Articles by "Kementerian Agama"
Tampilkan postingan dengan label Kementerian Agama. Tampilkan semua postingan
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Ingin Menjamin Mutu Proses Pembelajaran, Kemenag Susun KMA Pengangkatan Guru di Madrasah Swasta
KMA Pengangkatan Guru di Madrasah Swasta

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pengangkatan guru madrasah swasta. Direktur Jenderal Pendis Muhammad Ali Ramdhani berpesan agar penyusunannya memperhatikan kemanfaatan, kesesuaian dengan regulasi, dan dinamika kemasyarakatan.

“Dalam menyusun pedoman harus memperhatikan kondisi masyarakat. Pedoman ini akan menjadi KMA (Keputusan Menteri Agama) yang bersifat mengikat. Oleh sebab itu, jangan sampai menyulitkan kiprah guru madrasah,” kata Ramdhani dalam Focus Grup Discussion Finalisasi Draf Keputusan Kementerian Agama tentang Pengangkatan Guru di Madrasah di Bogor, Rabu (8/9/2021).

Dikatakan Ramdhani, guru madrasah sebagai garda terdepan dalam menyiapkan generasi masa depan, tentunya memiliki peran yang urgen. Oleh sebab itu, guru madrasah harus memiliki kompetensi yang unggul, baik dari segi background pendidikan maupun pemahaman agamanya.

“Kita menghendaki guru yang memiliki kualitas akademik yang unggul, meski itu bukan puncak dari tujuan pendidikan madrasah. Sebab, lembaga pendidikan Islam ini memiliki aksentuasi dalam dua hal, sains dan agama,” ujar Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Muhammad Zain mengatakan, regulasi ini akan menjadi acuan bagi pengelola madrasah dalam merekrut guru. Menurutnya, kehadiran KMA ini akan melengkapi regulasi yang mengatur tentang pengangkatan guru di madrasah yang diselenggarakan masyarakat.

“Kemenag sebagai regulator tentunya perlu menyusun pedoman, walaupun pengangkatan guru di madrasah swasta memang merupakan kewenangan pengelola madrasah tersebut,” ujar Zain.

Menurut Zain, Kemenag ingin menjamin mutu proses pembelajaran di madrasah. Oleh karena itu, pedoman yang sedang disusun harus berorientasi pada penddikan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu item yang diatur dalam KMA tersebut adalah calon guru yang diangkat haruslah berkualifikasi S.1. “Dengan adanya pedoman ini, madrasah diharapkan dapat menjaring guru yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Sehingga proses pendidikan di madrasah akan memiliki kualitas yang unggul,” harap Zain.

sumber : https://kemenag.go.id/
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan SKD CPNS Kementerian Agama Tahun 2021 Tahap I
Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan SKD CPNS Kemenag 2021

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Tahun 2021 Tahap I digelar secara luring. Sesuai rekomendasi Ketua Satgas Penanganan COVID-19, bahwa pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2021 wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Inilah Daftar 20 Tim Lulus Seleksi Akademi Madrasah Digital Tahun 2021
Akademi Madrasah Digital Tahun 2021

Kementerian Agama mengumumkan 20 tim siswa madrasah yang berhak mengikuti tahap pelatihan pada program Akademi Madrasah Digital (AMD). Program ini diselenggarakan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan Di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M
Penerapan Protokol Kesehatan 5M

Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, perlu diatur pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Kementerian Agama Kembali Buka Seleksi Imam Masjid untuk Uni Emirat Arab
Seleksi Imam Masjid untuk Uni Emirat Arab

Seperti yang kami lansir dari postal kemenag bahwa Kementerian Agama kembali membuka seleksi imam masjid asal Indonesia untuk ditempatkan di Uni Emirat Arab. Seleksi akan dilakukan secara virtual, 25-27 Agustus 2021.

"Kemenag kembali melaksanakan seleksi Imam Masjid untuk ditugaskan di Uni Emirat Arab. Pelaksanaannya secara virtual. Kita akan menjaring lebih banyak calon imam dari seluruh Indonesia," ungkap Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin di Jakarta, Jumat (13/8/21).

Dirjen menambahkan, pengiriman imam masjid ke Uni Emirat Arab merupakan bagian strategis dari kerja sama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Pihaknya menambahkan, para imam masjid merupakan duta Indonesia di Uni Emirat Arab.

