 |
| Waryono Abdul Ghofur, Image : Dirjen Pendis |
Gurumadrasah.com - Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) segera membuka pendaftaran Program Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren tahun anggaran 2023.
Hal tersebut diungkapkan Direktur PD Pontren, Waryono Abdul Ghofur, saat membuka Rapat Koordinasi Program Kemandirian Pesantren yang dilaksanakan di ruang sidang Direktorat, Kamis (26/1).
"Sebagaimana yang sudah direncanakan, insyaallah minggu pertama bulan Februari proses pendaftaran Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren sudah bisa dimulai," kata Waryono yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Program Kemandirian Pesantren.
Rapat itu sendiri digelar dalam rangka mengevaluasi jalannya program pada tahun sebelumnya sekaligus mengkoordinasikan program Kemandirian Pesantren tahun 2023 yang tengah berjalan. Hadir secara langsung Staf Khusus Menteri Agama Mohammad Nuruzzaman, Staf Ahli Menteri Agama Hasanuddin Ali, Direktur dan para Kasubdit di jajaran Direktorat PD Pontren, perwakilan Pusdiklat Kementerian Agama, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, dan Tim pengelola Kemandirian Pesantren.
Dikatakan Waryono, tahun ini program yang diharapkan membantu pengembangan bisnis usaha Pesantren tersebut akan menyasar 1000 hingga 1500 Pondok Pesantren di seluruh Indonesia.
"Untuk mempersiapkan itu, maka perlu dilakukan koordinasi bersama semua pihak yang terlibat sehingga program ini berjalan efektif dan maksimal," ucap Waryono.
Sementara itu Staf Khusus Menteri Agama, Mohammad Nuruzzaman memberikan apresiasi atas progres pelaksanaan Program Kemandirian Pesantren selama ini. Sejak digulirkan di tahun 2021, sebanyak 609 Pesantren telah mendapatkan manfaat dari Program yang menjadi prioritas Kemenag dibawah kepemimpinan Menteri Yaqut Cholil Qoumas tersebut.
"Mengingat kuota yang diproyeksikan, tahun ini berarti akan ada tiga kali lipat Pesantren penerima bantuan inkubasi bisnis dari tahun sebelumnya. Artinya akan semakin banyak Pesantren yang menerima manfaat. Maka harapannya di tahun ini kita sudah bisa melangkah pada tahap selanjutnya yakni Pesantren ini bisa menjadi Community Economy Hub. Pesantren yang sudah berjalan usahanya bisa mengajak dan menjadi pengungkit bagi Pesantren lain untuk turut berkembang. Apalagi jika masyarakat lain terlibat itu akan menjadi lebih baik,” ucap Nuruzzaman.
Nuruzzaman menambahkan, untuk memaksimalkan program Kemandirian Pesantren maka diperlukan proses pendampingan yang intensif bagi pesantren-pesantren penerima bantuan inkubasi bisnis. Selain itu koordinasi dan pengawasan juga dibutuhkan dalam proses pelaksanaan program.
"Dengan jumlah Pesantren penerima yang sedemikian besar pada tahun 2023, maka kita harus memaksimalkan pendampingan terhadap bisnis pesantren," ujar Nuruzzaman.
Sementara itu Kepala Subdit Pendidikan Pesantren Basnang Said mengharapkan agar Pesantren Pesantren-Pesantren yang berminat mengajukan bantuan Inkubasi Bisnis segera mempersiapkan diri untuk melengkapi segala persyaratan yang diperlukan, terutama mematangkan konsep dan skema bisnis yang akan dijalankan di Pesantren.
"Konsep bisnis yang ditawarkan nantinya akan menjadi variabel penting dalam penentuan lolos atau tidaknya pengajuan bantuan. OLeh karena itu Pesantren diharapkan mematangkan dan mempersiapkannya sedini mungkin," tutur Basnang Said.
"Sebagaimana yang sudah direncanakan, insyaallah minggu pertama bulan Februari proses pendaftaran Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren sudah bisa dimulai," kata Waryono yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Program Kemandirian Pesantren.
Rapat itu sendiri digelar dalam rangka mengevaluasi jalannya program pada tahun sebelumnya sekaligus mengkoordinasikan program Kemandirian Pesantren tahun 2023 yang tengah berjalan. Hadir secara langsung Staf Khusus Menteri Agama Mohammad Nuruzzaman, Staf Ahli Menteri Agama Hasanuddin Ali, Direktur dan para Kasubdit di jajaran Direktorat PD Pontren, perwakilan Pusdiklat Kementerian Agama, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, dan Tim pengelola Kemandirian Pesantren.
Dikatakan Waryono, tahun ini program yang diharapkan membantu pengembangan bisnis usaha Pesantren tersebut akan menyasar 1000 hingga 1500 Pondok Pesantren di seluruh Indonesia.
"Untuk mempersiapkan itu, maka perlu dilakukan koordinasi bersama semua pihak yang terlibat sehingga program ini berjalan efektif dan maksimal," ucap Waryono.
Sementara itu Staf Khusus Menteri Agama, Mohammad Nuruzzaman memberikan apresiasi atas progres pelaksanaan Program Kemandirian Pesantren selama ini. Sejak digulirkan di tahun 2021, sebanyak 609 Pesantren telah mendapatkan manfaat dari Program yang menjadi prioritas Kemenag dibawah kepemimpinan Menteri Yaqut Cholil Qoumas tersebut.
"Mengingat kuota yang diproyeksikan, tahun ini berarti akan ada tiga kali lipat Pesantren penerima bantuan inkubasi bisnis dari tahun sebelumnya. Artinya akan semakin banyak Pesantren yang menerima manfaat. Maka harapannya di tahun ini kita sudah bisa melangkah pada tahap selanjutnya yakni Pesantren ini bisa menjadi Community Economy Hub. Pesantren yang sudah berjalan usahanya bisa mengajak dan menjadi pengungkit bagi Pesantren lain untuk turut berkembang. Apalagi jika masyarakat lain terlibat itu akan menjadi lebih baik,” ucap Nuruzzaman.
Nuruzzaman menambahkan, untuk memaksimalkan program Kemandirian Pesantren maka diperlukan proses pendampingan yang intensif bagi pesantren-pesantren penerima bantuan inkubasi bisnis. Selain itu koordinasi dan pengawasan juga dibutuhkan dalam proses pelaksanaan program.
"Dengan jumlah Pesantren penerima yang sedemikian besar pada tahun 2023, maka kita harus memaksimalkan pendampingan terhadap bisnis pesantren," ujar Nuruzzaman.
Sementara itu Kepala Subdit Pendidikan Pesantren Basnang Said mengharapkan agar Pesantren Pesantren-Pesantren yang berminat mengajukan bantuan Inkubasi Bisnis segera mempersiapkan diri untuk melengkapi segala persyaratan yang diperlukan, terutama mematangkan konsep dan skema bisnis yang akan dijalankan di Pesantren.
"Konsep bisnis yang ditawarkan nantinya akan menjadi variabel penting dalam penentuan lolos atau tidaknya pengajuan bantuan. OLeh karena itu Pesantren diharapkan mematangkan dan mempersiapkannya sedini mungkin," tutur Basnang Said.
0Comments