Articles by "Artikel"
Tampilkan postingan dengan label Artikel. Tampilkan semua postingan
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Mengenal Istilah Seputar Virus Corona (Covid-19) Yang Perlu Diketahui
Mewabahnya virus corona membuat informasi mengenai penyakit ini makin gencar disebarluaskan. Sejak awal kemunculannya Desember 2019 lalu, ada banyak istilah-istilah seputar virus corona yang muncul.

Anda mungkin jadi sering mendengar istilah seperti lockdown, social distancing, pandemi, ODP, PDP, dan masih banyak lagi. Beberapa istilah mungkin terdengar asing di telinga.

Ini membuat sejumlah orang kebingungan memahami istilah yang ada. Tak jarang, kesalahan persepsi bisa terjadi. Padahal, istilah-istilah ini sangat penting untuk menyikapi adanya virus corona. Berikut istilah-istilah yang sering muncul mengenai virus corona, dirangkum dari berbagai sumber.

1. Coronavirus
Menurut WHO, coronavirus atau virus corona merupakan adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Nama "coronavirus" berasal dari proyeksi seperti mahkota di permukaannya. "Corona" dalam bahasa Latin berarti "mahkota."

2. SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 merupakan singkatan dari severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Nama ini ditetapkan oleh Komite Internasional tentang Taksonomi Virus (ICTV) pada 11 Februari 2020 sebagai nama virus corona baru yang menyebabkan COVID-19.

3. COVID-19
COVID-19 merupakan singkatan dari Corona Virus Disease 2019. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2.

4. Isolasi
Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDD), isolasi adalah langkah memisahkan orang sakit yang memiliki penyakit menular dari orang yang tidak sakit. Isolasi memungkinkan orang yang terinfeksi menjauh dari orang sehat untuk mencegah penyebaran penyakit.

5. Karantina
Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDD), karantina merupakan langkah memisahkan dan membatasi pergerakan orang yang diduga memiliki penyakit menular untuk melihat apakah mereka benar-benar terinfeksi.

6. Social distancing
Menurut Center for Disease Control (CDC), social distancing adalah menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar-manusia. Social distancing dinilai bisa mengurangi risiko penyebaran virus corona karena virus ini menular antarmanusia melalui droplet (partikel air liur) saat penderita bersin atau batuk.

7. Lockdown
Lockdown merupakan protokol darurat yang bertujuan mencegah orang meninggalkan atau masuk suatu area. Dalam kasus COVID-19, lockdown dilakukan untuk mengunci akses masuk dan keluar sebuah daerah atau negara untuk mencegah penyebaran COVID-19.

8. KLB
Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa pernyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit. Sejumlah daerah di Indonesia yang menetapkan KLB diantaranya adalah Solo, Kalimantan Barat, dan Banten

9. Work From Home (WFH)
Work From Home atau bekerja dari rumah merupakan istilah kebijakan sebuah perusahaan atau instansi yang meminta pekerjanya untuk bekerja dari rumah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko penularan virus corona.

10. ODP
ODP atau orang dalam pengawasan merupakan orang yang diketahui telah memiliki kontak dengan kasus COVID-19 seperti memiliki riwayat perjalanan ke daerah berisiko.
11. PDP
PDP adalah orang yang sebelumnya ODP, namun mengalami beberapa gejala yang mengindikasikan adanya COVID-19 dari sedang hingga berat seperti batuk, pilek, demam, dan gangguan napas.

12. Suspek
Merupakan PDP yang memiliki riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19. Ketika seseorang telah menjadi suspect, maka pasien akan diambil spesimen dari dinding belakang hidung, mulut, serta di rumah sakit rujukan akan dilakukan bronkoskopi untuk mengambil sedikit cairan dari saluran napas.

13. Pasien positif
Pasien positif merupakan pasien yang sudah terbukti secara medis terinfeksi SARS-CoV-2 dalam serangkaian uji lab.

14. Pasien negatif
Pasien positif merupakan pasien yang terbukti secara medis tidak memiliki virus SARS-CoV-2 melalui uji lab. Untuk pasien yang sebelumnya positif dan dinyatakan sembuh, biasanya akan dinyatakan negatif setelah melakukan dua kali tes.

