Articles by "BOS"
Tampilkan postingan dengan label BOS. Tampilkan semua postingan
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Daftar Sekolah Penerima Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi Tahun Anggaran 2021
Sekolah Penerima Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi 2021

Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) telah menetapkan daftar sekolah penerima BOS Kinerja dan BOS Afirmasi Tahun 2021.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Inilah Aplikasi LPJ BOS Madrasah Terbaru Tahun 2021
Aplikasi LPJ BOS Madrasah

Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan (BOS) mempunyai kontribusi penting terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia. Alokasi anggaran BOP dan BOS yang meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2005 secara umum belum mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional secara signifikan, termasuk di madrasah.

Kementerian Agama sejak tahun 2009 telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOP dan BOS yang tidak hanya berorientasi pada perluasan akses, melainkan juga peningkatan mutu pembelajaran di madrasah. Dalam konteks ini, BOP dan BOS diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa.

Aplikasi LPJ BOS Madrasah Terbaru Tahun 2021


Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban BOS Madrasah ini menggunakan format WS Excel, sehingga praktis digunakan karena pengisian datanya mudah dilakukan.

Pengguna tinggal mengentrikan daya yang dibutuhkan dalam pelaporan, selanjutnya aplikasi akan menghitung secara otomatis.

Aplikasi LPJ BOS Madrasah ini berguna untuk pengelolaan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Pelajaran 2021/2022.

Melalui aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan bendahara BOS Madrasah dalam pelaporan dana BOS Madrasah tahun 2021.

Bukti-bukti yang perlu dilampirkan dalam Laporan Penggunaan Dana BOS Madrasah adalah sebagai berikut.
  1. RKAM
  2. Buku Kas Umum (BKU) Formulir BOS-K2
  3. Buku Pembantu Pajak (BPJ) Formulir BOS-K3
  4. Kuitansi (Formulir BOS K-7) dan Faktur
  5. Laporan Singkat Tiap Kegiatan (Jika Ada)
  6. SPTB (Formulir BOS-07)
  7. SPK (Formulir BOS-06)
  8. Bukti Setor Pajak
  9. Keputusan Penetapan Penerima Dana BOP dan BOS bagi Madrasah Swasta

Download Aplikasi LPJ BOS Madrasah Terbaru Tahun 2021

Selengkapnya mengenai file dari Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban BOS Madrasah terbaru tahun 2021 ini bisa anda download pada tautan di bawah ini.

Aplikasi LPJ BOS Madrasah 2021 – DOWNLOAD

Demikian yang dapat kami bagikan mengenai Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban BOS Madrasah tahun 2021. Semoga bermanfaat.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Petunjuk Teknis BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun Anggaran 2021
Juknis BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah 2021

Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil’alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai sub kultur, Madrasah Diniyah Takmiliyah memiliki kekhasan yang telah mengakar, hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Madrasah Diniyah Takmiliyah didirikan dan diselenggaran oleh masyarakat dan telah berkontribusi nyata dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia, mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan pengetahuan ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Mengingat peran dan kontribusi Madrasah Diniyah Takmiliyah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan fasilitasi dan dukungan yang diwujudkan dalam Program Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun Anggaran 2021.

Program bantuan ini diberikan dalam rangka memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah. Selanjutnya agar Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun Anggaran 2021 dapat disalurkan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu diatur dengan Petunjuk Teknis.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun anggaran 2021.

2. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan agar penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Download Petunjuk Teknis BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun 2021


Selengkapnya mengenai fle pdf dari Petunjuk Teknis BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun 2021 ini bisa anda lihat dan unduh melalui link yang kami sediakan dibawah ini.



Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Petunjuk Teknis BOP Madrasah Diniyah Takmiliyah Tahun 2021. Semoga bermanfaat, jangan lupa like dan share gurumadrasah.com
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Tahun Anggaran 2021
Juknis BOS Pesantren 2021

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil’alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sub kultur, Pesantren memiliki kekhasan yang telah mengakar, hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pesantren didirikan dan diselenggaran oleh masyarakat dan telah berkontribusi nyata dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia, mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan pengetahuan ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Mengingat peran dan kontribusi Pesantren tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan fasilitasi dan dukungan yang diwujudkan dalam bentuk Program Bantuan Operasional Pesantren Tahun Anggaran 2021.

Program bantuan ini diberikan dalam rangka memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional Pesantren. Selanjutnya agar Bantuan Operasional Pesantren Tahun Anggaran 2021 dapat disalurkan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu diatur dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Tahun Anggaran 2021.