"Program pengiriman imam asal Indonesia ini turut berkontribusi pada peningkatan kerja sama bilateral kedua negara, termasuk meningkatkan citra Indonesia," tambahnya.

Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag, Syamsul Bahri menambahkan, imam masjid asal Indonesia diminati lantaran berpaham ahlus sunnah wal jamaah. Hal ini menjadi nilai tambah selain kemampuan dalam membaca Al-Qur'an.

"Indonesia ini memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia. Indonesia memiliki banyak lembaga pendidikan Islam. Umat Islamnya moderat, berperilaku mulia, pahamnya ahlus sunnah wal jamaah dan cara pikirnya wasathiyah (moderat)," kata Syamsul.

Karakter ini, tambah Syamsul, merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan umat Islam sebagai pembawa kasih sayang bagi semesta alam.

Cara Ikut Seleksi


Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Uni Emirat Arab pada 2020, Putra Mahkota Syeikh Zayed secara khusus meminta 200 imam masjid asal Indonesia untuk ditugaskan di sana. Menindaklanjuti permintaan itu, Pemerintah Indonesia melalui Kemenag dan otoritas Uni Emirat Arab melakukan seleksi.

"Seleksi yang dilakukan pada 2020 oleh Kemenag dan dilanjutkan pada 2021 oleh Otoritas Uni Emirat Arab berhasil memilih 28 imam. Namun kemudian, satu orang meninggal dunia dan satu orang lagi mengundurkan diri. Sehingga ada 26 imam yang siap diberangkatkan ke Uni Emirat Arab," ungkap Syamsul.

Sedangkan untuk tahun ini, lanjut Syamsul, pendaftaran dibuka pada 13-22 Agustus 2021. Seleksi akan dilakukan secara daring pada 25-27 Agustus 2021. Seleksi ini ditargetkan bisa menjaring sebanyak 74 imam sehingga pada 2021 ini terdapat 100 imam yang siap dikirim ke Uni Emirat Arab.

"Jadi seleksinya dua kali. Pertama oleh Kemenag yang melibatkan pakar Al-Qur'an. Kedua oleh Otoritas Uni Emirat Arab. Karena pandemi Covid-19, kita laksanakan secara virtual. Pendaftaran melalui website bimasIslam.kemenag.go.id menu Seleksi Calon Imam Masjid," pungkas Syamsul.

sumber : https://kemenag.go.id/
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Petunjuk Teknis Seleksi dan Pengangkatan Kepala Madrasah Tahun 2021
Juknis Pengangkatan Kepala Madrasah Tahun 2021

Pengangkatan Kepala Madrasah (Kamad) Tahun 2021 diatur melalui Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3932 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5851 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Dan Pengangkatan Kepala Madrasah.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Pendaftaran CASN Kemenag Diperpanjang Hingga 26 Juli 2021
CASN kemenag
Masa pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kementerian Agama (Kemenag) diperpanjang hingga 26 Juli 2021. “Masa pendaftaran CASN Kemenag yang sedianya ditutup pada 21 Juli 2021, kita perpanjang hingga 26 Juli 2021,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar, di Jakarta, Senin (19/7/2021). 

 “Ini sesuai dengan surat Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang kita terima hari ini, terkait Penyesuaian Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon ASN Tahun 2021,” imbuh Nizar. 

 Menurut Nizar, dalam Surat Kepala BKN nomor 6201/B-KS.04.01/SD/K/2021 tertanggal 19 Juli 2021 ini disebutkan bahwa penyesuaian jadwal dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti seleksi CASN tahun 2021. 

 Ia pun berharap penyesuaian jadwal ini juga dapat dimanfaatkan para pelamar CASN Kemenag. Nizar mengungkapkan, hingga Senin, 19 Juli 2021 jumlah pelamar CASN Kemenag sudah lebih dari 40 ribu orang untuk memperebutkan 1.361 formasi yang tersedia. “Hingga jam 12 siang ini, tercatat sudah ada 40.819 orang pelamar CASN Kemenag,” tutur Nizar. 

 “Kami berharap perpanjangan masa pendaftaran ini juga dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berminat menjadi CASN Kemenag. Manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya,” sambungnya. 