15. Outbreak
Outbreak atau wabah adalah peningkatan mendadak dalam jumlah kasus penyakit. Wabah dapat terjadi di komunitas atau wilayah geografis, atau dapat memengaruhi beberapa negara.

16. Epidemi
Epidemi terjadi ketika penyakit menular menyebar dengan cepat ke banyak orang. Epidemi didefinisikan sebagai wabah penyakit yang terjadi di wilayah geografis yang luas dan memengaruhi sebagian besar populasi.

17. Pandemi
Merupakan wabah penyakit yang tersebar secara global dan memengaruhi seluruh dunia.

18. Imported Case
Merupakan kasus penularan COVID-19 yang berasal dari luar negeri. Pasien imported case berati ia mendapatkan penyakit saat berada di luar negeri.

19. Local Transmisson
Kasus penularan COVID-19 yang terjadi di dalam negeri. Pasien Local Transmisson tertular COVID-19 di wilayah Indonesia.
20. Swab test
Swab test atau uji swab merupakan serangkaian pengujian dengan mengambil sampel ludah atau lendir di tenggorokan bagian belakang atau saluran pernapasan bawah. Sampel ini diambil untuk mendeteksi ada tidaknya virus corona.

21. Hazmat suit
Hazmat suit atau hazardous materials suit dikenal sebagai setelan dekontaminasi. Pakaian ini digunakan oleh tenaga medis untuk menghindari paparan virus atau media berbahaya. Dalam kasus COVID-19, hazmat suit diperlukan untuk melindungi diri dari penularan virus saat tenaga medis merawat pasien.

22. Spesimen
Spesimen merupakan sampel dari organisme yang diambil untuk mengetes ada tidaknya virus di dalamnya.

23. Screening Pasien
Merupakan proses pemeriksaan sekelompok orang untuk memisahkan orang yang sehat dan orang yang berisiko memiliki COVID-19.

24. Klaster
Klaster merupakan istilah untuk mengkategorikan dari mana asal penyebaran virus. Istilah klaster ini merujuk pada seluruh pasien yang tertular di tempat yang sama.

25. Tracking Pasien
Tracking Pasien merupakan tindakan melacak riwayat aktivitas pasien sebelum diduga terjangkit Co. Riwayat ini meliputi riwayat perjalanan, tempat apa saja yang dikunjungi, hingga siapa saja yang telah melakukan interaksi dengan pasien.

26. Fasyankes
Fasyankes merupakan singkatan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Fasyankes adalah pelayanan kesehatan masyarakat yang disediakan pemerintah. Dalam kasus COVID-19, Fasyankes menjadi tempat untuk penanganan pasien COVID-19.

sumber : https://hot.liputan6.com
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Assessment Kompetensi
Istilah ini makin populer seiring kebijakan Mendikbud Nadhiem Makarim tentang penggantian UN menjadi Assessment Kompetensi dan survey karakter, Pengertian Assessment Kompetensi, Assessment secara singkat bisa diartikan sebagai penilaian. Assessment sendiri menggunakan berbagai cara dan alat untuk mendapatkan serangkaian informasi tentang hasil belajar dan pencapaian kompetensi dari peserta didik. Yang pada dasarnya, assessment merupakan suatu istilah lain dari pengertian penilaian.

Istilah Assessment sendiri saling terkait dengan sebuah evaluasi, yaitu metode untuk mendapatkan hasil belajar siswa dengan metode tertentu. Assessmen dilaksanakan untuk mengetahui sejauh apa presatasi belajar dari para peserta didik. Diharapkan oleh mentri Pendidikan baru Bapak Nadiem Makarim untuk pengganti UN saat ini adalah Asesmen Kompetensi yang mengacu pada dua pokok atau topik utama yaitu kemampuan literasi dan numerasi.

Pengertian Assessment Kompetensi


Kemampuan literasi disini bukan kemampuan membaca siswa tetapi lebih mengacu kepada siswa/peserta didik memahami konsep suatu bacaan. Sedangkan untuk kemampuan numerasi bukan sekedar kemampuan siswa dalam menghitung melainkan lebih mengacu kepada kemapuan memahami konsep yang abstrak yang bisa diterapkan di kehidupan yang nyata.

