Kabar Terbaru

Aplikasi

Pengunjung

SEJAK 1 MEI 2017

Flag Counter

Total Pageviews

KMA No 141 Tahun 2018 Tentang Kelompok Kerja Program Sergur Kementerian Agama

Diposkan Oleh On April 03, 2018

kma 141 2018
Rekan Guru Madrasah dimanapun Anda berada, seperti halnya Kelompok Kerja yang telah dibentuk pada lingkungan pendidikan baik itu RA, MI, MTs, MA, dan MAK misalnya kelompok kerja kepala, guru, pengawas, ataupun sejenisnya maka untuk lebih menyempurnakan proses penyelenggaraan dan keberlanjutan dari program sertifikasi guru, sekarang telah dibentuk Kelompok Kerja Program Sertifikasi Guru pada Kementerian Agama dan telah resmi di SK kan.

Adanya KKSG (Kelompok Kerja Sertifikasi Guru) pada Kementerian Agama ini tertuang pada Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 141 Tahun 2018  Tentang Kelompok Kerja Program Sertifikasi Guru Pada Kementerian Agama.

Adapaun tugas dari Pokja Sertifgikasi Guru adalah sebagai berikut :
  1. Menyiapkan, menggandakan, dan melakukan sosialisasi panduan regulasi tentang program sertifikasi guru;
  2. Menyiapkan data, informasi, dan dokumenstasi program sertifikasi guru;
  3. Melakukan koordinasi pelaksanaan program sertifikasi guru dengan perguruan tinggi pemyelenggara program sertifikasi guru;
  4. Memberikan fasilitas penerbitan Nomor Registrasi Guru bagi guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi guru;
  5. Melakukan koordinasi penyaluran tunjangan profesi guru;
  6. Melakukan monitoring dan evalusai penyelenggaraan program sertifikasi guru; dan
  7. Melaporkan pelaksanaan tugas Pokja Program Sertifikasi Guru kepada Menteri Agama c.q Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Untuk lebih jelasnya mengenai KMA No 141 Tahun 2018 Tentang Kelompok Kerja Program Sertifiaksi Guru pada Kementerian Agama bisa Anda unduh melalui tautan link berikut ini.

Download File :
KMA NO 141 TAHUN 2018
Demikian informasi mengenai KMA No 141 Tahun 2018 Tentang Kelompok Kerja Program Sertifiaksi Guru pada Kementerian Agama yang dapat Blog Guru Madrasah sampaikan. Semoga bermanfaat...

Agar Guru Fokus Mengajar Kemenag Permudah Pencairan Tunjangan

Diposkan Oleh On March 07, 2018

kemenag permudah tunjangan
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah akan menyederhanakan proses pencairan tunjangan profesi guru (TPG). Hal ini dimaksudkan agar memudahkan sehingga guru tidak disibukkan oleh pendataan dan pemberkasan, serta bisa lebih fokus mengajar.

Hal ini disampaikan Direktur GTK Madrasah, Suyitno pada pembahasan Juknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah di Jakarta. Menurut Suyitno, Direktorat GTK Madrasah ingin membantu penyederhanaan tugas para guru agar mereka tidak terbebani dengan proses administrasi panjang yang terkait dengan dirinya sendiri.

“Selama ini, setiap kali pengajuan pencairan tunjangan profesi guru, harus selalu disertai berkas. Ke depan, data pengajuan pencairan itu cukup dilakukan satu kali saja di awal, selebihnya data pencairan cukup mengacu kepada data yang sudah ada," tegasnya, seperti yang admin lansir dari situs Kemenag RI pada Jumat (02/03).

Untuk mendukung penyederhanaan itu, berkas yang pertama kali diajukan akan diberikan Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT). “Guru yang sudah mendapatkan SKAKPT, pada pencairan selanjutnya tinggal melampirkan surat itu saja,” terangnya.

Proses ini akan dilengkapi dengan sistem berbasis online yang nanti akan ada di Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA).

“Dengan SKAKPT ini, maka proses pencairan berikutnya cukup dengan mengecek ulang status beban kerja (SKMT dan SKBK), status keaktifan guru, status kehadiran guru pada bulan sebelumnya,” kata Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang.

Manfaat dengan adanya sistem ini, progres pembayaran bisa dengan mudah dimonitor oleh Kemenag pusat serta persyaratan administrasi secara manual oleh para guru bisa dihapuskan.