Download Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Tahun Anggaran 2021


Selengkapnya mengenai file pdf dari Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Tahun Anggaran 2021 ini bisa anda download DISINI

Demikian informasi mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pesantren Tahun Anggaran 2021 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat..
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Juknis Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi Tahun 2021
Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2021
Permendibudristek 16 tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Afkin 2021 mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Persyaratan Pencairan Dana BOS Tahap II Tahun 2021
Syarat pencairan dana BOS
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) menggelar webinar bertajuk “Percepatan Penyaluran Dana BOS Reguler Tahap II, Gelombang 2, Tahun 2021” melalui platform video konferensi zoom dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube pada Selasa (25/5) lalu.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Petunjuk Teknis BOP PAUD dan Kesetaraan Tahun 2021
Juknis BOP PAUD 2021
Untuk meningkatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, Kemendikbud menyalurkan dana bantuan operasional untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Surat Edaran tentang Persiapan Pencairan Dana BOS Madrasah Tahun Anggaran 2021
Persiapan Pencairan Dana BOS Madrasah Tahun Anggaran 2021 
Kemneterian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengeluarkan surat edaran tentang Persiapan Pencairan dana BOS Tahun Anggaran 2021 dengan nomor : B-607.I/DJ-I/Dt.I.I/HM.01/03/2021 yang tertanggal 2 Maret 2021.

Dalam surat tersebut dikatakan bahwa sehubungan dengan rencana penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:
  1. Direktorat KSKK Madrasah melakukan blokir/penundaan sementara atas proses pencairan pada sebagian madrasah. Blokir/penundaan ini dapat dibuka secara mandiri oleh madrasah yang bersangkutan dengan melaporkan dan mengirim surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Direktur KSKK Madrasah melalui live agent Madrasah Digital Care dengan nomor whatsapp (WA):081147402020 paling lambat Jum’at, 19 Maret 2021 (format surat tersedia di portal: bos.kemenag.go.id);
  2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota diwajibkan untuk:
    • mengusulkan perbaikan data jumlah siswa untuk madrasah-madrasah yang mengalami kekeliruan/kesalahan ketika proses konfirmasi. Data siswa yang diusulkan adalah data siswa pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020 atau cut off 30 Juni 2020.
    • mengusulkan perbaikan data status keaktifan dan/atau status kesedian menerima BOS bagi madrasah yang mengalami kekeliruan/kesalahan ketika proses konfirmasi data, sehingga madrasah yang bersangkutan dapat diusulkan menjadi penerima dana BOS tahun anggran 2021.
    • mengusulkan nama-nama madrasah yang terlewat/tidak tercantum dalam portal BOS. Madrasah yang diusulkan pada butir c harus memenuhi persyaratan sebagai penerima dana BOS tahun anggaran 2021.
    • Perbaikan data pada butir a, butir b, dan pengusulan pada butir c hanya khusus diperuntukan untuk jenjang MadrasahTsanawiyah (MTs).
  3. Kantor Kemenag Kabupaten/Kota mengirimkan surat usulan pada butir 2 kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
  4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi selanjutnya mengirimkan surat kepada Direktur KSKK Madrasah perihal usulan Kankemenag Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada butir 3 melalui surat elektronik (e-mail): bos@madrasah.kemenag.go.id paling lambat Jum’at, 19 Maret 2021.
  5. Direktorat KSKK Madrasah telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bagian Perencanaan Ditjen Pendis, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan revisi relokasi anggaran BOS yang diperuntukan bagi Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Demikian hal ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara disampaikan terimakasih.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Surat Edaran tentang Persiapan Pencairan Dana BOS Madrasah Tahun Anggaran 2021  yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat...
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Inilah Kebijakan Baru BOS Reguler Jenjang SMP Tahun 2021
Tahun 2020 yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini merupakan episode ketiga dari program Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim.

Sebagai wujud dari komitmen Kemendikbud untuk menjadikan program BOS lebih baik, maka tahun 2021 ini ada sejumlah perubahan dan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021. Perubahan ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya agar mampu mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di berbagai daerah.

Berikut adalah beberapa perubahan mendasar atas kebijakan BOS Reguler yang akan diterapkan pada pelaksanaan program tahun 2021.

1. Satuan Biaya BOS Reguler

Berbeda dengan tahun sebelumnya, mulai tahun 2021 besaran satuan biaya BOS Reguler untuk tiap daerah akan berbeda. Perhitungan biaya satuan BOS Reguler untuk tiap daerah ditetapkan berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD). Dengan mekanisme penetapan tersebut, maka satuan biaya BOS Reguler tahun 2021 pada jenjang SMP bervariasi dengan rentang paling rendah sebesar Rp. 1.100.000/siswa/tahun sampai dengan yang paling tinggi sebesar Rp. 2.480.000/siswa/tahun.