Berikut penyesuaian jadwal tahapan seleksi CASN Kemenag 2021: 
  1. Pengumuman seleksi ASN: 30 Juni – 14 Juli 2021 
  2. Pendaftaran seleksi ASN: 30 Juni – 26 Juli 2021 
  3. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 2 - 3 Agustus 2021 
  4. Masa sanggah: 4 - 6 Agustus 2021 
  5. Jawab sanggah: 4 - 13 Agustus 2021 
  6. Pengumuman pasca sanggah: 15 Agustus 2021 

Website Kemenag https://casn.kemenag.go.id/ 

sumber : https://kemenag.go.id/
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Kelas Pelatihan Google For Education
Kelas Pelatihan Google For Education
Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor B-2063/Dt.I.II/HM.00/07/2021 tentang Himbauan untuk Bergabung dalam Kelas Pelatihan Google For Education 75.000 Guru Madrasah.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Juknis dan Panduan Pendaftaran Program Bina Kawasan Kementerian Agama Tahun 2021
Juknis Bina Kawasan Kemenag Tahun 2021
Dalam rangka rekrutmen peserta Bantuan Insentif Pembinaan Agama dan Keagamaan Islam Di Wilayah Perbatasan (Bina Kawasan) Tahun 2021, Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi peserta Bina Kawasan Tahun 2021.

Rekrutmen peserta Program Bina Kawasan Kementerian Agama RI Tahun 2021 dibuka pada tanggal 23 Juni s.d. 10 Juli 2021. Pendaftar dapat melakukan pemenuhan berkas seleksi sesuai dengan ketentuan Juknis Program Bina Kawasan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2021. Dokumen persyaratan dikirim secara online melalui aplikasi SILABA-PAI (https://simwas.kemenag.go.id/silaba) paling lambat tanggal 10 Juli 2021 pukul 23.59.

Proses seleksi dilakukan dalam dua tahap, yaitu: seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Peserta yang lulus pada seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi wawancara hingga usai. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara dan sudah ditetapkan sebagai peserta, wajib mengikuti Bimbingan Teknis sebelum keberangkatan ke lokasi bina kawasan.

Berdasarkan Juknis Program Bina Kawasan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2021, Persyaratan peserta program Bina Kawasan adalah sebagai berikut:

Ketentuan Umum

  1. Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
  2. Usia 23-30 tahun;
  3. Mengisi kelengkapan Biodata peserta pada akun SILABA-PAI (https://simwas.kemenag.go.id/silaba/);
  4. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  5. Telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam/ program studi Pendidikan Agama Islam/rumpun PAI yang dibuktikan dengan bukti Ijazah;
  6. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) dari jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,0 dibuktikan dengan transkip nilai;
  7. Memiliki Kartu BPJS/KIS;
  8. Memiliki NPWP;
  9. Memiliki akun media sosial (facebook/ Instagram/ twitter/ youtube);
  10. Menyerahkan esai (700 kata) tentang: “Kontribusi yang akan dilakukan selama di daerah penempatan BINA KAWASAN”;
  11. Memiliki motivasi, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi;
  12. Belum menikah;
  13. Sanggup untuk tidak menikah selama program berlangsung;
  14. Bersedia ditempatkan pada daerah sasaran manapun yang ditentukan panitia;
  15. Memiliki pengetahuan agama yang mumpuni;
  16. Diutamakan yang memiliki pengalaman organisasi dan/atau skill tambahan;
  17. Bersedia menandatangani surat pernyataan mengikuti program sampai selesai sebagaimana terlampir.

Ketentuan Khusus

  1. Diprioritaskan bagi sarjana Pendidikan Agama Islam yang memiliki latar belakang lulusan pesantren yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/ijazah dari pengasuh/pengurus pondok pesantren;
  2. Sarjana Pendidikan Agama Islam dari PTKI/ Prodi PAI pada PTU;
  3. Memiliki pengalaman organisasi dan/atau keterampilan tambahan.