Rapat Pembahasan Juknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah ini diikuti para pejebat eselon III dan IV Direktorat GTK Madrasah beserta jajarannya, serta perwakilan dari Biro Hukum Kemenag, Itjen, Biro Kepegawaian, Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag, Pengawas Madrasah, Widiaiswara, Pusdiklat Kemenag, dan Kepala Madrasah. [sumber : kemenag.go.id]

Permendikbud No 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Diposkan Oleh On December 10, 2017

Permendikbud No 37 Tahun 2017
Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru dalam Jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permendikbud No 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015
Pasal 3
1.Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dilaksanakan melalui Program PPG yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

2.Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi

Pasal 4
Peserta Program PPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.Memiliki kualifikasi akademik saijana (S-1) atau diploma empat (D-IV);

2.Guru dalam Jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015;

3.Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan

4.Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5
(1).Menteri menetapkan kuota nasional peserta Program PPG setiap tahun.

(2).Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengusulkan Guru dalam Jabatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk mengikuti Program PPG kepada Menteri.

(3).Menteri melakukan verifikasi data atau dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4).Menteri melakukan seleksi calon peserta Program PPG sesuai dengan usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5).Menteri menetapkan peserta Program PPG berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6).Penetapan nama peserta Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 6
(1).Guru dalam Jabatan yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Program PPG berhak memperoleh Sertifikat Pendidik. i

(2).Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7
(1).Menteri wajib memberikan nomor registrasi guru bagi guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2).Guru yang memiliki lebih dari satu Sertifikat Pendidik, hanya mendapat 1 (satu) nomor registrasi guru.

Pasal 8
(1).Pelaksanaan Program PPG bagi Guru dalam Jabatan sesuai dengan kuota nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibiayai oleh:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah; dan/atau
c. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2).Pembiayaan pelaksanaan Program PPG oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk biaya pribadi.

(3).Pemerintah pusat dapat memberikan biaya pribadi bagi Guru dalam Jabatan yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri.

(4).Selain pembiayaan pelaksanaan Program PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menganggarkan biaya pribadi. i

(5).Biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) meliputi biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan keperluan pribadi lainnya.

Lebih jelasnya mengenai Permendikbud No 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015, silahkan rekan guru bisa unduh melalui link berikut ini.
PERMENDIKBUD NO. 37 TAHUN 2017
Demikian mengenai Permendikbud No 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015. Semoga bermanfaat...

Inilah Jadwal Pelaksanaan UKG Ulang Ke-2 Tahun 2017

Diposkan Oleh On October 31, 2017

ukg ulang ke 2 tahun 2017
Pada kesempatan ini, Blog Guru Madrasah akan menyajikan tulisan yang berjudul Inilah Jadwal Pelaksanaan UKG Ulang Ke-2 Tahun 2017. Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, UKG ulang ke-2 akan dilaksanakan mulai tanggal 6 hinga 11 November Tahun 2017 untuk peserta yang tidak lulus UKG ulang 1 pada kesempatan yang telah lalu.

Demi untuk memperlancar proses pelaksanaan UKG ke-2 tersebut, apabila Anda mendapati keadaan di mana informasi tempat tugas saat ini ternyata tidak sesuai, maka dimohon untuk segera melaporkan tempat tugas sesuai keadaan sebenarnya dengan cara menghubungi dinas Kabupaten/Kota dan dinas Provinsi bagi guru Dikmen agar segera diteruskan ke LPMP karena basis data yang akurat terkait tempat tugas masing-masing peserta UKG Ke-2 ini dipergunakan sebagai awal persiapan penempatan TUK (Tempat Uji Kompetensi).

Anda bisa mengakses ke laman http://kemdiknas.swin.net.id/ untuk keperluan cek nama-nama daftar peserta UTN/ UKG ulang ke-2 tahun 2017 ini. Adapun Informasi mengenai lokasi pelaksanaan tempat uji kompetensi (TUK), jadwal pelaksanaan per-peserta dan cetak kartu peserta bisa Anda lihat dan cetak secara mandiri pada awal bulan November pada laman yang kami sediakan di atas.

Berikut kami sediakan link untuk Cek Peserta UKG Ulang Ke-2 dan link untuk mengunduh/ mendownload Kisi-Kisi MateriPLPG 2017.

