Kabar Terbaru

Aplikasi

Pengunjung

SEJAK 1 MEI 2017

Flag Counter

Total Pageviews

KMA Nomor 536 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

Diposkan Oleh On October 17, 2018

kma no 536 tahun 2018
Penyelenggaraan birokrasi yang baik akan tercermin pada hasil produk berupa layanan sehingga tingkat kepuasan stakeholdres menjadi lebih meningkat. Dalam rangka meningkatkan layanan kepada internal maupun eksternal, Kementerian Agama sudah memulai melaksanakan agenda reformasi birokrasi dimulai sejak tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kementerian Agama semakin serius dan konsisten dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dan diwajibkan oleh Peraturan Presiden tersebut sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi. Sasarannya yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi, kementerian/lembaga yang telah berhasil mengimplementasikan sasaran dari program reformasi birokrasi diberikan tunjangan kinerja yang besarannya ditetapkan dan disetujui oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional berkoordinasi dengan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi.

Dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi, tentunya harus mengacu kepada regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Hal ini sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Agama agar sejalan dengan program prioritas nasional dalam ha! melaksanakan reformasi birokrasi. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 menghasilkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas, salah satunya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian yang memiliki jumlah satuan kerja (satker) dan pegawai yang sangat banyak, sehingga tidak mudah melakukan proses reformasi birokrasi dengan cepat. Bagi institusi pemerintahan yang rata-rata memiliki scope besar, tentu membutuhkan energi dan strategi khusus untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi. Seiring dengan berjalannya waktu hingga kini perubahan-perubahan semakin dirasakan dengan tercapainya beberapa layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama, baik internal maupun eksternal. 

Sebagai bentuk perubahan pada Kementerian Agama yang telah dirasakan sampai saat ini adalah dapat terlihat pada tiga ha! yaitu 1) hasil Opini Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian "WTP"; 2) nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Agama yang seialu meningkat dari tahun ke tahun; 3) hasil peniiaian layanan pubiik yang dilakukan oleh Ombudsman RI (ORI), Sadan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga lain yang melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan regulasi lainnya yang terkait dengan "keharusan" setiap kementerian/lembaga dalam melaksanakan reformasi birokrasi, Kementerian Agama sudah menyusun rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan seianjutnya seiama Iima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Rencana rinci tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama tahun 2015-2019 yang seianjutnya disempurnakan ke dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 582 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 447 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agarna Tahun 2015-2019.

Dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama agar sesuai dengan road map yang sudah ditetapkan sehingga inline pelaksanaannya antara satuan kerja Pusat dan Daerah, perlu telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama yang berperan dalam memonitoring pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan sehingga dapat dianalisis permasalahan dan melakukan langkah perbaikan pada masing-masing area perubahan. Tim Pokja RB harus melaporkan kepada pimpinan satuan kerjanya terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya sehingga pimpinan dapat secara nyata, jelas dan tegas dalam pengambilan langkah perbaikan.

Selanjutnya, pelaksanaan program reformasi birokrasi pada seluruh satuan kerja Kementerian Agama dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, untuk mensinergikan dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama sehingga perlu disusunnya pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja pada Kementerian Agama untuk dapat menjalankan program reformasi birokrasi secara optimal.

Tujuan dan Sasaran
Pedoman ini disusun bertujuan untuk memberikan keseragaman pemahaman kepada satuan kerja muiai dari unsur pimpinan sampai dengan pelaksana pada Kementerian Agama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Adapun sasaran yang diharapkan dengan terimplementasikannya pedoman ini yaitu:
  1. memudahkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh satuan kerja Kementerian Agama;
  2. meningkatkan komitmen dan konsistensi pimpinan satuan kerja terhadap penerapan reformasi birokrasi di lingkungannya;
  3. mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel (termasuk pengalokasian anggaran yang sesuai dengan program reformasi birokrasi) sampai dengan seluruh satuan kerja Kementerian Agama;
  4. meningkatkan indeks reformasi birokrasi Kementerian Agama; dan
  5. meningkatkan pelayanan internal dan eksternal yang diberikan oleh Kementerian Agama.

Pengertian Umum
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
  1. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistern manajemen SOM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
  2. Zona lntegritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam ha! pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
  3. Road Map Reformasi Birokrasi adalah peta jalan (road map) reformasi birokrasi yang berisi rencana pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada tingkat kementerian untuk melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan.
  4. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker meliputi unit kerja mulai dari Unit Eselon I Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Kantor Wilayah Kernenterian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan serta Asrama Haji pada Kementerian Agama yang melaksanakan reformasi birokrasi.
  5. Tim Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Tim RB adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan satker yang mempunyai tugas melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.
  6. Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Pokja RB adalah salah satu unsur dalam Tim RB yang mempunyai tugas memastikan terlaksananya delapan area perubahan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi.
  7. Tim Kerja Zona Integritas yang selanjutnya disingkat Tim Kerja ZI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan satker yang mempunyai tugas melaksanakan pembangunan zona integritas pada seluruh satker Kementerian Agama.
  8. Agen perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor dan mampu menggerakkan perubahan sekaligus dapat berperan sebagai panutan dalam berperilaku yang mencerminkan lima nilai budaya kerja dan memiliki kinerja tinggi.
  9. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
  10. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Ruang Lingkup

Format RPP Kurikulum 2013 Revisi 2018 untuk Jenjang SMP/MTs

Diposkan Oleh On October 15, 2018

format rpp k13 revisi 2018
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar.