Dalam rencananya sendiri Asesmen Kompetensi pengganti UN ini akan dilaksanakan di tengah jenjang pendidikan yaitu untuk jejang SD di kelas 4, SMP di kelas 8 dan SMA di kelas 11. Maksud dan tujuannya adalah agar guru/pendidik memiliki waktu dan bisa memperbaiki kekurangan dan kelemahan siswa dalam memahami materi

‘Ini adalah 2 hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi yang dilakukan mulai dari tahun 2021. Bukan berdasarkan mata pelajaran lagi. Bukan berdasarkan penguasaan konten materi,”. Ini berdasarkan kompetensi minimum kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apa pun materinya. Ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apa pun mata pelajarannya.
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meyakini tujuan pembelajaran yang sesungguhnya hanya dapat tercapai jika guru diberikan kemerdekaan dalam menjalani berbagai tahapan penting di dalamnya, seperti penciptaan kurikulum dan penilaian. Ia juga mengajak semua pihak untuk memberi kepercayaan kepada guru dan kepala sekolah.

“Saya ingin membuktikan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa proses pembelajaran di level apapun membutuhkan interaksi, membutuhkan gotong royong, membutuhkan debat untuk diskusi, dan butuh pemikiran kritis,” ujar Mendikbud. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mendikbud di hadapan para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia, di Birawa Assembly Hall, Jakarta, Rabu siang (12/12/2019).

Nadiem menegaskan, agar proses pembelajaran antara guru dan murid dapat berjalan dengan baik di kelas, maka guru harus melalui berbagai tahapan penting untuk mencapai tujuan tersebut. “Yang saya yakini adalah, pertama guru-guru kita mulai melewati proses ini, proses pemikiran, proses reinterpretasi, proses penciptaan kurikulum, dan penilaian sendiri. Kalau guru-guru tidak melewati proses ini, proses pembelajaran di dalam kelas tidak akan terjadi. Ini adalah kuncinya,” tutur Nadiem.

Menteri termuda pada Kabinet Indonesia Maju ini menyadari bahwa akan ada pihak-pihak yang merasa khawatir dengan adanya perubahan tersebut, bahkan, meragukan kesiapan dan kompetensi guru, serta sekolah. Atas keraguan itu Ia memiliki jawaban tegas. “Jangan meremehkan guru dan kepala sekolah,” ujarnya. Mendikbud mengajak semua pihak untuk memberi kepercayaan serta membantu guru dan kepala sekolah melalui proses tersebut.

Berikut ini adalah berkas Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”. Download file format PDF.

Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”


Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”:

Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)


Situasi saat ini:
  1. Semangat UU Sisdiknas adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan, namun USBN membatasi penerapan hal ini
  2. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi, perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak

Arahan kebijakan baru:
  1. Tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah
  2. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dsb.)
  3. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa
  4. Anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran

2. Ujian Nasional (UN)

Situasi saat ini:
  1. Materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran
  2. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu
  3. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa
  4. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh
Arahan kebijakan baru:
Tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya Tahun 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter
Literasi: Kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa
Numerasi: Kemampuan bernalar menggunakan matematika
Karakter: Misalnya pembelajar, gotong royong, kebhinnekaan, dan perundungan

Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya

Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Situasi saat ini:

Format: Guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku

Komponen: RPP memiliki terlalu banyak komponen – Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci (satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman)

Penulisan: Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru, yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri

Arahan kebijakan baru:

Format: Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP
Komponen: 3 komponen inti (komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri):
  • Tujuan pembelajaran
  • Kegiatan pembelajaran
  • Asesmen

1 halaman cukup

Penulisan: Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Situasi saat ini:
Rancangan Peraturan:
Tujuan peraturan PPDB zonasi:
  1. Memberikan akses pendidikan berkualitas
  2. Mewujudkan Tripusat Pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal
Pembagian zonasi:
  1. Jalur zonasi: minimal 80%
  2. Jalur prestasi: maksimal 15%
  3. Jalur perpindahan: maksimal 5%
Implementasi:
  1. Peraturan terkait PPDB kurang mengakomodir perbedaan situasi daerah
  2. Belum terimplementasi dengan lancar di semua daerah
  3. Belum disertai dengan pemerataan jumlah guru

Rancangan Peraturan:

Membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah:
  1. Jalur zonasi : minimal 50%
  2. Jalur afirmasi: minimal 15%
  3. Jalur perpindahan: maksimal 5%
  4. Jalur prestasi (sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah)
Implementasi:
Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi
Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru

Download Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”


Selengkapnya mengenai Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar” ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Download File:
Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”

Demikian yang bisa kami sampaikan mengenaiEmpat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”. Semoga bermanfaat.

Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Inilah Delapan Sasaran Strategis Kementerian Agama
Kementerian Agama adalah kementerian dengan satuan kerja (satker) terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Institusi bermotto Ikhlas Beramal ini memiliki lebih empat ribu satuan kerja.

Dengan satker yang demikian besar, Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan mengatakan bahwa tahun depan Kemenag diberi amanah untuk mensukseskan delapan sasaran strategis sesuai RPJMN 2020-2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen saat membuka Prajabatan bagi CPNS K-2 di BDK Makassar, Jumat (15/11).

Sasaran strategis pertama, merawat kebersamaan di tengah-tengah keragaman dan perbedaan. Kedua, meningkatkan harmoni sosial dari kerukunan umat beragama.

"Kerangka harmoni kerukunan yang terus dilakukan ini bukannya tanpa sebab. Jika paham keagamaan seseorang makin baik, maka akan berdampak pada kehidupan yang rukun dan harmonis di tengah-tengah perbedaan dan keragaman," tuturnya.

Sasaran strategis ketiga, lanjut mantan orang nomor satu di Irjen Kemenag RI ini adalah meningkatnya kualitas layanan pada umat beragama.

"Melayani umat beragama mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika tantangan zaman. Perbedaan tingkatan generasi akan berpengaruh pada cara pandang keagamaan dan praktik beragama. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk bisa melayani umat beragama dengan lebih baik," ujarnya.

Sasaran strategis keempat, adalah meningkatkan akses pendidikan agama dan keagamaan.

"Pemahaman keagamaan dan harmonisasi keagamaan tidak akan lebih baik, jika pendidikan agama dan keagamaan tidak dikembangkan. Kehadiran pesantren misalnya, memiliki fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan umat," jelasnya.

Adapun strategis kelima adalah meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Poin keenam yang menjadi sasaran strategis adalah peningkatan kualitas tata kelola pembangunan di bidang agama.

Sasaran strategi ketujuh adalah pengarusutamaan moderasi beragama. Menurut dia, terdapat 5 indikator seseorang dinilai moderat dalam beragama, yakni: terbuka, mengedepankan nalar, sadar akan keterbatasan diri, tawadhu (rendah hati) dan senantiasa berfikir untuk kemaslahatan umat.

Terakhir, sasaran strategis ke delapan adalah meningkatkan potensi pemberdayaan ekonomi umat. "Salah satunya pemanfaatan potensi zakat untuk kesejahteraan umat. Karena, jika masyarakat belum sejahtera, maka akan sangat mudah diorganisir dan dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar, Juhrah, melaporkan bahwa tujuan dan sasaran dilaksanakannya prajabatan K-2 adalah untuk membentuk CPNS yang memiliki komitmen tinggi sebagai pelayan masyarakat. Sasaran utamanya adalah terwujudnya CPNS yang bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik. Prajabatan ini berlangsung 15 - 23 November 2019 dengan 86 peserta.

sumber : https://kemenag.go.id
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
kemenag permudah tunjangan
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah akan menyederhanakan proses pencairan tunjangan profesi guru (TPG). Hal ini dimaksudkan agar memudahkan sehingga guru tidak disibukkan oleh pendataan dan pemberkasan, serta bisa lebih fokus mengajar.

Hal ini disampaikan Direktur GTK Madrasah, Suyitno pada pembahasan Juknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di Jakarta. Menurut Suyitno, Direktorat GTK Madrasah ingin membantu penyederhanaan tugas para guru agar mereka tidak terbebani dengan proses administrasi panjang yang terkait dengan dirinya sendiri.

“Selama ini, setiap kali pengajuan pencairan tunjangan profesi guru, harus selalu disertai berkas. Ke depan, data pengajuan pencairan itu cukup dilakukan satu kali saja di awal, selebihnya data pencairan cukup mengacu kepada data yang sudah ada," tegasnya, seperti yang admin lansir dari situs Kemenag RI pada Jumat (02/03).

Untuk mendukung penyederhanaan itu, berkas yang pertama kali diajukan akan diberikan Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT). “Guru yang sudah mendapatkan SKAKPT, pada pencairan selanjutnya tinggal melampirkan surat itu saja,” terangnya.

Proses ini akan dilengkapi dengan sistem berbasis online yang nanti akan ada di Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA).

“Dengan SKAKPT ini, maka proses pencairan berikutnya cukup dengan mengecek ulang status beban kerja (SKMT dan SKBK), status keaktifan guru, status kehadiran guru pada bulan sebelumnya,” kata Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang.

Manfaat dengan adanya sistem ini, progres pembayaran bisa dengan mudah dimonitor oleh Kemenag pusat serta persyaratan administrasi secara manual oleh para guru bisa dihapuskan.

Rapat Pembahasan Juknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah ini diikuti para pejebat eselon III dan IV Direktorat GTK Madrasah beserta jajarannya, serta perwakilan dari Biro Hukum Kemenag, Itjen, Biro Kepegawaian, Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag, Pengawas Madrasah, Widiaiswara, Pusdiklat Kemenag, dan Kepala Madrasah. [sumber : kemenag.go.id]
Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Pertimbangkan Hal Ini Sebelum Memberi Tugas Kepada AnakSekolah Kita | Salah satu cara yang digunakan untuk memotivasi siswa untuk belajar adalah dengan memberikan tugas ke siswa. Jadi mereka tidak hanya belajar di sekolah saja, namun juga meluangkan waktu di rumah. Dengan adanya tugas ini, siswa juga akan secara disiplin untuk belajar secara mandiri. Pertimbangkan hal-hal ini, sebelum guru memberikan tugas ke siswa.

1. Jangan Memberikan Tugas yang Monoton


Saat memberi tugas, usahakan tidak

memberikan tugas yang sama. Misalnya, guru selalu memberikan tugas untuk membuat rangkuman dari buku setiap minggunya. Coba sesekali berikan tugas yang variatif, jadi siswa pun juga akan selalu belajar hal baru. Perbanyak buat tugas kelompok atau tugas yang sifatnya praktik. Dengan tugas bervariatif dan menarik, dijamin siswa akan semangat terus untuk belajar.

2. Berikan Tugas dengan ‘Porsi’ Cukup


Tujuan dari tugas adaah untuk memotivasi siswa. Jangan sampai saat memberikan tugas, akan menyita banyak waktu siswa atau bahkan terlalu sulit sehingga mereka akan kesulitan saat mengerjakan. Maka dari itu, berikan tugas sesuai kemampuan siswa. Jika mereka tidak mampu menyelesaikan tugas, yang ada malah tidak semangat atau bahkan mencari jalan pintas seperti menyontek teman.

3. Jadikan Tugas Hanya Sebagai Bahan Evaluasi


Memberikan tugas, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Daripada sekadar memberikan nilai, lebih baik jadikan itu sebagai bahan untuk evaluasi mengenai kelebihan dan kekurangan siswa dalam menguasai materi pelajaran. Berikan pujian apabila siswa sudah mengerjakan dengan baik dan berikan masukan hal apa saja yang perlu merekan tingkatkan.

Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
pendekatan saintifik
Pendekatan Saintifik Dalam Penerapan Kurikulum 13 | Pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diusung oleh Kurikulum 2013. Langkah-langkah pada pendekatan saintifik merupakan bentuk adaptasi dari langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah, karenanya Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuan lebih mengedepankan pelararan induktif (inductive reasoning) dibandingkan dengan penalaran deduktif (deductiv reasoning).

Penalaran deduktif melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang spesifik. Sebaliknya, penalaran induktif memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. Sejatinya, penalaran induktif menempatkan bukti-bukti spesifik ke dalam relasi ide yang lebih luas. Metode ilmiah umumnya menempatkan fenomena unik dengan kajian spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan simpulan umum. Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas suatu atau beberapa fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya.

Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik. Metode ilmiah pada umumnya memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau ekperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis, kemudian memformulasi, dan menguji Hipotesis.

Kriteria Pendekatan Saintifik (Pendekatan Ilmiah)

Lalu bagaimanakah kriteria sebuah pendekatan pembelajaran sehingga dapat dikatakan sebagai pendekatan ilmiah atau pendekatan scientific? Berikut ini tujuah (7) kriteria sebuah pendekatan pembelajaran dapat dikatakan sebagai pembelajaran scientific, yaitu:

  1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata.
  2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.
  3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.
  4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran.
  5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran.
  6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.
  7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya.

Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik (Pendekatan Ilmiah)

Proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan scientific akan menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor). Dengan proses pembelajaran yang demikian maka diharapkan hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Perhatikan diagram berikut.

Adapun penjelasan dari diagram pendekatan pembelajaran scientific (pendekatan ilmiah) dengan menyentuh ketiga ranah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
  • Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa.”
  • Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”.
  • Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa.”
  • Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik  (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  • Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah.
  • Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud  meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran.
Menurut Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 lampiran IV, proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu:

Mengamati
Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (meaningfull learning). Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat). Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi

Menanya
Menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.

Mengumpulkan Informasi/Eksperimen
Mengumpulkan informasi/eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek/kejadian/aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan informasi/ eksperimen adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

Mengasosiasikan/Mengolah Informasi
Mengasosiasikan/mengolah informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengasosiasi/mengolah informasi adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan.

Mengkomunikasikan
Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya.  Kompetesi yang dikembangkan dalam tahapan mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
Kode Etik Guru IndonesiaKode Etik Guru Indonesia | Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap tuhan yang maha esa, bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia kepada Undang-Undang dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sbagai berikut:

  1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
  2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
  3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
  4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
  5. Guru memelihara hubungan dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
  6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
  7. Guru memelihara hubungan seprofesinya, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
  8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
  9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Dari sembilan kode etik tersebut diatas, makalah ini hanya membahas lima kode etik saja. Berikut secara rinci akan diuraikan satu-persatu.

1 Etika Guru Profesional Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pada butir kesembilan Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa “Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan”. Dengan jelas bahwa dalam kode etik tersebut diatur bahwa guru di Indonesia harus taat akan peraturan perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasonal.

Guru merupakan aparatur negara dan abdi negara dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, guru mutlak harus mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan dan melaksanakannya sebagaimana aturan yang berlaku. Sebagai contoh pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu mengubah kurikulum dari kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi dan kemudian diubah lagi menjadi KTSP dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam kurikulum tersebut, secara eksplisit bahwa hendaknya guru menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajarannya. Seorang guru yang profesional taat akan peraturan yang berlaku dengan cara menerapkan kebijakan pendidikan yang baru tersebut dan akan menerima tantangan baru tersebut, yang nantinya diharapkan akan dapat memacu produktivitas guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

2 Etika Guru Profesional Terhadap Anak Didik

Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila. Dalam membimbing anak didiknya Ki Hajar Dewantara mengemukakan tiga kalimat padat yang terkenal yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani. Dari ketiga kalimat tersebut, etika guru terhadap peserta didik tercermin. Kalimat-kalimat tersebut mempunyai makna yang sesuai dalam konteks ini.

Pertama, guru hendaknya memberi contoh yang baik bagi anak didiknya. Ada pepatah Sunda yang akrab ditelinga kita yaitu “Guru digugu dan Ditiru” (diikuti dan diteladani). Pepatah ini harus diperhatikan oleh guru sebagai tenaga pendidik. Guru adalah contoh nyata bagi anak didiknya. Semua tingkah laku guru hendaknya jadi teladan. Menurut Nurzaman (2005:3), keteladanan seorang guru merupakan perwujudan realisasi kegiatan belajr mengajar, serta menanamkan sikap kepercayaan terhadap siswa.

Seorang guru berpenampilan baik dan sopan akan sangat mempengaruhi sikap siswa. Sebaliknya, seorang guru yang bersikap premanisme akan berpengaruh buruk terhadap sikap dan moral siswa. Disamping itu, dalam memberikan contoh kepada peserta didik guru harus dapat mencontohkan bagaimana bersifat objektif, terbuka akan kritikan, dan menghargai pendapat orang lain.

Kedua, guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Dalam hal ini, prilaku dan pribadi guru akan menjadi instrumen ampuh untuk mengubah prilaku peserta didik. Sekarang, guru bukanlah sebagai orang yang harus ditakuti, tetapi hendaknya menjadi ‘teman’ bagi peserta didik tanpa menghilangkan kewibawaan sebagai seorang guru. Dengan hal itu guru dapat mempengaruhi dan mampu mengendalikan peserta didik.