Dwonload File :
 Demikian informasi mengenai jadwal UKG Ulang yang kedua tahun 2017. Semoga bermanfaat untuk rekan guru semua.

Daftar Peserta Sertifikasi Guru dan Pengawas PAI 2017

Diposkan Oleh On October 08, 2017

peserta sertifikasi 2017
Berikuti ini kami lampirkan data calon longlist peserta PLPG sertifikasi guru PAI/Pengawas PAI 2017, seperti yang kami lansir dari situs resmi Direktur Jenderal Kementerian Agama di http://pendis.kemenag.go.id/.

Hal ini sesuai Surat Keputusan  Nomor: 4736/DJ.l/Dt.I.lV/Dt.I.IV.5/KP.02.2/09/2017 tanggal 27 September 2017,  Direktur  Jenderal Pendidikan Islam tentang Peserta Sertifikasi Guru dan Pengawas PAI Tahun 2017.

Dalam Pemberitahuan  Peserta Sertifikasi Guru dan Pengawas PAI 2017 tersebut tertulis sebagi berikut:

Menyusuli surat kami Nomor : Surat Keputusan  Nomor: 1551/DJ.l/Dt.l.lV/5/HM.01/09/2017 tanggal 17 April 2017,  bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penididikan Islam tentang Peserta Sertifikasi Guru dan Pengawas PAI Tahun 2017. Dimohon  kesediaan  Saudara  untuk memberitahukan   informasi ini  kepada  para peserta sertifikasi agar  mereka  mempersiapkan diri dan  membantu  untuk mensukseskan pelaksanaan sertifikasi tahun ini.

Namun Lembaga  Pendidik  dan Tenaga  Kependidikan  (LPTK) penyelenggara  sertifikasi tahun  ini  hanya  menetapkan  satu LPTK  yaitu  Fakultas  llmu  Tarbiyah  dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. lnformasi    lebih    lanjut   silahkan menghubungi pihak penyelenggara  sertifikasi (UIN Syarif Hidayatullah)

Lebih lengkapnya mengenai Daftar Peserta Sertifikasi Guru dan Pengawas PAI 2017 ini bisa Anda unduh melalui tautan link berikut ini.

Download File :

Demikian informasi mengenai Daftar Peserta Sertifikasi Guru dan Pengawas PAI 2017. Semoga info ini bermanfaat buat bapak ibu guru.

Kabar Gembira, TPG dan Inpassing Terhutang Sudah Bisa Dicairkan

Diposkan Oleh On September 30, 2017

tpg dan inpassing sudah bisa dicairkan
Kabar gembira buat para guru yang sudah mengikuti inpassing dan sertifiaksi guru, pasalnya dana sebesar 1,4 triliun TPG dan Inpassing Terhutang Sudah Bisa Dicairkan. Berita ini admin kutip dari web resmi Kemenag Republik Indonesia yang beralamat di www.kemenag.go.id. Adapaun berita mengenai 1,4 triliun TPG dan Inpassing Terhutang Sudah Bisa Dicairkan selengkapnya bisa Anda simak berikut ini.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Inpassing yang terhutang sejak tahun 2015 sudah bisa dicairkan. Menag minta para Kepala Kanwil untuk segera memprosesnya.

“Anggaran 1,4triliun sudah bisa dicairkan, tidak harus menunggu sisanya karena sedang diverifikasi BPKP,” kata Menag Lukman saat memberikan sambutan dan arahan pada acara Rapat Koordinasi Nasional, Optimalisasi Pembayaran TPG dan Inpassing Terhutang, Ditjen Pendis Kementerian Agama di Gedung MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (28/09).

Total anggaran yang dibutuhkan untuk membayar TPG dan Inpassing terhutang mencapai Rp4.6triliun. Dari jumlah itu, anggaran sebesar Rp1.4triliun sudah bisa dicairkan. Sisanya, masih menunggu hasil verifikasi BPKP.

Menag berharap, proses pencairan ini bisa segera tuntas. Kepada Inspektorat Jenderal, Menag minta agar ikut mengawal, memantau dan memonitoring pencairan sehingga tepat dan sesuai aturan.

“Saya tekankan, Irjen dan jajarannya ini dikawal betul, dan perlu juga dibuat gugus tugas atau satuan tugas yang secara khusus memantau dan memonitor pencairan TPG dan Inpassing terhutang,” pesan Menag.