Selanjutnya menurut Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 lampiran IV tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan peyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus.

Sementara itu menurut Panduan Teknis Penyusunan RPP di Sekolah Dasar, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemua atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).

Setiap pendidik pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) di gugus sekolah, di bawah koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar merupakan pendekatan pembelajaran Tematik Terpadu dari kelas I sampai kelas VI.

Prinsip-pirinsip Pengembangan RPP

Pengembangan RPP mengikuti prinsip-prinsip berikut:
Baris isi
  1. RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam betuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.
  2. RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar.
  3. RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik.
  4. RPP sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar.
  5. RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis.
  6. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan.
  7. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik.
  8. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belalajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
  9. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

Komponen dan sistematika RPP

Menurut Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013 Lampiran IV tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Pembelajaran, RPP paling sedikit memuat:
  1. Tujuan pembelajaran
  2. Materi pembelajaran
  3. Metode pembelajaran
  4. Sumber belajar
  5. Penilaian

Format RPP K13 Kurikulum 2013 Revisi 2018 untuk SMP MTs

Berikut ini kutipan teks/keterangan dari isi berkas Format RPP K13 Kurikulum 2013 Revisi 2018 untuk SMP MTs:

Buku Guru dan Siswa Matematika Kelas 7 SMP/MTs Kurikulum 2013 Revisi Terbaru

Diposkan Oleh On October 15, 2018

buku matematika kelas 7 kurtilas
Matematika adalah bahasa universal dan karenanya kemampuan matematikasiswa suatu negara sangat mudah dibandingkan dengan negara lain. Selain dariitu, matematika juga dipakai sebagai alat ukur untuk menentukan kemajuanpendidikan di suatu negara. Kita mengenal PISA (Program for International StudentAssessment) dan TIMSS (The International Mathematics and Science Survey) yangsecara berkala mengukur dan membandingkan antara lain kemajuan pendidikanmatematika di beberapa negara.

Standar internasional semacam ini memberikan arahan dalam merumuskanpembelajaran matematika di SMP/MTs. Hasil pembandingan antara yang kitaajarkan selama ini dengan yang dinilai secara internasional menunjukkan adanyaperbedaan, baik terkait materi maupun kompetensi. Perbedaan ini menjadi dasardalam merumuskan pembelajaran Matematika dalam Kurikulum 2013.

Buku Guru Matematika Kelas VII SMP/MTs Kurikulum 2013 ini ditulis denganberdasarkan pada materi dan kompetensi yang disesuaikan dengan standarinternasonal tersebut. Terkait materi misalnya, sebagai tambahan, sejak kelas VIItelah diajarkan antara lain tentang bilangan, himpunan, aljabar dan penerapannya,perbandingan, geometri dan penyajian data. Keseimbangan antara matematikaangka dan matematika pola dan bangun selalu dijaga. Kompetensi pengetahuanbukan hanya sampai memahami secara konseptual tetapi sampai ke penerapanmelalui pengetahuan prosedural dalam pemecahan masalah matematika.

Kompetensi keterampilan berpikir juga diasah untuk dapat memecahkan masalahyang membutuhkan pemikiran order tinggi seperti menalar pemecahan masalahmelalui permodelan, pembuktian dan perkiraan/pendekatan.

Setiap awal bab pada buku ini disajikan kover bab. Bagian ini berisi ilustrasi dandeskripsi singkat yang menarik berkaitan dengan materi bab yang bersangkutan.Selain itu, di awal bab juga disajikan Kompetensi dasar, indikator dan PengalamanBelajar yang akan kalian capai dalam setiap bab. Kata-kata kunci merupakaninti dari materi. Bacalah terlebih dahulu kata-kata kuncinya sebelum kalianmempelajari isi materi.

Pada buku Guru ini terdapat dua macam bentuk petunjuk membelajarkan, yaituPetunjuk Umum dan Petunjuk Khusus. Pada Petunjuk Umum disajikan tentangkonsep kurikulum 2013, keterkaitan antara KI-KD, karakteristik pembelajaranmatematik, petunjuk membelajarkan kegiatan saintifik, dan pedoman penilai.