2. Penyaluran

Dengan pertimbangan untuk lebih mendisiplinkan sekolah dalam memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, maka pada tahun 2021 penyaluran dana BOS Reguler di tiap tahap akan akan dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan tersebut. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menjunjung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS Reguler di sekolah. Dengan kebijakan tersebut adalah:
  1. Penyaluran tahap I akan dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahap II tahun sebelumnya;
  2. Penyaluran tahap II akan dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahap III tahun sebelumnya;
  3. Penyaluran tahap III akan dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahap I tahun berjalan.

3. Pengembalian Dana

Permendikbud tentang BOS Reguler tahun 2021 juga mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban pengembalian dana BOS Reguler yang pada permendikbud sebelumnya tidak diatur. Adapun pengembalian yang diatur adalah pengembalian dana untuk kasus-kasus tertentu, yaitu:
  1. Bagi sekolah yang menolak dana BOS Reguler setelah dana BOS Reguler disalurkan;
  2. Sekolah ditutup atau digabungkan setelah dana BOS Reguler disalurkan

4. Penggunaan Sisa Dana

Menyikapi hasil evaluasi di sekolah, maka dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang BOS Reguler tahun 2021, ada klausul kebijakan yang mengatur tentang penggunaan sisa dana BOS yang ada di sekolah. Kebijakan tersebut mengatur sisa dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya pada sekolah dapat tetap digunakan oleh Sekolah dengan ketentuan:
  1. Sisa dana tersebut telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Sisa dana tersebut digunakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan.

Dengan adanya perubahan dan penambahan kebijakan tersebut, maka sekolah diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan dana BOS Reguler dengan tetap meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS.

sumber : http://ditsmp.kemdikbud.go.id/
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Juknis BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021
Juknis BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021
Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: Menimbang :
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Daftar Sekolah Penerima BOS Reguler Tahun Ajaran 2020/2021
Daftar Sekolah Penerima BOS Reguler Tahun Ajaran 2020/2021
Kepmendikbud Nomor 15/P/2021 Tentang Daftar Sekolah Penerima BOS Reguler Tahun Ajaran 2020/2021, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021

Diktum Kesatu, Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 15/P/2021 Tentang Daftar Sekolah Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler) Tahun Ajaran 2020/2021 menyatakan bahwa Menetapkan sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah reguler tahun ajaran 2020/2021 yang selanjutnya disebut Sekolah Penerima BOS Reguler sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Diktum Kedua Kepmendikbud Nomor 15/P/2021 Tentang Daftar Sekolah Penerima BOS Reguler Tahun Ajaran 2020/2021, menyatakan bahwa Sekolah Penerima BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menggunakan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diktum Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 15/P/2021, menyatakan bahwa Ketiga Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021, komponen penggunaan Dana BOS regular tahun 2021 adalah sebagai berikut

a. penerimaan Peserta Didik baru;
b. pengembangan perpustakaan;
c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
l. pembayaran honor.

Download Kepmendikbud Nomor 15/P/2021 Tentang Daftar Sekolah Penerima BOS Reguler Tahun Ajaran 2020/2021

Selengkapnya silahkan download Lampiran Kepmendikbud Nomor 15/P/2021 Tentang Daftar Sekolah Penerima BOS Reguler Tahun Ajaran 2020/2021, melalui link download di bawah ini.

Lampiran Kepmendikbud Nomor 15/P/2021 Tentang Daftar Sekolah Penerima BOS Reguler Tahun Ajaran 2020/2021 ini dapat anda dowload- DISINI

Demikian informasi tentang Kepmendikbud Nomor 15/P/2021 Tentang Daftar Sekolah Penerima BOS Reguler Tahun Ajaran 2020/2021. Semoga ada manfaatnya, terima kasih.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Rancangan Permendikbud tentang Juknis BOS Tahun 2021
Rancangan Permendikbud tentang Juknis BOS Tahun 2021 
Kebijakan berkaitan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun Anggaran 2021. Pokok-pokok kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan akan dijadikan dasar rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun petunjuk teknis (Juknis ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021.

Tujuan BOS 

  1. membantu biaya operasional sekolah yang belum terpenuhi oleh pemerintah daerah dan/atau dari sumber lainnya;
  2. mendukung pemerataan akses layanan Pendidikan;
  3. meningkatkan mutu pembelajaran.