Bila perlu, kata Menag, Itjen juga melakukan pendampingan. Di  Jawa Timur misalnya, harus ada  perhatian khusus karena anggarannya cukup besar. Ini perlu dibuat gugus tugas agar setiap saat dapat memantau implementasinya.

Sebelumnya, Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin memastikan bahwa anggaran TPG dan Inpassing terhutang sebesar Rp4.6triliun sudah tersedia di Kanwil Provinsi se Indonesia. Untuk itu, Kamaruddin minta para Kakanwil untuk segera mengambil langkah-langkah sistemasis.

“Anggaran 1.4triliun sudah diperiksa BPKP dan sudah bisa dibayarkan. Sekarang, dalam 10 hari ke depan, menunggu verifikasi BPKP senilai 2.2triliun, dan 1triliun lagi itu on going,” kata Kamaruddin Amin.

Pencairan TPG dan Inpassing terhutang dilakukan oleh Kanwil Kemenag Provinsi. Semenara data guru penerima by name by address ada di Kabupaten/Kota. “Saya dan kita semua memupuyai komitmen dan harapan yang sama. Semoga pencairan 4.6triliun TPG dan Inpassing ini berjalan baik dan sukses,” tuturnya.

Irjen Kemenag Nur Kholis Setiawan meminta jajarannya  mengawal dan memastikan bahwa data yang sudah terverifikasi baik dari BPKP dan BPK sudah lengkap.

“Kita anggap ini adalah hajat bersama. Kami diberi tugas mengawal proses pembayaran hutang ini. Ada 6 provinsi  mendapat pengawalan khusus, yakni: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Bukan berarti Provinsi lain tidak terkawal, kami juga akan menerjunkan khusus dari Inspektorat Wilayah,” kata Nur Kholis.

Rapat ini dihadiri seluruh Kepala Kanwil, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dan seluruh bendahara bidang Pendidikan Islam se Indonesia.

Contoh Pembuatan Laporan Akhir PLPG

Diposkan Oleh On September 29, 2017

contoh laporan akhir plpg
Setiap selesai pelaksanaan PLPG guru tentunya sudah menjadi kewajiban membuat laporan kegiatan pelaksanaan PLPG tersebut. Namun tidak sedikit dari peserta PLGP yang bingung dalam penyusunan laporan akhir kegiatan tersebut. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, Blog Guru Madrasah akan membagikan contoh dari Laporan Akhir PLPG.

Contoh Laporan Akhir PLPG atau laporan akhir pelaksanaan pembekalan peserta PLPG untuk sertifikasi guru yang kami bagikan ini juga kami sisipkan template laporan tugas pembekalan akhir PLPG, laporan PLPG akhir ini dibuat untuk tahap selesainya proses pembekalan secara online pada guru-guru yang akan mengikuti PLPG untuk proses sertifikasi dalam beberapa tahapan online pada KSG PLPG kemdikbud.

Baca Juga : Materi PLPG KSG Sertifikasi Guru Kemenag Tahun 2017

Adapun untuk syarat yang baik dalam pembuatan laporan akhir PLPG adalah sebagai berikut :
  1. Font Times New Roman; 12 pt; Spasi 1,5.
  2. Bila telah selesai, silahkan membuat materi tayang (powerpoint) untuk presentasi hari pertama PLPG. Presentasi sesuai kelas pembekalan (10-11 orang) dan akan dinilai oleh instruktur lain.
  3. Laporan akhir dan ppt harap dikonsultasikan ke mentornya masing-masing melalui email.
  4. Yang perlu diingat, power point hanya berisi poin-poin penting dengan penjelasan singkat, bukan fulltext laporan.
  5. Laporan dijilid dan diberi cover berwarna , logo di cover tidak perlu warna (cukup hitam putih).
Lebih lengkap mengenai Contoh Laporan Akhir PLPG ini bisa rekan guru unduh melalui tautan link berikut ini.
Download File :

Demikian mengenai Contoh Laporan Akhir PLPG yang kami lengkapi dengan Template Laporan akhir tersebut. Semoga bisa bermanfaat, khususnya kepada rekan guru yang mengikuti PLPG tahun ini. Jangan lupa like fanspage Guru Madrasah untuk mendapatkan update artikel dari Guru Madrasah.