Pada Petunjuk Khusus disajikan tentang petunjuk kegiatan membelajarkan dalampendekatan ilmiah, yaitu mengamati, menanya, menggali informasi, menalar, danmengomunikasikan yang disajikan dengan ikon-ikon tertentu, yaitu Ayo Kita Amati,Ayo Kita Menanya, Ayo Kita Menggali Informasi/Sedikit Informasi/Ayo KitaMencoba, dan Ayo Kita Berbagi. Buku Guru pada petunjuk umum ini disertakanjuga kunci jawaban pada setiap kegiatan Ayo Kita Berlatih, Uji Kompetensi setiapbabnya dan Uji Kompetensi Semester. Buku Guru ini menjabarkan usaha minimalyang harus dilakukan Guru untuk mencapai kompetensi dan indikator yangdiharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan dalam Kurikulum 2013,Guru menjadi fasilitator siswa untuk mencari sumber belajar lain yang tersediadan terbentang luas di sekitarnya. Peran Guru sangat penting untuk meningkatkandan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersedian kegiatan pada buku Guruini. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatanlain yang sesuai dan relevan yang besumber dari lingkungan sosial dan alam.

Buku Guru ini merupakan edisi ketiga sebagai penyempurnaan dari edisi pertamadan kedua. Buku Guru ini masih sangat terbuka dan perlu terus dilakukan perbaikanuntuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para pembacamemberikan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan padaedisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami mengucapkan terima kasih. Mudahmudahankita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikandalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Setelah mempelajari materi pada buku ini, siswa diharapkan memahami materiyang disajikan. Oleh karena itu, konsep yang disajikan pada buku ini disampaikansecara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang sederhana. Selain itu, bukuini juga memiliki tampilan yang menarik sehingga siswa tidak akan merasa bosan.Akhir kata penulis ucapkan, semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakanuntuk pendamping belajar sebaik-baiknya.

Download Buku Guru dan Siswa Matematika Kelas 7 SMP MTs Kurikulum 2013 Revisi Terbaru

Selengkapnya mengenai susunan dan isi berkas Buku Guru dan Siswa Matematika Kelas 7 SMP MTs Kurikulum 2013 Revisi Terbaru ini silahkan unduh pada link di bawah ini:

Download File:


Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai Buku Guru dan Siswa Mapel Matematika Kelas 7 SMP MTs Kurikulum 2013 Revisi Terbaru. Semoga bisa bermanfaat.

Juknis Pemberian Tunjangan Insentif Bagi Guru Non PNS Pada Madrasah Tahun 2018

Diposkan Oleh On October 10, 2018

juknis insentif guru non pns madrasah 2018
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru terdapat ketentuan yang menghapus pembayaran tunjangan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil/guru non PNS, namun Kementerian Agama tetap mempertahankan tunjangan ini, hanya saja berganti nama menjadi insentif. Istilah baru itu muncul dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1 Tahun 2018.

Fungsi utama dari tunjangan insentif adalah untuk memberikan tanggungjawab dan dorongan kepada guru bukan pegawai negeri sipil/guru non pegawai negeri sipil, Tunjangan lnsentif untuk menjamin bahwa guru bukan pegawai negeri sipil/guru non PNS akan mengarahkan dirinya dapat memotivasi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan tujuan utama pemberian insentif adalah untuk meningkatkan kinerja guru bukan pegawai negeri sipil/ guru non PNS dalam meningkatkan mutu pendidikan. lnsentif diberikan kepada guru bukan pegawai negeri sipil/guru non PNS untuk meningkatkan kinerjanya dalam proses belajar mengajar.

Guru merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pendidikan agar dapat mengimplementasikan disiplin ilmu yang mereka miliki maka harus diperhatikan kesejahteraannya bukan hanya kewajibannya saja dengan berbagai macam beban pekerjaan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru bukan pegawai negeri sipil/ guru non PNS maka perlu diberikan tunjangan insentif untuk memotivasi dan meningkatkan kinerjanya. Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2018 memberikan tunjangan insentif kepada guru bukan pegawai negeri sipil/ guru non pegawai negeri sipil.

Pengertian
  1. Tunjangan Insentif adalah tunjangan yang diberikan kepada guru bukan pegawai negeri sipil/guru non pns yang bertugas pada Madrasah;
  2. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat GBPNS adalah guru bukan pegawai negeri sipil/guru non PNS pada Madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; 
  4. Madrasah adalah madrasah formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan; 
  5. Satminkal adalah satuan administrasi pangkal/tempat tugas induk/instansi induk guru melaksanakan tugasnya sebagai basis data NPK/NUPTK; 
  6. Guru Tetap yang selanjutnya disebut GTBPNS adalah guru Bukan Pegawai Negeri Sipil/guru non PNS yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau Kepala Madrasah Negeri untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru; 
  7. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disebut GTY adalah guru Bukan Pegawai Negeri Sipil/guru non PNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, melaksanakan tugasnya pada madrasah swasta untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru; 
  8. Guru Tidak Tetap Yayasan yang selanjutnya disebut GTTY adalah guru Bukan Pegawai Negeri Sipil/ guru non PNS yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan dikctahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Tujuan
Pemberian Tunjangan Insentif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil/guru non PNS pada Madrasah tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan:
  1. Kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik di Madrasah;
  2. Motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya; dan
  3. Kesejahteraan Guru Madrasah bukan pegawai negeri sipil/guru non PNS.
Sasaran
Sasaran atau penerima tunjangan insentif guru tahun 2018 dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut:
l. Sasaran
a. Berstatus sebagai guru Madrasah.
b. Bukan PNS/Non PNS pada Kementerian Agama.