Jadwal Pendaftaran dan Tahapan Seleksi Program


Adapun Jadwal Pendaftaran dan Tahapan Seleksi Program Bina Kawasan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  1. Pendaftaran tanggal 23 Juni s/d 10 Juli 2021
  2. Seleksi Administrasi tanggal 11 s/d 13 Juli 2021
  3. Pengumuman seleksi administrasi tanggal 14 Juli 2021
  4. Seleksi Wawancara tanggal 15 s/d 20 Juli 2021
  5. Pengumuman Hasil Wawancara tanggal 22 Juli 2021
  6. Bimbingan Teknis tanggal 25 Juli s/d 1 Agustus 2021
  7. Pemberangkatan tanggal 2 s/d 3 Agustus 2021

Link Pendaftaran Peserta


Link Pendaftaran Peserta Program Bina Kawasan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2021 silahkan akses laman https://simwas.kemenag.go.id/silaba

Download Juknis Panduan Pendaftaran Program Bina Kawasan Kemenag Tahun 2021


Selengkapnya mengenai file pdf dari Juknis dan format Surat Pernyataan serta Panduan Pendaftaran Program Bina Kawasan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2021 ini bisa anda download melalui link yang kami sediakan dibawah ini.


Demikian informasi tentang Jadwal, Juknis dan Panduan Pendaftaran Program Bina Kawasan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2021. Semoga ada manfaatnya
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Penyelenggaraan Pembelajaran di Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Masa Pendemi
SE Penyelenggaraan Pembelajaran di Madrasah
Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Masa Pendemi Coronavirus Disease (COvid-19).

Latar belakang dari diterbitkannya surat edaran tersebut adalah dari diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1836 Tahun 2021 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 di Madrasah akan di mulai pada tanggal 12 Juli 2021.

Persiapan penyelenggaraan pembelajaran di Madrasah Perlu segera dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dengan sebaik – baiknya.

Kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan pada bulan Juni 2021. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan segera agar dapat mewujudkan pencegahan penyebarluasan COVID-19, termasuk pada anak usia belajar, khususnya peserta didik yang menempuh pendidikan di Madrasah.

Pada sisi yang lain berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Oleh karena itu perlu diterbitkan ketentuan yang dapat dijadikan acuan oleh pengelola pembelajaran di Madrasah agar dapat tetap melaksanakan pembelajaran dengan berpegang pada prinsip penjagaan kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan Madrasah.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kebijakan di Kantor Kementerian Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di Madrasah.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pembelajaran Madrasah pada Tahun Pelajaran 2021/2022 di Madrasah pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Ketentuan

  1. Pelaksanaan pembelajaran di Madrasah WAJIB memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan pada seluruh warga Madrasah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan madrasah lainnya.
  2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Madrasah dalam mempetimbangkan bentuk pembelajaran di Madrasah (RA, MI, MTs dan MA/MAK) WAJIB memperhatikan ketentuan perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021, khususnya terkait dengan kriteria zonasi pengendalian wilayah.
  3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya masing-masing TIDAK BOLEH memberikan memberikan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di zona MERAH. Selanjutnya madrasah pada zona Merah WAJIB melaksanakan pembelajaran dari rumah (BDR).
  4. Madrasah yang berada di daerah ZONA HIJAU, KUNING, ORANGE dapat melakukan PTM di satuan pendidikan dengan ketentuan.
  5. Dalam mengantisipasi kondisi pandemi ini, setiap Madrasah WAJIB menyiapkan kemampuan layanannya untuk menyediakan berbagai bentuk layanan pembelajaran yang memungkinkan dapat dilaksanakan sesuai situasi dan ketentuan yang berlaku untuk tetap dapat memastikan terpenuhinya Hak Belajar Peserta Didik dengan tetap berpegang pada prinsip kesehatan dan keselamatan bagi warga madrasah.
  6. Penetapan target belajar di Madrasah tetap mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang panduan kurikulum Darurat pada Madrasah dan SK Dirjen Pendis Nomor 2944 Tahun 2021 tentang panduan kurikulum Darurat pada RA.
  7. Madrasah yang membuka PTM diwajibkan dapat mengikuti SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dengan terlebih dahulu memastikan telah dilaksanakannya Vaksinasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Madrasah yang akan menyelenggarakan PTM.

Download Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Masa Pendemi Coronavirus Disease (Covid-19)


Selengkapnya mengenai file pdf dari surat edaran tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Masa Pendemi Coronavirus Disease (Covid-19) ini bisa anda download melalui link yan kami sediakan dibawah ini.


Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai surat edaran tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Masa Pendemi Coronavirus Disease (Covid-19). Semoga bermanfaat..


Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
SE Menag Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat
SE Menag Nomor 13 Tahun 2021
Pertanggal 15 Juni 2021 yang lalu, Menteri Agama Republik Indonesia telah menerbitkan SE Menag Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat.

Surat Edaran tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat tersebut diterbitkan menyusul meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di berbagai daerah.

Di dalam upaya mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengalami peningkatan di berbagai daerah dengan munculnya varian baru serta untuk memberikan rasa aman, maka perlu melakukan pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat.

Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemutusan mata-rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) di rumah ibadat.

Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai upaya pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadat pada masa pandemi Covid- 19.

Ketentuan

  1. Melaksanakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE Nomor15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.
  2. Kegiatan keagamaan di daerah zona merah ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman dari Covid- 19 berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat.
  3. Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serbaguna di lingkungan rumah ibadat dihentikan sementara di daerahzona merah dan oranye sampai dengan kondisi memungkinkan.
  4. Kegiatan peribadatan di rumah ibadat di daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran Covid-19, hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan Covid- 19 secara ketat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadah.
  5. Pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hierakhis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya.
  6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Penyuluh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, dan pengurus rumah ibadat agar melakukan pemantauan dan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Covid-19 setempat.

Download SE Menag Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat

Selengkapnya mengenai file pdf dari SE Kemenag Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat ini bisa anda lohat dan unduh pada tautan berikut ini.


Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai SE Menag Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadat. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Daftar Calon Peserta PPG Dalam Jabatan 2021 Lulus Seleksi Akademik 2019
PPG Kemenag 2021
Direktorat Jenderal Pendidikan islam, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran terkait Verifikasi Calon Peserta PPG Tahun 2021 Kategori Lulus Seleksi Akademik 2019 Dengan Biaya APBN 2021.

Surat Edaran tentang verifikasi Calon Peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2021 Kategori Lulus Seleksi Akademik Tahun 2019 tersebut bernomor B–1410/DJ.I/Dt.I.IV/HM.01/05/2021 tertanggal 11 Mei 2021.

Surat Edaran ini untuk menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pendidikan islam Nomor B–949.1/DJ.I/Set.I/PP.00.9/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pelaksanaan PPG dalam Jabatan Tahun 2021.

Surat Edaran ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi c.q. Kabid PAIS/Pakis/Pendis di seluruh Indonesia.

Sasaran Program PPG Dalam Jabatan di satuan kerja Kementerian Agama, yaitu para pendidik pada seluruh jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah yang memenuhi kualifikasi akademik lulusan S-1 atau D-IV atau Pondok Pesantren.

Berikut ini adalah sasaran program PPG Dalam Jabatan pada Kementerian Agama.
  1. Guru pada RA;
  2. Guru Kelas dan Guru Bidang Studi pada MI;
  3. Guru Mata Pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam dan mata pelajaran umum pada MTs, MA, dan MAK;
  4. Guru Pendidikan Agama pada sekolah; dan
  5. Guru Mata Pelajaran Keagamaan pada satuan pendidikan keagamaan.

Sehubungan dengan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tersebut, maka perlu adanya tahap persiapan, yang meliputi pemetaan linieritas ijasah S-1/D-IV, pendataan calon peserta, seleksi administrasi, dan seleksi akademik.

Di dalam Edaran, Dirjen Pendis meminta agar Kabid PAIS/Pakis/Pendis menyampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bahwa Guru dengan kategori lulus seleksi akademik tahun 2019 yang dapat mendaftarkan diri sebagai calon peserta PPG Dalam Jabatan pada tanggal 12 –31 Mei 2021adalah sebagai berikut.
  1. Kriteria penetapan berdasarkan nilai seleksi akademik tertinggi, masa pengabdian sebagai guru, usia kelahiran, dan prosentase data kelulusan seleksi akademik di setiap provinsi/kabupaten/kota.
  2. Guru–guru yang memenuhi kriteria tersebut disampaikan dalam lampiran surat ini.
  3. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran sesuai dengan ketentuan pada surat edaran nomor B–949.1/DJ.I/Set.I/PP.00.9/03/2021 tanggal 31 Maret 2021.