Syarat dan Kriteria Penerima BOS

Berikut adalah perbandingan syarat dan kriteria penerima bos berdasarkan Permendikbud No 19/2020 dan Rancangan Permendikbud (RPM) tentang Juknis BOS 2021 :
No Permendikbud No 19/2020 RPM Juknis BOS 2021
1. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun Tidak berubah
2. memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik memiliki izin menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata pada Dapodik
3. memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir saat cut off tahun berjalan *)
4. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir Tidak berubah
5. bukan satuan pendidikan kerja sama Tidak berubah


*) Catatan:
  • dikecualikan bagi: Sekolah Terintegrasi (SATAP), SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; Sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan Kementerian; dan Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain.
  • Apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik.

Penetapan Sekolah Penerima

Dalam Permendikbud No 19/2020 disebutkan bahwa Penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus. Sedangkan dalam RPM Juknis BOS 2021 terdapat penambahan setiap tahun pelajaran sehingga menjadi Penetapan Sekolah penerima dana BOS Reguler ditetapkan setiap tahun pelajaran berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus.

Satuan Biaya BOS

Dalam Permendikbud No 19/2020 disebutkan bahwa

Satuan Biaya BOS Reguler:
  • Rp. 900.000,- /siswa SD/tahun
  • Rp. 1.100.000,- /siswa SMP/tahun Rp. 1.500.000,- /siswa SMA/tahun
  • Rp. 1.600.000,- /siswa SMK/tahun Rp. 2.000.000,- /siswa SLB/tahun

Sedangkan dalam RPM Juknis BOS 2021 :
Satuan biaya BOS Tahun 2021 ditetapkan oleh Menteri.

Ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Besaran satuan biaya bersifat majemuk dan dihitung berdasarkan dua indikator, yaitu indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD).

Mekanisme Penyaluran

  1. RKUN
    • Kemenkeu melalui KUN menyalurkan dana BOS ke satuan pendidikan dalam 3 (tiga) kali tahapan.
    • Laporan realisasi sebagai syarat penyaluran
  2. Rekening Sekolah
    • Dana BOS diterima langsung di sekolah
Penggunaan Dana BOS
Dalam penggunaan dana operasional bantuan sekolah (BOS) meliputi 12 Komponen Penggunaan dana BOS Reguler antara lain sebagai berikut:
  1. Penerimaan Peserta Didik Baru
  2. Pengembangan Perpustakaan
  3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler Kegiatan
  4. Asesmen/ Evaluasi Pembelajaran
  5. Administrasi Kegiatan Sekolah
  6. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  7. Langganan Daya dan Jasa
  8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
  9. Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran
  10. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus, Praktik Kerja Industri, PKL dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi
  11. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian, Uji Kompetensi Bahasa Asing berstandar internasional
  12. Pembayaran Honor

Prinsip Penggunaan Dana BOS

  1. Mendukung konsep “Merdeka Belajar” : Penggunaan dana BOS disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah termasuk untuk penanganan COVID- 19, baik dalam kondisi pembelajaran tatap muka (PTM) maupun belajar dari rumah (BDR)
  2. Bersifat tidak kaku dan mengikat :
    • Tidak ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barang
    • Tidak ditentukan persentase penggunaan
  3. Pengelolaan berdasar Manajemen Berbasis Sekolah : Sekolah diberikan fleksibilitas terhadap penggunaan sumber daya (dana, informasi, dan pengetahuan) untuk berinovasi dan berkreativitas secara mandiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi

Sisa Penggunaan Anggaran

Dalam hal terdapat sisa dana BOS Reguler tahun anggaran sebelumnya pada Sekolah, maka sisa dana BOS Reguler tetap digunakan oleh Sekolah dengan ketentuan:
  • telah dicatatkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • sesuai dengan petunjuk teknis BOS Reguler tahun anggaran berjalan

Download Pokok-pokok Kebijakan Rancangan Permendikbud tentang Petunjuk Teknis BOS Tahun 2021 

Selengkapnya mengenai Pokok-Pokok Kebijakan Rancangan Permendikbud tentang Juknis BOS Tahun 2021 ini bisa anda unduh melalui link berikut yang kami sediakan dibawah ini.