Ketiga, hendaknya guru menghargai potensi yang ada dalam keberagaman siswa. Bagi seorang guru, keberagaman siswa yang dihadapinya adalah sebuah wahana layanan profesional yang diembannya. Layanan profesional guru akan tampil dalam kemahiran memahami keberagaman potensi dan perkembangan peserta didik, kemahiran mengintervensi perkembangan peserta didik dan kemahiran mengakses perkembangan peserta didik (Kartadinata, 2004:4).

Semua kemahiran tersebut perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan sistematis, secara akademik, tidak bisa secara alamiah, dan semua harus terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku mendidik.

Sementara itu, prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani. Peserta didik tidak hanya dituntut berlimu pengetahuan tinggi, tetapi harus bermoral tinggi juga. Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial maupun yang lainnya yang sesuai dengan hakikat pendidikan. Ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus patuh pada kehendak dan kemauan guru.

3 Etika Guru Profesional Terhadap Pekerjaan

Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia. Sebagai seorang yang profesional , guru harus melayani masyarakat dalam bidang pendidikan dengan profesional juga. Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi.

Oleh sebab itu, guru selalu dituntut untuk secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu layanannya. Keharusan meningkatkan dan mengembangkan mutu ini merupakan butir keenam dalam Kode Etik Guru Indonesia yang berbunyi “Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya”.

Secara profesional, guru tidak boleh dilanda wabah completism, merasa diri sudah sempurna dengan ilmu yang dimilikinya, melainkan harus belajar terus menerus (Kartadinata, 2004:1). Bagi seorang guru, belajar terus menerus adalah hal yang mutlak. Hal ini karena yang dihadapi adalah peserta didik yang sedang berkembang dengan segala dinamikanya yang memerlukan pemahaman dan kearifan dalam bertindak dan menanganinya.

Untuk meningkatkan mutu profesinya, menurut Soejipto dan kosasi ada ua cara yaitu cara formal dan cara informal. Secara formal artinya guru mengikuti pendidikan lanjutan dan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Secara informal dapat dilakukan melalui televisi, radio, koran, dan sebagainya.

4 Etika Guru Profesional Terhadap Tempat kerja

Sudah diketahui bersama bahwa suasana yang baik ditempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Ketidakoptimalan kinerja guru antara lain disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak menjamin pemenuhan tugas dan kewajiban guru secara optimal.

Dalam UU No. 20/2003 pasal 1 bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan lingkungan dan fasilitas sekolah yang memadai secara merata dan bermutu diseluruh jenjang pendidikan. Jika ini terpenuhi, guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka terwujudnya manusia seutuhnya sesuai dengan Visi Pendidikan Nasional.

Disisi lain, jika kita dihadapkan dengan tempat kerja yang tidak mempunyai fasilitas yang memadai bahkan buku pelajaran saja sangat minim. Bagaimana sikap kita sebagai seorang guru? Ternyata, keprofesionalan guru sangat diuji disini. Tanpa fasilitas yang memadai guru dituntut untuk tetap profesional dalam membimbing anak didik. Kreatifitas guru harus dikembangkan dalam situasi seperti ini.

Berkaitan dengan ini, pendekatan pembelajaran kontekstual dapat menjadi pemikiran para guru untuk lebih kreatif. Dalam pendekatan ini, diartikan strategi belajar yang membantu guru mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya drngan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, sikap profesional guru terhadap tempat kerja juga dengan cara menciptakan hubungan harmonis di lingkungan tempat kerja, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun dengan orang tua peserta didik.

Blog tentang verval NUPTK, Padamu Negeri, Sertifikasi, Panduan BOS, Tes CPNS,NISN, Kurikulum dan Silabus, simpatika, emis
tujuan pendidikanTujuan Pendidikan Nasional | Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk lebih memajukan pemrintah ini, maka usahakan pendidikan mulai dari tingkat SD sampai pendidikan di tingkat Universitas.

Pada intinya pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi disini pendidikan hanya menekankan pada intelektual saja, dengan bukti bahwa adanya UN sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan tanpa melihat proses pembentukan karakter dan budi pekerti anak.

Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 (versi Amandemen)

Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”
Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003

Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Tujuan Pendidikan Menurut UNESCO

Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) learning to Know, (2) learning to do (3) learning to be, dan (4) learning to live together. Dimana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ.

Demikianlah beberapa hal mengenai tujuan pendidikan nasional, semoga bermanfaat.