Download Surat Edaran tentang Verifikasi Calon Peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2021 Lulus Seleksi Akademik Tahun 2019

Surat Edaran tentang Verifikasi Calon Peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2021 Lulus Seleksi Akademik Tahun 2019 selengkapnya dapat di unduh pada tautan berikut ini.


Demikian informasi mengenai Daftar Calon Peserta PPG Dalam Jabatan 2021 Lulus Seleksi Akademik 2019. Semoga bermanfaat...
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 Disaat Pandemi Covid-19
Panduan Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri
“Panduan diterbitkan dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan Salat Idul Fitri sekaligus membantu negara dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Edaran ini mengatur kegiatan malam takbiran dan Salat Idul Fitri yang diselenggarakan di masjid dan lapangan terbuka,” tegas Gus Menag di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

“Saya minta kepada seluruh jajaran Kemenag untuk segera mensosialisasikan edaran ini secara masif, terutama kepada pengurus masjid dan Panitia Hari Besar Islam serta masyarakat luas agar dilaksanakan sebagaimana mestinya,” lanjutnya.

Berikut ketentuan panduan penyelenggaraan Salat Idul Fitri 1442 H/2021 M di saat Pandemi Covid.

Pertama, malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama, pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan musalla, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dilaksanakan secara terbatas, maksimal 10% dari kapasitas masjid dan musalla, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

b. Kegiatan takbir keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian.

c. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musalla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musalla.

Kedua, Salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M di daerah yang mengalami tingkat penyebaran Covid-19 tergolong tinggi (zona merah dan zona oranye) agar dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya.

Ketiga, Salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah yang dinyatakan aman dari Covid-19, yaitu zona hijau dan zona kuning berdasarkan penetapan pihak berwenang;

Keempat, dalam hal Salat Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan lapangan, wajib memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan mengindahkan ketentuan sebagai berikut:

a. Salat Idul Fitri dilakukan sesuai rukun salat dan khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jemaah yang hadir;

b. Jemaah Salat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antarshaf dan antarjemaah;

c. Panitia Salat Idul Fitri dianjurkan menggunakan alat pengecek suhu dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir;

d. Bagi para lansia (lanjut usia) atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, disarankan tidak menghadiri salat Idul Fitri di masjid dan lapangan;

e. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker selama pelaksanaan salat Idul Fitri -dan selama menyimak khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;

f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah, paling lama 20 menit.

g. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan salat Idul Fitri di masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khatib dan jemaah;

h. Seusai pelaksanaan salat Idul Fitri jemaah kembali ke rumah dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.

Kelima, panitia Hari Besar Islam/Panitia Salat Idul Fitri sebelum menggelar salat Idul Fitri di masjid dan lapangan terbuka wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Penanganan Covid-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID dijalankan dengan baik, aman dan terkendali.

Keenam, silaturahim dalam rangka Idul Fitri agar hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan Open House/Halal Bihalai di lingkungan kantor atau komunitas;

Ketujuh, dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif COVID, adanya mutasi varian baru virus corona di suatu daerah, maka pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat

Download Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 Disaat Pandemi Covid-19

Selengkapnya mengenai file pdf dari Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 Disaat Pandemi Covid-19 ini bisa anda download dibawah ini.

Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
ppg dalam jabatan kemenag 2021
PPG dalam Jabatan Kemenag 2021
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2021.

Edaran Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Kemenag Tahun 2021 tersebut bernomor B-949.1/DJ.I/Set.I/PP.00.9/03/2021 tertanggal 31 Maret 2021.

Surat edaran ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya disebutkan dalam surat edaran tersebut bahwa sehubungan dengan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPG Daljab) Tahun 2021, dan masih berlangsungnya masa pandemi Covid-19, maka biaya pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2021 bersumber dari APBN bagi guru madrasah.

Sedangkan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2021 untuk Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Pola pelaksanaan PPG Daljab Tahun 2021 diubah, yang semula Blended Learning menjadi seratus persen (100%) memakai dalam jaringan (Daring);

Terkait dengan perubahan pola dan satuan biaya pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2021, pemberi bantuan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut.
  1. Mengakumulasikan selisih anggaran tersebut yang kemudian dimungkinkan penambahan volume mahasiswa PPG.
  2. Mempergunakan selisih tersebut untuk safeguarding atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung kesuksesan pendidikan profesi, yang pembelanjaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Merevisi sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagi guru madrasah dapat melakukan proses pendaftaran sebagai calon mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021 melalui laman http://simpatika.kemenag.go.id.