2. Kriteria
Kriteria guru Madrasah penerima tunjangan insentif sebagai berikut:
  1. Guru bukan PNS/guru non PNS yang masih aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem lnformasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama);
  2. Belum lulus Sertifikasi Guru;
  3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agarna (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
  4. Aktif selama 2 tahun berturut-turut sebagai guru mengajar pada satuan adrninistrasi pangkal binaan Kementerian Agama;
  5. Memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV;
  6. Bertugas pada madrasah yang memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan dari Kementerian Agama;
  7. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama;
  8. Belum memasuki usia pensiun; 
  9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain Madrasah Kementerian Agama;
  10. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Sumber Dana
Pemberian tunjangan insentif ini dibebankan anggarannya pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tahun 2018.

Mekanisme Pelaksanaan
1. Penetapan Penerima
a. Kepala Madrasah mengidentifikasi, menghimpun, dan mengusulkan guru dalam lingkup tugasnya yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai calon penerima tunjangan insentif (Format Jampiran surat usulan terlampir). Setiap calon yang diajukan harus disertai dengan dokumen pendukung yang meliputi:
  1. Bukti keaktifan sebagai guru pada semester berjalan berupa print out format S25A dan/atau kartu PTK yang tercetak secara digital melalui SIMPATIKA;
  2. Bukti cetak Surat Keputusan Layak Tunjangan lnsentif guru madrasah bukan PNS/Non PNS dari Simpatika;
b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh Kepala Madrasah tersebut berdasarkan kriteria, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

c. Jika anggaran yang teralokasikan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tidak mencukupi seluruh kebutuhan Tunjangan Insentif Guru Bukan PNS/Guru Non PNS yang memenuhi syarat di atas, maka harus diprioritaskan untuk:
  1. Berdasarkan prioritas usia yang lebih tua;
  2. Yang lebih lama masa tugasnya;
  3. Bukan penerima Tunjangan Khusus.
d. Berdasarkan hasil verifikasi, Kantor Kernen terian Agama Kabupaten/Kota menetapkan nama-narna Guru Madrasah penerima tunjangan insentif (diurutkan secara alfabetik) dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (Format Surat Keputusan beserta lampirannya sebagaimana terlampir).

e. Kantor Kementcrian Agama Kabupaten/Kota wajib mengirimkan salinan SK penerima tunjangan insentif tahun 2018 beserta lampirannya dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja menanda tangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas penetapan nama-nama penerima Tunjangan lnsentif Guru Bukan PNS.

2. Penyaluran Tunjangan Insentif
a. Tunjangan lnsentif bagi guru bukan PNS/guru non PNS pada Madrasah diberikan/ disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan.

b. Pembayaran/penyaluran tunjangan insentif dilakukan secara periodik: bulanan, triwulanan, atau 6-bulanan (semesteran) sesuai kondisi satuan kerja pelaksananya.

Nominal Tunjangan lnsentif
a. Besar tunjangan insentif adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan. Jumlah itu diberikan kepada guru dan tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apapun, dalam bentuk apapun, dan oleh pihak manapun, kecuali pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam perunjuk teknis ini, hanya menerima Tunjangan lnsentif (Rp. 250.000,- per bulan, meskipun mengajar pada 2 (dua) Madrasah atau lebih.

Kewajiban Penerima Tunjangan Insentif
a. Melaksanakan pembelajaran dan/atau bimbingan kepada peserta didik minimal I (satu) tahun pelajaran, sesuai jadwal di Madrasah yang menjadi tempat rugasnya.

b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan Madrasah termasuk administrasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan untuk lebih jelasnya mengenai SK Dirjen Pendis Nomor 484 Tahun 2018 tentang Juknis Pemberian Tunjangan Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri (Non PNS) Pada Madrasah Tahun 2018 dan KMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama ini silahkan lihat dan unduh pada link di bawah ini:

Unduh File:
Itulah ulasan mengenai SK Dirjen Pendis Nomor 484 Tahun 2018 tentang Juknis Pemberian Tunjangan Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri (Non PNS) Pada Madrasah Tahun 2018 dan KMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama. Semoga bisa bermanfaat dan terimakasih atas kunjungan anda di blog Guru Madrasah.

Petunjuk Teknis Madrasah Robotic Competition 2018

Diposkan Oleh On October 05, 2018

juknis mrc 2018
Pendidikan madrasah ditujukan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai program yang antara lain adalah dalam bentuk kegiatan kesiswaan.