Download File:
Kebijakan Rancangan Juknis BOS 2021 [DOWNLOAD]

Demikian yang dapat kami sampaikan pada postingan kali ini tentang Pokok-Pokok Kebijakan Rancangan Permendikbud tentang Juknis BOS Tahun 2021. Semoga bermanfaat ☺
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Langkah-Langkah Persiapan Pencairan Dana BOP RA dan BOS Madrasah Tahun 2021
Surat Edaran Dirjen Pendis langkah Pencairan BOP dan BOS 2021
Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor B-130.1/DJ.I/Dt.I.I/PP.05/01/2021 perihal Langkah-langkah Persiapan Pencairan Dana BOP RA dan BOS Madrasah Tahun 2021.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Petunjuk Teknis BOS Tambahan Madrasah (BA-BUN) Tahun 2020
Juknis BOS Tambahan Madrasah 2020
Petunjuk Teknis BOS Tambahan atau BOS Madrasah (BA-BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) akhirnya dirilis oleh Kementerian Agama. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6012 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah yang Bersumber dari Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 Tahun 2020.

Menurut juknis tersebut, BOS Madrasah (BA-BUN) adalah dana operasional tambahan yang diberikan kepada madrasah yang memenuhi persyaratan yang membutuhkan tambahan anggaran operasional penyelenggaran pendidikan untuk mendukung efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh sebagai akibat dari Pandemi Covid-19.

Tujuan


Penyaluran dana BOS Madrasah (BA-BUN) ini bertujuan:
  1. membantu pendanaan biaya operasional terutama pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh akibat dari Pandemi Covid-19
  2. membantu madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan sistem PJJ; dan
  3. mendukung kebijakan Pemerintah untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

Madrasah yang berhak menerima, adalah yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  1. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapatkan Izin Operasional dari Kementerian Agama paling sedikit 1 (satu) tahun pada 1 Januari 2020;
  2. Telah mendapatkan dana BOS dari Kementerian Agama pada Periode Januari-Juni 2020;
  3. Telah melakukan pemutakhiran data pada EMIS pada tahun pelajaran 2019/2020.

Besaran satuan biaya BOS Madrasah (BA-BUN) yang bersumber dari SABA 999.08 adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per peserta didik untuk tiap jenjang MI, MTs dan MA/MAK.

Sedang besarnya alokasi dana BOS yang akan diterima madrasah, didasarkan pada besaran satuan biaya dikalikan jumlah Peserta Didik (Indeks Jumlah Peserta Didik). Data siswa didasarkan pada hasil cut off Emis per tanggal 30 Juni 2020.

Untuk besaran jumlah Bos Tambahan ini akan langsung muncul di http://bos.kemenag.go.id dengan masuk pakai akun emis madrasah masing-masing.

Download Petunjuk Teknis BOS Tambahan Madrasah (BA-BUN) Tahun 2020


Selengkapnya mengenai file Petunjuk Teknis BOS Tambahan Madrasah (BA-BUN) Tahun 2020 ini bisa anda unduh melalui link yang kami sediakan dibawah ini.


Demikain informasi mengenai Petunjuk Teknis BOS Tambahan Madrasah (BA-BUN) Tahun 2020 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat..


Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP RA dan BOS Madrasah Tahun Anggaran 2021
Juknis BOP RA dan BOS Madrasah 2021
Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal (selanjutnya disebut BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan (selanjutnya disebut BOS) mempunyai kontribusi penting terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia. 
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
2021 Kemenag Ubah Skema Penyaluran BOS Madrasah Swasta
2021 Kemenag Ubah Skema Penyaluran BOS Madrasah Swasta
Kementerian Agama pada tahun 2021 akan mengubah skema penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah swasta. Selama ini, proses penyaluran BOS didistribusikan melalui Kanwil Kemenag Provinsi atau Kankemenag Kab/Kota. Tahun depan, skema ini akan diubah.

"Mulai tahun 2021, kita akan ubah skema. Penyaluran BOS madrasah swasta akan dilakukan secara terpusat. Untuk BOP Raudlatul Athfal dan BOS madrasah negeri, tetap melalui satuan kerja masing-masing," tegas Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ahmad Umar di Jakarta, Minggu (08/11).

Menurutnya, alasan perubahan skema ini salah satunya agar proses realokasi anggaran BOS madrasah swasta lintas Kankemenag bahkan Kanwil bisa lebih fleksibel. Sebab, anggaran BOS madrasah swasta disusun berdasarkan data perencanaan tahun sebelumnya. Data tersebut belum mencakup peserta didik baru yang diterima madrasah pada tahun berjalan.

"Akibatnya, kadang ada daerah yang alokasi anggaran BOS bagi siswa baru madrasah swasta lebih banyak dari jumlah siswa baru yang diterima, sehingga alokasi anggarannya berlebih atau surplus,” jelasnya.

“Sementara, di daerah lain siswa baru yang diterima jauh lebih banyak dari alokasi anggaran BOS yang tersedia sehingga kurang. Kondisi ini akan lebih mudah proses realokasinya jika dilakukan secara terpusat," sambungnya.