Adapun untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah melakukan proses pendaftaran sebagai calon mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021 melalui laman http://siaga.kemenag.go.id atau http://siagapendis.com.

Guru yang telah mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa PPG Daljab Tahun 2021, wajib mengikuti alur dan ketentuan teknis lainnya di dalam proses pengisian kolom di dalam aplikasi yang ditetapkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi diminta agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) yang telah menganggarkan pembiayaan unit cost PPG Dalam Jabatan.

Download Surat Edaran Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Kemenag Tahun 2021

Surat Edaran Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Kemenag Tahun 2021 selengkapnya dapat dibaca dan didownload pada tautan link berikut ini.


Demikian informasi kami mengenai Surat Edaran Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Kemenag Tahun 2021 yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Pendaftaran Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Tahun 2021
Info Pendaftran PBSB 2021
Program Beasiswa Santri Berprestasi yang selanjutnya disingkat PBSB adalah program beasiswa pendidikan bagi lulusan Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang memiliki potensi akademik baik akan tetapi memiliki keterbatasan secara ekonomi untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Pedoman Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja pada Kementerian Agama
Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kineda yang berorientasi pada hasil (outcome). Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungiawaban yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerinta.h untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Dengan adanya perubahan struktur organisasi baik ditingkat Pusat maupun Daerah pada Kementerian Agama penyusunan laporan akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, Untuk itu diperlukan pedoman sebagai acuan penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja'

Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

2. Tujuan
Pedoman ini bertujuan:
  1. tersusunnya perjanjian kinerja seluruh pimpinan satuan kerja/UPT Kementerian Agama sesuai ketentuan;
  2. tersusunnya dan terlaporkannya laporan kinerja satuan kerja/UPT sesuai ketentuan;
  3. terlaksananya evaluasi SAKIP pada satuan kerja/UPT secara berkala;
  4. terlaksananya reviu laporan kinerja sesuai ketentuan; dan
  5. terimplemntasikannya SAKIP pada satker/UPT secara menyeluruh sesuai ketentuan.

Sasaran

Sasaran Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, adalah:
  1. tercapainya instansi pemcrintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap- aspirasi masyarakat dan lingkungan nya ;
  2. terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
  3. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
  4. terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Download Pedoman Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja pada Kemenag

Selengkapnya mengenai berkas file pdf KMA Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja pada Kemenag ini bisa anda download melalui link yang kami sediakan dibawah ini.

Download File:
KMA Nomor 94 Tahun 2021 - DOWNLOAD

Demikian postingan kami pada kesempatan kali ini mengenai KMA Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja pada Kemenag. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Ditiadakan, Ini Syarat Kelulusan Siswa Madrasah
Syarat Kelulusan Siswa Madrasah
Kementerian Agama memastikan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) tahun 2021 ditiadakan. Keputusan ini diambil dalam rangka ikut mencegah potensi penyebaran Corona Virus Disease atau Covid-19 dan berlaku baik Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA).

Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, keputusan ini selaras dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang telah membatalkan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan pada tahun 2021. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

SE tertanggal pada 1 Februari 2021 ini mengatur bahwa ujian nasional dan ujian kesetaraan bukan merupakan persyaratan untuk lulus atau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. “UN di MTs dan MA ditiadakan. Kementerian Agama juga tidak melaksanakan UAMBN,” tegas Muhammad Ali Ramdhani di Jakarta, Kamis (11/02/2021).

Syarat Kelulusan

Terkait kelulusan siswa, Dhani menjelaskan telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pendis No B.-298/DJ.I/ PP.00/02/2021 tentang Penyelenggaraan Kelulusan dan Kenaikan Kelas Siswa madrasah. Siswa madrasah dinyatakan lulus setelah memenuhi tiga syarat.

Pertama, menyelesaikan program pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. 

Kedua, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal ‘Baik’. 

Ketiga, mengikuti Ujian Madrasah (UM) yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan (madrasah).

