Buku Tanya Jawab Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional

Gurumadrasah.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenpanRB telah menerbitkan Buku Faq Atau Tanya Jawab Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Buku ini diterbitkan sebagai panduan dalam memahami Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023.

Seperti yang disampaikan oleh menteri Abdullah Azwar Anas, M.Si. dalam pengantar peneribitan Buku Faq Atau Tanya Jawab Permenpan Rb Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional ini bahwa Program reformasi birokrasi yang telah menghasilkan perubahan dalam tata kelola manajemen ASN yang berbasis meritokrasi, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta peraturan pelaksanaannya yang mendorong ASN menjadi sebuah profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Perubahan dan penataan SDM sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi Indonesia Maju diwujudkan dengan berpedoman pada 5 (lima) prioritas kerja pemerintah (2019-2024), terdiri dari:

1. Pembangunan SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK;
2. Pembangunan infrastruktur penghubung kawasan produksi dan distribusi pendongkrak lapangan kerja;
3. Simplifikasi regulasi untuk percepatan pelayanan perizinan dan investasi;
4. Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon dan mengalihkan jabatan administrasi ke fungsional; serta
5. Transformasi ekonomi untuk peningkatan daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi.

Dalam menghadapi tantangan multidimensi era digital, yang mana juga telah mendisrupsi tatanan kerja di sektor publik, diperlukan transformasi dengan pendekatan Sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:

a. Transformasi Birokrasi Digital dengan membentuk Smart Government, organisasi yang fleksibel, dan simplifikasi proses bisnis yang kompleks menjadi sederhana, yang dilaksanakan sedapat mungkin terotomasi, melalui adopsi teknologi informasi, seperti: Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Big Data, dan Blockchain.

b. Manajemen ASN dalam Era New Normal dengan SDM Smart ASN yang berintegritas, profesional, kompeten, dan berkemampuan IT baik, yang dilaksanakan sedapat mungkin sefleksibel mungkin melalui flexible work arrangement, sehingga bisa bekerja dari manapun tanpa harus selalu berada di kantor-kantor pemerintahan.

Oleh karenanya upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien tersebut, yang mengarah pada pembentukkan organisasi dengan SDM pilihan yang berkualitas disertai proses bisnis yang sederhana dan sistem yang terotomasi, diperlukan upaya pendukung, antara lain:

a. Perubahan/penyesuaian kebijakan untuk menjadikan regulasi dan proses bisnis menjadi sesederhana mungkin.

b. Pembangunan/pengembangan sistem dan infrastruktur serba digital (fully-digital system & infrastructure).

c. Implementasi Manajemen Talenta ASN untuk membentuk kolaborasi digital leader dan digital talent.

Untuk mewujudkan kedua pendekatan tersebut, diperlukan transformasi struktural, kultural, dan digital, yang mengubah kepemimpinan dan pola pikir, proses dan praktik, output serta layanan, supaya instansi pemerintah terus memperbarui dirinya untuk keberlangsungan masa depan dalam lingkungan strategis yang dinamis dan kompleks.

Download Buku Tanya Jawab Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional