lintas minatnya harus diluar peminatan yang dipilihnya. Sedangkan peserta didik yang mengambil Peminatan Bahasa dan Budaya, dapat mengambil mata pelajaran lintas minat: (1) di luar; (2) di dalam; atau (3) sebagian di dalam dan sebagian di luar, peminatan yang dipilihnya. Mata pelajaran lintas minat yang dipilih sebaiknya tetap dari Kelas X sampai dengan XII.

Sebagai contoh, peserta didik Kelas X yang memilih Peminatan Bahasa dan Budaya, dapat mengambil 3 mata pelajaran yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, dan Antropologi. Lintas minatnya dapat mengambil mata pelajaran: (1) Biologi, Fisika, dan Kimia; (2) Geografi, Sejarah, dan Ekonomi; (3) Matematika, Sosiologi, dan Bahasa Jerman; atau (4) Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, dan Bahasa Jepang. Alternatif (1), (2), dan (3) merupakan contoh lintas minat di luar peminatan yang dipilihnya, sedangkan alternatif (4) merupakan contoh lintas minat di dalam peminatan yang dipilihnya. Peserta didik dapat menentukan pilihannya masing-masing, sesuai dengan sumber daya (ketersediaan guru dan fasilitas belajar) yang dimiliki SMA/MA. SMA/MA yang tidak memiliki Peminatan Bahasa dan Budaya, dapat menyediakan pilihan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Antropologi atau salah satu mata pelajaran dalam kelompok Bahasa Asing Lain sebagai pilihan mata pelajaran lintas minat yang dapat diambil peserta didik dari Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, sesuai dengan sumber daya (ketersediaan guru dan fasilitas belajar) yang dimilikinya.

Bagi peserta didik yang menggunakan pilihan untuk menguasai satu mata pelajaran tertentu misalnya bahasa asing tertentu, dianjurkan untuk memilih mata pelajaran yang sama sejak Kelas X sampai Kelas XII.

Dianjurkan setiap SMA/MA memiliki ketiga peminatan. Peserta didik di SMA/MA Kelas XII dapat mengambil mata kuliah pilihan di perguruan tinggi yang akan diakui sebagai kredit dalam kurikulum perguruan tinggi yang bersangkutan. Pilihan ini tersedia bagi peserta didik SMA/MA yang memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi terkait.

Pendalaman minat mata pelajaran tertentu dalam peminatan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi di kelas XII.

b. Mata Pelajaran Informatika
Informatika merupakan salah satu disiplin ilmu yang berfungsi memberikan kemampuan berpikir manusia dalam mengatasi persoalan-persoalan yang semakin kompleks agar dapat bersaing di Abad ke-21. Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai salah satu bagian dari Informatika merupakan kebutuhan dasar peserta didik agar dapat mengembangkan kemampuannya pada era digital. Mata Pelajaran Informatika merupakan mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan berdasarkan ketersediaan guru sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi, serta sarana prasarana pada satuan pendidikan.

Alokasi waktu untuk Mata Pelajaran Informatika di Kelas X sebanyak 3 Jam Pelajaran; Kelas XI dan XII masing-masing sebanyak 4 Jam Pelajaran.

C. Beban Belajar
Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.

1. Beban belajar di SMA/MA dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu.
a. Beban belajar satu minggu Kelas X adalah minimal 42 jam pelajaran.
b. Beban belajar satu minggu Kelas XI dan XII adalah minimal 44 jam pelajaran.
2. Beban belajar di Kelas X dan XI dalam satu semester minimal 18 minggu.
3. Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil minimal 18 minggu
4. Beban belajar di kelas XII pada semester genap minimal 14 minggu. Beban belajar bagi SMA/MA yang menyelengarakan Sistem Kredit Semester (SKS), diatur dalam pedoman SKS.

D. Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar dirumuskan untuk mencapai Kompetensi Inti. Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik, dan kekhasan masing- masing mata pelajaran. Kompetensi Dasar meliputi empat kelompok sesuai dengan pengelompokan Kompetensi Inti sebagai berikut:
  1. kelompok 1: kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
  2. kelompok 2: kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
  3. kelompok 3: kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
  4. kelompok 4: kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

    Download Silabus RPP IPA SMP MTs Kurikulum 2013 Kelas VII, VIII, IX

    Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 SMA/MA ini silahkan unduh pada link di bawah ini:Download File:
    Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 SMA/MA
    Demikian yang bisa Guru Madrasah sampaikan mengenai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Semoga bisa bermanfaat.

    Sumber: https://jdih.kemdikbud.go.id
    Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
    ki dan kd dikdasmenKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Tentang KI dan KD Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK) dan mulai berlaku tahun pelajaran 2016/2017.

    Dengan mulai berlaku peraturan menteri ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Muatan Pembelajaran dalam Struktur Kurikulum, Silabus, Pedoman Mata Pelajaran, dan Pembelajaran Tematik Terpadu sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Diharapkan pada guru SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK yang menerapkan Kurikulum 2013 agar memperbaharui dokumen Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI/KD) sesuai Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

    Download Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Tentang KI dan KD Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Menengah

    Selengkapnya mengenai Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Tentang KI dan KD Kurikulum 2013 SD/MI SMP/MTs SMA/MA ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

    Download File:
    Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Tentang KI dan KD Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Menengah
    Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Tentang KI dan KD Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Semoga bisa bermanfaat.

    sumber: https://jdih.kemdikbud.go.id