Kompetisi Robotik Madrasah merupakan ajang kompetisi robot tingkat madrasah. Program ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015 di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan. Tahun kedua 2016 di Mall of Indonesia, Jakarta Utara, dan tahun ketiga 2017 diselenggarakan di ICE (Indonesia Convention Exhibition) Serpong, Banten. Pada pelaksanaan tahun keempat ini 2018 diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan output yang dihasilkan. Kompetisi Robotik Madrasah merupakan program baru yang menjadi salah satu program unggulan Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Program ini ke depannya akan diselenggarakan setiap tahun.

Kompetisi Robotik Madrasah diharapkan memberikan pengaruh signifikan bagi terwujudnya semangat belajar siswa madrasah, khususnya di bidang teknologi, robotika dan otomasi. Tercapainya kondisi tersebut di lingkungan pendidikan madrasah memacu siswa dalam meraih prestasi belajar, kreatif, inovatif dan menghasilkan penemuan teknologi baru yang membanggakan.
mrc 2018
Harapan kami di masa mendatang Kompetisi Robotik Madrasah dapat diselenggarakan juga pada tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Sehingga peserta yang mengikuti Kompetisi Robotik Madrasah tingkat nasional telah melalui seleksi prestasi dan benar-benar merupakan siswa terbaik di tingkat provinsi. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan hasil Kompetisi Robotik Madrasah tingkat nasional merupakan bibit-bibit yang bisa diorbitkan pada kompetisi robot tingkat nasional maupun internasional yang berasal dari madrasah.

Guna pencapaian target yang telah ditetapkan disusunlah buku panduan pelaksanaan Kompetisi Robotik Madrasah Tahun 2018. Melalui buku panduan ini diharapkan pihak¬pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan Kompetisi Robotik Madrasah dapat menggunakan buku panduan ini, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.

A. LATAR BELAKANG
1. Kondisi Umum
a. Era otomatisasi dalam segala aspek kehidupan membuat perkembangan tehnologi terutama robotik akan memegang peranan yang sangat penting.
b. Pendidikan robotik selain meningkatkan inteligensi anak-anak, dapat juga mengembangkan kreativitas dan daya imajinasi anak. Bagaimana mereka merencanakan, merangkai dan membangun robot sesuai imaginasi mereka.
c. Meningkatkan kreativitas setiap anak yang terlibat. Pola pembelajaran yang dikembangkan dalam kompetisi robotik memacu anak untuk belajar bekerjasama (team work) dalam menyelesaikan setiap tugas dan tantangan yang diberikan. Sehingga anak tidak saja diajarkan bagaimana berkompetisi, tapi juga belajar, bagaimana bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya dan memenangkan kompetisi.
d. Robot-robot yang dirangkai dan diotomasi adalah robot-robot yang memiliki manfaat besar bagi manusia. Di sini, siswa-siswi madrasah didorong untuk menumbuhkan kreativitas dan imaginasinya bagi kebermanfaatan manusia di muka bumi.

2. Kondisi Khusus Madrasah
a. Semakin banyak madrasah yang ingin menyelenggarakan pembelajaran robotika di madrasahnya. Namun sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran robotika di madrasah masih sangat minim.
b. Kurangnya sarana dan prasarana di madrasah terkait robotika dan otomasi sehingga tidak mudah untuk mewujudkan kegiatan program pendidikan baik ektrakurikuler maupun intrakurikuler di bidang robotika dan otomasi.
c. Tingginya antusiasme siswa/i untuk mengenal dan mempelajari teknologi robotika dan otomasi.
d. Telah mulai bermunculan pelajar madrasah yang mengikuti kompetisi robotika baik di dalam maupun luar negeri.
e. Banyaknya siswa-siswi madrasah yang telah berhasil memperoleh medali di kompetisi robotik baik di dalam maupun di luar negeri.

B. NAMA KEGIATAN
Kegiatan ini bernama Kompetisi Robotik Madrasah. Kompetisi Robotik Madrasah merupakan ajang kompetisi robotika dan otomasi tingkat Madrasah se-Indonesia. Mulai dari menemukan ide, merakit atau merancang, mengoperasikan hingga menemukan teknologi baru di bidang robotika dan otomasi dan bahkan sampai pada cara mempresentasikan atau menyakinkan kepada orang lain bahwa robot yang dirancang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia.

C. TUJUAN
Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah:
  • Melatih Motorik siswa; Melatih motorik mereka sangatlah penting, dengan pembelajaran robotik mereka belajar untuk merangkai dan menyusun balok menjadi berbagai macam bentuk.
  • Melatih Kreativitas; dengan belajar menyusun dan merangkai, maka kreatifitas anak akan berkembang. Anak-anak akan belajar bagaimana bentuk robot yang mereka inginkan dan belajar untuk mewujudkannya.
  • Merangsang logika berpikir; tugas-tugas membentuk sebuah robot akan membuat anak-anak secara logika mampu menjalankan misi yang diemban.
  • Meningkatkan kemampuan anak dalam penguasaan teknologi; bangsa yang maju adalah bangsa yang juga mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi.
  • Anak juga belajar bagaimana membuat program yang bisa membuat robot yang dibuatnya bergerak sesuai perintahnya dengan memanfaatkan komponen yang ada.
  • Melatih anak berkompetisi dan bekerja sama.
  • Melatih anak untuk mendedikasikan kreativitasnya bagi kebermanfaatan manusia.
Untuk lebih jelasnya mengenai Juknis Madrasah Robotic Competition 2018 ini bisa Anda kunjungi melalui tautan http://madrasah.kemenag.go.id/mrc2018/, atau bisa unduh panduannya pada link berikut ini

Unduh File :
Juknis Madrasah Robotic Competition 2018
Demikian informasi mengenai Juknis Madrasah Robotic Competition 2018 atau Kompetisi Robotik Madrasah Tahun 2018. Semoga bermanfaat...

Inilah Persyaratan dan Jadwal PPG Dalam Jabatan (PPGJ - PPGDJ) Tahun 2019

Diposkan Oleh On October 03, 2018

Persyaratan dan Jadwal PPG 2019
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan persiapan penetapan peserta PPG Dalam Jabatan/PPGDJ untuk pelaksanaan tahun 2019. Penetapan peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2019 diawali dengan seleksi administrasi calon peserta PPG Dalam Jabatan yang telah dinyatakan lolos seleksi akademik. Seleksi administrasi tersebut dilakukan melalui verifikasi dan validasi berkas persyaratan administrasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Berikut ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan verval berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 tersebut:
  1. Calon peserta wajib mengumpulkan persyaratan administrasi ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (persyaratan sebagaimana terlampir);
  2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan dan melaporkan hasilnya melalui Aplikasi Penetapan Peserta PPG (AP4G);
  3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengirimkan berkas calon peserta PPG yang dinyatakan lolos verfikasi dan validasi ke LPMP setempat;
  4. LPMP melakukan verifikasi dan validasi akhir berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan dan melaporkan hasilnya melalui Aplikasi Penetapan Peserta PPG (AP4G);
  5. Calon peserta yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi berkas melakukan registrasi dan konfirmasi kesediaan secara daring melalui laman sergur.id. Calon peserta yang tidak melakukan konfirmasi kesediaan sampai batas waktu yang telah ditentukan dianggap tidak bersedia mengikuti PPG Dalam Jabatan tahun 2019;
  6. Guru dapat melihat progres hasil verifikasi dan validasi serta pengumuman penetapan peserta PPG Dalam Jabatan melalui laman sergur.id;
  7. Jadwal persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 sebagaimana terlampir.
Di bawah ini dijelaskan secara detail mengenai Persyaratan, Berkas Administrasi serta Jadwal PPG Dalam Jabatan/PPGDJ Tahun 2019 sesuai Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan/PPGJ – PPGDJ Tahun 2019

A. Jadwal pelaksanaan PPG Dalam Jabatan (PPGJ) tahun 2019

No Uraian Kegiatan Waktu
1 Direktorat  Jenderal  Guru dan Tenaga  Kependidikan(Ditjen  GTK) melakukan  publikasi  calon peserta  PPG2019 1  Oktober  2018
2 Guru melakukan  pengiriman berkas ke DinasPendidikan   Provinsi/Kabupaten/Kota 2-20 Oktober  2018
3 Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan  verifikasi  dan validasi  berkas danmengirimkan berkas  ke LPMP 3-31 Oktober  2018
4 LPMP  melakukan  verifikasi  dan validasi  akhir berkas calon peserta 15 Oktober-16 November  2018
5 Ditjen  GTK menempatkan   peserta  ke LPTK  pelaksana(tahap  1) 19-30 November
6 Guru yang  ditetapkan  mengikuti  PPG Dalam  Jabatan tahap  1  melakukan  registrasi  dan konfirmasi  kesediaan melalui  laman  sergur .id 3-8 Desember  2018
7 Ditjen  GTK menetapan  dan mengumumkan   pesertaPPGtahap  1 13 Desember  2018
8 LPMP  mengirim  berkas  ke LPTK 15 Desember  2018
10 Pelaksanaan  PPG Januari  2019

B. Persyaratan PPG dalam Jabatan (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019
  1. Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK negeri dan swasta yang belum memiliki sertifikat Pendidik.
  2. Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015.
  3. Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Memiliki NUPTK.
  5. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-l) atau Diploma Empat (D-IV) dari Perguruan Tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi.
  6. Berkualifikasi akademik S-l/D-IV yang sesuai dengan program studi pada PPG yang akan diikuti.
  7. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan memiliki SK pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah 2 (dua) tahun terakhir.
  8. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2018.
  9. Memenuhi nilai minimal seleksi akademik yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
  10. Sehat jasmani dan rohani.
  11. Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
  12. Berkelakuan baik.
C. Persyaratan Berkas Administrasi PPG Dalam Jabatan (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019

1. Fotokopi ijazah S-l/D-IV yang telah dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan ijazah, kopertis atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Bagi guru yang memiliki ijazah S-l/D-IV dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Kemenristek Dikti.
2. Fotokopi SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir. Bagi bagi guru tetap yayasan (GTY) yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang sama, bagi guru honor di sekolah negeri SK dari Pemerintah Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan.
SK tersebut dilegalisasi oleh:
a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota bagi guru PNS, PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemerintah Daerah, guru bukan PNS di sekolah negeri;
b. Ketua Yayasan bagi guru GTY.
3. Fotokopi SK mengajar atau SK Pembagian Tugas Mengajar dua tahun terakhir.
4. Surat ijin dari kepala sekolah atau ketua yayasan untuk menjadi peserta PPG tahun 2019.
5. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
6. Surat keterangan bebas NAPZA dari BNN, atau yang berwenang.
7. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.
8. Surat pernyataan bahwa berkas/dokumen yang diserahkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Dan untuk lebih jelasnya mengenai Persyaratan dan Jadwal PPG Dalam Jabatan (PPGJ _ PPGDJ) Tahun 2019, bisa Anda unduh Surat Edaran/SE Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan/PPGJ – PPGDJ Tahun 2019

Unduh File :
Download Surat Edaran Dirjen GTK Nomor 22063/B.B4/GT/2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan/PPGJ – PPGDJ Tahun 2019
Demikian informasi mengenai Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan/PPGJ – PPGDJ Tahun 2019. Semoga bermanfaat...

Juknis Penilaian Hasil Belajar Jenjang Madrasah Aliyah Tahun 2018

Diposkan Oleh On October 02, 2018

juknis penilaian hasil belajar ma 2018
Salah satu komponen penting dalam pengelolaan pendidikan madrasah adalah evaluasi/penilaian hasil belajar. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar yang lebih baik.

Dalam rangka implementasi kurikulum 2013 di madrasah, maka Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar pada Madrasah Aliyah (MA) sebagai salah satu panduan bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam melaksanakan penilaian hasil belajar di madrasah.

Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis
Petunjuk teknis penilaian hasil belajar ini disusun sebagai panduan bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam melaksanakan penilaian hasil belajar di madrasah agar berjalan secara efektif dan efisien.

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis
Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar ini meliputi konsep penilaian, penilaian otentik, ketuntasan belajar, penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, pemanfaatan dan pelaporan hasil belajar.

Sasaran Pengguna
Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar ini diperuntukkan bagi:
  1. Guru sebagai rambu-rambu dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian, mengolah hasil penilaian, memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil penilaian, serta membuat laporan hasil belajar peserta didik (rapor);
  2. Pihak madrasah sebagai rarnbu-rarnbu dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian akhir dan ujian madrasah, mengolah hasil penilaian, memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil penilaian;
  3. Kepala Madrasah sebagai salah satu bahan untuk menyusun dan melaksanakan program pembinaan melalui supervisi akademik;
  4. Pengawas sebagai salah satu bahan untuk menyusun dan melaksanakan program pembinaan melalui supervisi akademik; dan
  5. Orang tua dalam memahami sistem dan mekanisme penilaian serta laporan hasil belajar peserta didik.
Landasan Hukum
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
  4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2014 tentang lmplementasi Kurikulum 2013 di Madrasah.
  5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Saluan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar lsi Pendidikan Dasar dan Menengah.
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Pengertian Penilaian
Penilaian hasil belajar merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar dan perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek.

Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas sistem penilaian. Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik, memotivasi peserta didik untuk belajar yang lebih baik, serta membantu siswa untuk mengetahui kemampuan dirinya dalam menentukan aktifitas belajar berikutnya.

Yang perlu diperhatikan dalam penilaian adalah, bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru tidak hanya penilaian terhadap hasil belajar (assessment of learning), melainkan juga penilaian untuk mendorong atau mengoptimalkan proses pembelajaran (assessment for learning) dan penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran (assessment as learning) atau evaluasi terhadap proses pembelajaran.