“Ujian Madrasah merupakan ujian akhir program yang dilaksanakan pada siswa kelas akhir pada setiap jenjang madrasah dari tingkat MI, MTs, dan MA,” kata mantan Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dhani menegaskan, UM pada masa pandemi Covid-19 harus tetap menerapkan protokol kesehatan serta menjaga keselamatan, kesehatan, dan keamanan warga madrasah. “Artinya ujian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kondisi keamanan di setiap wilayah madrasah itu berada,” tukasnya.

Dirjen Pendis juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 752 Tahun 2021 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Madrasah. SK ini mengatur, bahwa Ujian Madrasah dapat diselenggarakan dalam bentuk tes tulis, ujian praktik, penugasan, portofolio nilai rapor semester sebelumnya dan tugas harian yang ada, atau bentuk lain yang memungkinkan dapat dilakukan oleh madrasah di masa pandemi.

Terkait penentuan kenaikan kelas pada pembelajaran di Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19, Ditjen Pendidikan Islam telah menerbitkan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring atau luring dan/ atau bentuk kegiatan penilaian lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Kedua, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

Ketiga, rumus perhitungan nilai kenaikan kelas pada semua tingkatan madrasah (MI, MTs, MA) dapat ditentukan oleh madrasah.

Asesmen Siswa

Kemenag juga akan melakukan diagnosis terhadap kompetensi dan prestasi siswa madrasah dengan melakukan Asesmen Kompetensi Minimal atau Asesmen Kompetisi Siswa Indonesia (AKSI). “Jika Ujian Madrasah diselenggarakan untuk menentukan prestasi siswa di akhir program belajarnya, maka AKSI diselenggaran sebagai upaya mendiagnosis kondisi kompetensi siswa untuk tujuan perbaikan mutu pembelajaran siswa,” papar Dhani.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah A. Umar menambahkan, AKSI akan mengukur aspek pengetahuan dan keterampilan. “Asesmen ini sebagai alat ukur untuk mendeteksi kemampuan peserta didik pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, serta literasi sosial budaya,” tutupnya.

sumber : https://kemenag.go.id/
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
SKB Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut pada Sekolah Negeri
SKB Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut pada Sekolah Negeri
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag), menerbitkan Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan ini merupakan wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika”, membangun karakter tolerasi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I Calon Penyusun AKSI Madrasah
Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I Calon Penyusun AKSI Madrasah
Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSKK Madrasah) telah mengeluarkan surat mengenai Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I Calon Penyusun Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) Madrasah dengan nomor:B-207/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/01/2021.

Surat yang tertanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Direktur KSKK Madrasah, A.Umar itu ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Se Indonesia.

Disebutkan dalam surat tersebut bahwa berdasarkan pengumuman Nomor: 7/DJ.I/Dt.I.I/01/2021 tentang Perpanjangan Rekrutmen Penulis Soal Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) Madrasah, Project Management Unit Realizing Education’s Promise Madrasah Education Quality Reform (IBRD 8992-ID) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan ini diumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Tahap I (satu) Calon Penyusun Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) Madrasah termuat pada lampiran.

Selanjutnya calon penyusun yang lulus Seleksi Tahap I tersebut wajib mengikuti Tes Tahap II (Tes Psikologi) yang akan dilaksanakan pada hari/tanggal, Selasa-Rabu, 02 s.d. 03 Februari 2021 dengan menggunakan aplikasi zoom dan CBT (ID Meeting dan Password) akan disampaikan kepada masing-masing peserta yang telah lulus di tahap I ini. Selanjutnya Pengumuman hasil Tes Tahap II (Tes Psikologi) akan disampaikan pada Jum’at, 05 Februari 2021.

Download Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I Calon Penyusun Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) Madrasah

Untuk file lengkap mengenai Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I Calon Penyusun Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) Madrasah ini bisa anda downlaod melalui link yang kami sediakan dibawah ini.

Download File:
Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I Calon Penyusun AKSI Madrasah [Download]

Demikian informasi mengenai surat Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I Calon Penyusun Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) Madrasah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat...
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Akademi Madrasah Digital (AMD), Ikhtiar Kementerian Agama Cetak Generasi Unggul
Akademi Madrasah Digital (AMD)
Kementerian Agama sejak pertengahan 2020 telah menggelar Akademi Madrasah Digital atau AMD. Program ini dilakukan untuk mendukung program pengembangan pendidikan madrasah. AMD telah memasuki tahap akhir, dewan juri telah menetapkan lima dari 22 tim yang akan berlaga di babak final.