Umar menambahkan, Kemenag telah menerapkan Sistem e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik) pada 2021. Penerapan e-RKAM ini menjadi bagian dari implementasi Proyek Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah atau Realizing Education’s Promise - Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR) yang akan berlangsung selama lima tahun, dari 2020 hingga 2024.

"e-RKAM dikembangkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masa kini dan mendorong tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien, serta transparan dan akuntabel" jelasnya.

"Sebagai bagian dari program REP-MEQR, Pak Dirjen juga sudah mencanangkan pengembangan EMIS sehingga tahun depan diharapkan datanya sudah real time. Ini akan memudahkan dalam penyaluran dana BOS," tandasnya.

source : https://kemenag.go.id/

Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Berdasarkan pasal 1 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Juknis BOS Reguler Tahun 2020, dinyatakan bahwa Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Dasar Hukum
Landasan Hukum penggunaan Dana BOS Reguler adalah sebagai berikut.
  1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
  6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242).
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673).

Tujuan dan Prinsip Penggunaan Dana BOS


Dana BOS Reguler bertujuan untuk:

  1. membantu biaya operasional Sekolah; dan
  2. meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.
Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Fleksibilitas
Penggunaan dana BOS Reguler harus dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

2. Efektivitas
Penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah.

3. Efisiensi
Penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatan kualitas belajar siswa dengan biaya
seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.

4. Akuntabilitas
Penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan
pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Transparansi
Penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Besaran Alokasi Dana BOS

Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.

Satuan biaya alokasi dana BOS sebagai berikut.

  1. Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun.
  2. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun.
  3. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun.
  4. Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun.
  5. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.
Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Dapodik.

Penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh), Peserta Didik tetap dihitung sebesar 60 (enam puluh) Peserta Didik dikalikan satuan biaya.

Penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk SMP terbuka dan SMA terbuka didasarkan pada jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN dan perhitungannya disatukan dengan Sekolah induk.


Persyaratan Penerima Dana BOS

Penyaluran dana BOS Reguler dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

Sekolah dapat langsung menggunakan dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional Sekolah setelah dana BOS Reguler masuk ke rekening Sekolah.


Dana BOS Reguler diberikan kepada sekolah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  1. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun.
  2. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.
  3. Memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik.
  4. Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir.
  5. Bukan satuan pendidikan kerja sama.
Persyaratan jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir dikecualikan bagi:
  1. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
  2. Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau daerah khusus sesuai
  3. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain.
Sekolah penerima dana BOS harus diusulkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan di daerah dan disetujui oleh Kementerian.

Penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus.

Data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus merupakan batas akhir pengambilan data oleh Kementerian yang digunakan untuk penetapan penyaluran dana BOS Reguler pada:
  1. penyaluran dana BOS Reguler tahap III tahun berjalan; dan
  2. penyaluran dana BOS Reguler tahap I dan tahap II tahun berikutnya.

Komponen Penggunaan Dana BOS

Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.

Operasional penyelenggaran pendidikan di Sekolah dilaksanakan untuk membiayai :
  1. penerimaan Peserta Didik baru;
  2. pengembangan perpustakaan;
  3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
  5. administrasi kegiatan sekolah;
  6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
  7. langganan daya dan jasa;
  8. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
  9. penyediaan alat multi media pembelajaran;
  10. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
  11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
  12. pembayaran honor (pembayaran honor hanya dapat digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah).

Larangan Penggunaan Dana BOS

Di dalam menggunakan dana BOS, Sekolah menentukan komponen penggunaan dana sesuai kebutuhan.

Pembelanjaan dana BOS Reguler dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk :

  1. disimpan dengan maksud dibungakan;
  2. dipinjamkan kepada pihak lain;
  3. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
  4. sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
  5. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;
  6. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
  7. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);
  8. digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
  9. membangun gedung atau ruangan baru;
  10. membeli saham;
  11. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian;
  12. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya;
  13. melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
  14. bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolah
  15. yang bersangkutan.

Tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten/kota tidak boleh untuk :

  1. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Sekolah;
  2. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler;
  3. mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan/atau
  4. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler.
Tim BOS Sekolah, tim BOS provinsi, dan tim BOS kabupaten/kota yang melanggar ketentuan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Download Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler 2020

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler secara lengkap dapat di unduh melalui link yang kami sediakan dibawah ini.