Tujuan Penilaian
Tujuan penilaian hasil belajar di madrasah antara lain:
  1. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang sudah dan belum dikuasai peserta didik.
  2. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, satu semester, satu tahun, dan atau pada akhir masa studi pada satuan pendidikan.
  3. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik sesuai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan.
  4. Memperbaiki proses pembelajaran pada tahap berikutnya.
Fungsi Penilaian
Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi :
  1. Formatif; Penilaian formatif merupakan penilaian yang menyediakan informasi kepada peserta didik dan guru untuk digunakan dalam memperbaiki kegiatan pembelajaran serta memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Hasil dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
  2. Sumatif; Penilaian sumatif merupakan jenis penilaian yang orientasinya adalah mengumpulkan informasi tentang pembelajaran yang dilakukan pada rentang waktu tertentu atau pada akhir suatu unit pelajaran. lnformasi tersebut digunakan untuk menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir semester, satu tahun pembelajaran, atau akhir masa pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas dan keberhasilan belajar peserta didik dari satuan pendidikan.
  3. Evaluatif; Penilaian berfungsi untuk mengevaluasi pengelolaan pembelajaran pada unit kelas maupun satuan pendidikan.
Acuan Penilaian
Ada dua jenis acuan penilaian yang dipakai dalam mengelompokan peserta didik yaitu:
  1. Penilaian Acuan Norma (PAN); Penilaian Acuan Norma ialah penilaian yang membandingkan hasil belajar setiap peserta didik terhadap hasil dalam kelompoknya. PAN digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Artinya, PAN digunakan apabila ingin mengetahui kemampuan peserta didik di dalam komunitasnya seperti di kelas, madrasah, dan lain sebagainya. PAN menggunakan kriteria yang bersifat "relative". Artinya, selalu berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi dan atau kebutuhan pada waktu tersebut. Nilai hasil dari PAN tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan peserta didik tentang materi pembelajaran yang diujikan, tetapi hanya menunjukan posisi peserta didik dalam kelompoknya. Misalnya kelompok cepat, sedang atau lambat. Hasil PAN digunakan oleh guru dan madrasah untuk memonitor perkembangan individu peserta didik dan tidak harus dipublikasikan.
  2. Penilaian Acuan Kriteria (PAK); Penilaian acuan kriteria (PAK) biasanya disebut juga criterion evaluation adalah pengukuran keberhasilan peserta didik dengan menggunakan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran ini peserta didik dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan pembelajaran, bukan dengan penampilan peserta didik yang lain. Keberhasilan peserta didik tergantung pada penguasaan materi alas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan pembelajaran. Dengan PAK setiap peserta didik dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Melalui penilaian ini kita dapat mengembangkan alat ukur berhasil atau tidak suatu proses pembelajaran dengan cara mengadakan tes diawal pembelajaran (pretest) dan tes pada akhir pembelajaran (postest). Dari hasil perbandingan kedua tes tersebut akan diketahui seberapa besar materi yang bisa diterima peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.
Pendekatan Penilaian
Penilaian konvensional cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Dalam konteks ini, penilaian diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Dalam perkembangannya penilaian tidak hanya mengukur hasil belajar, namun yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan kompetensi peserta didik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu. penilaian perlu dilaksanakan melalui tiga pendekatan: (1) penilaian sebagai assessment of learning, yaitu penilaian terhadap hasil belajar; (2) assessment for learning, yaitu penilaian untuk mendorong atau mengoptimalkan proses pembelajaran, dan (3) assessment as learning, yaitu penilaian sebagai bagian dari proses pembelajaran yaitu sebagai alat perbaikan proses pembelajaran.

Penilaian dalam Kurikulum 2013 diharapkan lebih mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning dibandingkan assessment of learning.

Prinsip Penilaian
Dalam melakukan penilaian hasil belajar agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak, baik yang dinilai, yang menilai, maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penilaian, maka kegiatan penilaian harus merujuk kepada prinsip-prinsip penilaian, sebagai berikut.
  1. Sahih; Agar penilaian sahih atau valid, yaitu mengukur apa yang ingin diukur, maka harus dilakukan berdasar pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
  2. Objektif; Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Karena itu, perlu dirumuskan petunjuk teknis penilaian (rubrik) sehingga dapat menyamakan persepsi penilai dan meminimalisir subjektivitas.
  3. Adil; Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, gender, golongan dan hal-hal lain. Perbedaan hasil penilaian semata-mata harus disebabkan oleh berbedanya capaian hasil belajar peserta didik pada kompetensi yang dinilai.
  4. Terpadu; Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
  5. Terbuka; Prosedur penilaian dan kriteria penilaian harus terbuka, jelas dan dapat diketahui oleh siapapun yang berkepentingan. Dalam era keterbukaan seperti sekarang, pihak yang dinilai yaitu peserta didik dan pengguna hasil penilaian berhak mengetahui proses dan acuan yang digunakan dalam penilaian, sehingga hasil penilaian dapat diterima oleh semua pihak.
  6. Menyeluruh dan berkesinambungan; Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
  7. Sistematis; Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
  8. Beracuan Kriteria; Penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria. Artinya untuk menyatakan seorang peserta didik telah kompeten atau belum bukan dibandingkan terhadap capaian teman-teman atau kelompoknya, melainkan dibandingkan terhadap kriteria minimal yang ditetapkan. Peserta didik yang sudah mencapai kriteria minimal disebut tuntas, dapat melanjutkan pembelajaran untuk mencapai kompetensi berikutnya, sedangkan peserta didik yang belum mencapai kriteria minimal wajib menempuh remedial.
  9. Akuntabel; Penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya.
Penilaian Otentik
Penilaian otentik (authentic assessment) adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses dan keluaran (output) pembelajaran yang meliputi ranah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan.

Penilaian otentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah (scientific approach). karena penilaian ini mampu menggambarkan peningkatan belajar peserta didik, baik dalam rangka mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Karenanya, penilaian otentik sangat relevan dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran di madrasah baik untuk pelajaran umum mapun PAI.

Penilaian otentik merupakan pendekatan dan instrumen penilaian yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugas-tugas: membaca dan meringkas, eksperimen, mengamati, survei, project, membuat makalah, membuat multi media, membuat karangan dan diskusi kelas, dan lain-lain.