Simpan File :
Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler 2020

Demikian mengenai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2020 yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Petunjuk Teknis Pengelolaan BOP RA dan BOS pada Madrasah Tahun Anggaran 2020
Bantuan Operasioanal Pendidikan pada Raudlatul Athfal (selanjutnya disingkat BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah (selanjutnya disingkat BOS) mempunyai kontribusi penting terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah anak putus sekolah (DO) dan meningkatnya jumlah anak kembali ke bangku sekolah. Dalam konteks madrasah, program BOS juga dinilai berhasil meningkatkan capaian APK dan APM dalam tiga tahun terakhir. APK Madrasah pada tahun 2018 secara umum melampaui angka yang ditetapkan dalam Renstra Pendidikan Islam Tahun 20015-2019. Capaian dan kontribusi terhadap APK Nasional (angka dalam kurung) Madrasah pada tahun 2018 berturut-turut adalah: MI 13,10% (12,07%), MTs 23,89% (26,47%), MA 10,40% (12,55%).

Namun demikian, alokasi anggaran BOS yang meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2005 secara umum belum mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional secara signifikan, termasuk di madrasah. Hal ini setidaknya dapat diukur melalui hasil penilaian intemasional, seperti PISA di mana pada tahun 2018 Indonesia masih menduduki urutan 74 dari 79 negara. Kesenjangan hasil belajar siswa juga masih terjadi di madrasah swasta dan negeri. Data basil UN misalnya menunjukkan rata-rata UN MA negeri adalah 46 sedangkan untuk MA swasta adalah 34, dan rata-rata UN MTs negeri adalah 50 sedangkan untuk MTs swasta adalah 47.

Oleh karena itu, Kementerian Agama sejak tahun 2009 telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOP/BOS yang tidak hanya memfokuskan pada perluasan akses, melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu madrasah. Dalam konteks ini, BOP/BOS diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk peningkatan mutu pembelajaran.

B. Tujuan

BOP/BOS bertujuan untuk:
  1. membantu pendanaan biaya operasional dan non-personalia pada RA/Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan sebagian SNP;
  2. meringankan beban biaya pendidikan terutama bagi peserta didik pada RA/Madrasah dari keluarga tidak mampu dengan membantu (discount fee) tagihan biaya pendidikan;
  3. membantu RA/Madrasah dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran; dan
  4. mendukung program strategis Pemerintah dalam rangka mengatasi stunting pada anak usia dini.

C. Sasaran dan Alokasi
  1. Sasaran Penerima BOP adalah Raudlatul Athfal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    • telah memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama paling sedikit 1 tahun pada 1 Januari 2020. Ketentuan paling sedikit 1 tahun dapat dikecualikan bagi RA yang berada pada daerah 3T dan/ atau di perbatasan negara sebagaimana ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang.
    • RA yang belum mendapat izin operasional, peserta didiknya tidak boleh dititipkan kepada RA yang telah mendapatkan izin operasional dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat diberikan dana BOP melalui madrasah yang telah mendapat izin operasional tersebut;
    • telah melakukan pemutakhlran data pada EMIS pada tahun pelajaran berjalan.
  2. Sasaran Penerima BOS adalah Madrasah lbtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    • telah memiliki izin operasional paling sedikit 1 tahun pada 1 Januari 2020. Ketentuan paling sedikit 1 tahun dapat dikecualikan bagi Madrasah yang berada pada daerah 3T dan/ atau di perbatasan negara sebagaimana ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
    • Madrasah yang belum mendapat izin operasional, peserta didiknya tidak boleh dititipkan kepada Madrasah yang telah mendapatkan izin operasional dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat diberikan dana BOS melalui madrasah yang telah mendapat izin operasional tersebut;
    • telah melakukan pemutakhlran data pada EMIS pada tahun pelajaran berjalan.
  1. Satuan biaya BOP/BOS adalah sebagai berikut:
    • RA sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
    • bMI sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
    • MTs sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;
    • MA dan MAK sebesar Rp. 1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.

Download Juknis BOP RA dan BOS Madrasah Tahun Anggaran 2020


Selengkapnya mengenai Keputusan Dirjen PENDIS No. 7330 Tahun 2019 Tentang Juknis Pengelolaan BOP RA dan BOS pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 ini silahkan bisa anda unduh melalui link yang kami sediakan di bawah ini:

Download File:
Download Juknis BOP RA dan BOS Madrasah Tahun Anggaran 2020

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020. Semoga postingan ini bisa bermanfaat bermanfaat, khususnya buat bapk ibu guru pengelola pendidikan di RA dan madrasah.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS
Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

Untuk mendorong pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah yang lebih akuntabel, transparan,dan efisien diperlukan proses pengadaan barang dan jasa secara daring dengan memanfaatkan sistem pasar daring. Berkenaan dengan hal tersebut, Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 mengenai perubahan Kedua terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang PetunjukTeknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Pokok-pokok peraturan yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 adalah menambahkan BAB IV pada lampiran II. BAB IV ini membahasa mengenai sistem pengadaan barang/jasa di sekolah (SIPlah)

Beberapa ketentuan BAB IV dalam Permendibud Nomor 35 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Terbaru adalah:

SIPLah digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang dananyabersumber dari dana BOS dan/atau dana lain yang ketentuanpengadaannya dilakukan secara daring melalui SIPLah denganpenetapan oleh pejabat sesuai kewenanganya.

Jenis Barang/Jasa melalui SIPLah terdiri dari:
  1. Barang/Jasa umum; dan
  2. Barang/Jasa yang dinilai strategis.
Pencantuman dan nilai transaksi barang/jasa melalui SIPLah dilakukan dengan metode sebagai berikut:
UntukBarang/Jasa umum dilakukan dengan ketentuan:
  1. Pencantuman dilakukan tanpa proses pemilihansesuai dengan ketentuan perundang-undangan;dan
  2. Pengadaan dengan nilai transaksi paling banyaksebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Untuk Barang/Jasa yang dinilai strategis denganketentuan:
  1. Pencantuman dilakukan dengan proses pemilihan; dan
  2. Pengadaan dengan nilai transaksi paling banyak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Kriteria Barang/Jasa yang dinilai strategis sebagai berikut:
  1. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan/atau indikator kinerja utama Kementerian;
  2. memerlukan penilaian kualifikasi teknis dan harga;
  3. berpengaruh terhadap reputasi pemerintah atau Kementerian; dan/atau
  4. memerlukan tingkat ketersediaan yang memadai.
Barang/jasa yang dinilai strategis tersebut ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

Download Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Juknis BOS 


Selengkapnya mengenai Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 mengenai Juknis BOS terbaru bisa diunduh melalui link berikut.

Demikain informasi mengenai Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Juknis BOS Terbaru yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat...
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Inilah Contoh Surat Keputusan (SK) Tim BOS Reguler Terbaru
Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu adiministrasi yang harus dimiliki oleh sekolah berkenaan dengan penggunaan dana BOS adalah SK Tim BOS Reguler. Perubahan peraturan yang mendasari penggunaan dana BOS menjadi salah satu alasan mengapa SK Tim BOS Reguler harus diperbaharui. Berikut ini saya akan bagikan Contoh SK Tim BOS Reguler Terbaru.

SK Tim BOS Reguler 


Surat Keputusan Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler merupakan SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah berkenaan dengan penggunaan dana BOS di sekolah. Surat Keputusan ini yang nantinya menjadi payung hukum bagi guru dalam melaksanakan program sekolah yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Bagian SK Tim BOS Reguler 


SK Tim BOS Reguler Terbaru minimal harus memuat konsideran dan keputusan, Lampiran Tim BOS Reguler, dan Lampiran Tugas TIM BOS.

Lampiran Tim BOS Reguler


Untuk lampiran 1 dari SK Tim BOS Reguler Terbaru dicantumkan nama-nama yang mendapat tugas sebagai pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah. Tim BOS Reguler terbaru terdiri atas:
  1. Penanggung jawab (kepala sekolah)
  2. Anggota 1 (Bendahara Sekolah)
  3. Anggota 2 (Unsur Guru)
  4. Anggota 3 (Unsur Komite Sekolah)
  5. Anggota 4 (Unsur Orang Tua Siswa)

Lampiran Tugas dan Tanggung Jawab SK BOS Reguler

Lampiran selanjutnya yang harus diisi adalah Lampiran Tugas dan Tanggung Jawab SK BOS Reguler Terbaru. Pada bagian ini diisi dengan tugas dan kewajiban dari Tim BOS Reguler. Berikut contoh tugas dan kewajiban Tim BOS Reguler.
  1. mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
  3. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
  4. menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan; 
  6. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap; 
  7. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
  8. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
  9. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

Download Contoh SK Tim BOS Reguler

Lebih jelasnya mengani Contoh SK Tim BOS Reguler, berikut ini kami bagikan Contoh SK Tim BOS Reguler Terbaru dengan format word sehingga mudah untuk diubah. Silakan unduh melalui link berikut ini.

Unduh File :

CONTOH SK TIM BOS REGULER

Demikianlah informasi mengenai Contoh SK Tim BOS Reguler Terbaru yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.