Kabar Terbaru

Aplikasi

Pengunjung

SEJAK 1 MEI 2017

Flag Counter

Total Pageviews

Inilah Acuan Penggunaan Dana BOS Madrasah Tahun 2018

Diposkan Oleh On February 28, 2018

acuan penggunaan dana bos madrasah
Sahabat dan rekan guru Madrasah dimanapun berada, sebenarnya komponen-komponen Kegiatan yang Dapat Didanai dan Larangan Penggunaan Dana BOS Madrasah dijelaskan secara rinci pada Bab V Juknis BOS Madrasah Tahun 2018 (MI, MTs, MA).Penggunaan dana BOS di madrasah (MI, MTs, dan MA) harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara pihak madrasah, dewan guru, dan komite madrasah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kemudian dibuatkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang akan diajukan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dana BOS yang diterima oleh madrasah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Namun demikian, untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan di bawah ini. File tersebut khusus membahas tentang Komponen-komponen Kegiatan yang Dapat Didanai dan Larangan Penggunaan Dana BOS Madrasah:
NO Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan  Penjelasan
1. Pengembangan Perpustakaan · Membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan oleh madrasah (Kur-13 atau KTSP). · Madrasah wajib menyediakan buku teks utama pelajaran untuk siswa, dan buku pegangan guru sesuai Kurikulum yang diberlakukan pada Madrasah.
· Mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku · Madrasah mengalokasikan 20% dari dana BOS yang diterima untuk pembelian buku teks utama pelajaran untuk siswa dan buku pegangan guru sesuai kurikulum yang diberlakukan pada Madrasah (Kur-13/KTSP). Apabila pembelian buku tersebut tidak mencapai
20% karena madrasah telah memiliki sebagian buku teks utama pelajaran untuk siswa
· Membeli buku non teks
(buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan madrasah)
· Membeli buku teks utama pelajaran agama (PAI dan Bahasa Arab) dan buku pegangan guru sesuai Kurikulum yang diberlakukan pada Madrasah, maka pembelian buku sifatnya melengkapi kekurangan yang ada.
· Langganan publikasi berkala · Dalam pembelian jenis buku teks siswa, pegangan guru dan buku non teks harus sudah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
· Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan · Dalam membeli buku, Madrasah harus memastikan peserta didik tidak mampu/ penerima PIP mendapatkan pinjaman buku teks tersebut.
· Pengembangan database/software perpustakaan atau kegiatan belajar mengajar
2. Kegiatan dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) · Penggandaan brosur, formulir pendaftaran, kartu tes, naskah soal
· Pembuatan spanduk untuk penerimaan peserta didik baru · Standar pembiayaan mengacu kepada Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan
· Biaya Konsumsi
· Honor panitia · honor penyusun naskah soal, pengawas tes, korektor dan pengolah hasil tes dibayar sebagai panitia
· Transportasi untuk berkoordinasi ke in- stansi/lembaga lain
· Kegiatan awal masuk Madrasah (Matsama/orientasi pengenalan siswa). · Biaya yang dapat dibayarkan kegiatan awal masuk Madrasah adalah honor panitia, konsumsi dan narasumber eksternal
· Dan biaya lainnya yang terkait langsung
dengan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru.
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa · Pembelajaran · Dapat dibayarkan honor dan/ transportasinya untuk pelatih ekskul yang didatangkan dari luar madrasah.
Kontekstual · transportasi untuk PNS atau GBPNS dapat dibayarkan jika kegiatan ekskul diluar lokasi madrasah.
· Pengembangan pendidikan karakter · untuk GBPNS yang juga sebagai pengajar ekskul dapat dibayarkan honornya jika belum mendapatkan tunjangan sertifikasi.
· Pembelajaran remedial · Honor jam mengajar tambahan untuk GBPNS dapat dibayarkan apabila bukan dalam memenuhi beban minimal jam mengajar 24jtm.
· Pembelajaran pengayaan · Biaya pembinaan persiapan lomba.
· Pemantapan persiapan ujian · dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sifatnya insidentil/mengikuti lomba biaya transportasi siswa/ guru dapat menggunakan sewa kendaraan.
· Ekskul Pramuka, Olahraga, Seni Beladiri, Seni Musik, Seni Tari dan Peran, Seni Media, dan Ekskul Lainnya yang sifatnya disesuaikan dengan kebutuhan Madrasah. · Biaya sewa fasilitas/sarana ekstrakurikuler.
· Organisasi Siswa Intra · Biaya pendaftaran mengikuti lomba.
Sekolah (OSIS) · Membeli alat-alat perlengkapan untuk kebutuhan ekstra kurikuler.
· Usaha Kesehatan
Sekolah (UKS)
· Pendidikan lingkungan hidup
· Pembiayaan lomba- lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah dan/atau pemerintah daerah
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian · Ulangan harian · Fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban.
· Ulangan Tengah · Biaya koreksi dan pengawas ruangan untuk UN, Ujian Madrasah/UAMBN.
Semester · Honor proktor, teknisi dan pengawas untuk UNBK/UAMBNBK.
· Ulangan Akhir Semester (UAS)/Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) · Trayout/simulasi UNBK/ UAMBNBK.
· Ujian Nasional Ber- basis Komputer (UNBK) atau Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP) · Biaya transport pengawas ujian di luar madrasah tempat mengajar yang tidak dibiayai APBN/APBD.
· Ujian Madrasah/UAMBN Selama tidak dianggarkan dari APBN/APBD · Ulangan harian dan Ulangan Tengah Semester tidak dapat dibentuk kepanitiaan. Selain ulangan harian dan Ulangan Tengah Semester dapat dibentuk kepanitiaan.
· Besaran honor kepanitiaan, proktor, teknisi, pengawas ujian berpedoman pada peraturan yang berlaku.
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai · Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, · Biaya air minum mineral galon/kemasan dan alat- alat kebersihan madrasah sesuai dengan
buku induk siswa, buku inventaris, buku raport, administrasi guru dan siswa, Alat Tulis Kantor (termasuk tinta printer, CD dan flasdisk). pemenuhan kebutuhan/dalam batas kewajaran.
· Pengadaan suku cadang alat kantor harus dirinci dengan jelas dan sesuai dengan kebutuhan.
· Air minum mineral galon/kemasan
· Konsumsi rapat dan kegiatan madrasah terkait dengan KBM.
· Pengadaan suku cadang alat kantor
· Alat-alat kebersihan madrasah
6. Langganan daya dan jasa · Listrik, air, telepon, internet (fixed/mobile modem), baik dengan cara berlangganan maupun prabayar
· Biaya tambah daya listrik. · Penggunaan Internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher/kuota internet Rp. 450.000,-/bulan
· Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru · Biaya untuk tambah daya listrik sesuai kebutuhan madrasah.
· Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah
tertentu misalnya panel surya, jika di madrasah yang tidak ada jaringan listrik.
7. Rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan gedung madrasah · Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela.
· Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi madrasah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik. · Penggunaan dana BOS untuk rehab ruang kelas atau pemeliharaan gedung madrasah/fasilitas madrasah lainnya tidak lebih dari Rp.
· Pemeliharaan perabot dan AC perpustakaan 45.000.000,- untuk setiap ruang kelas atau item kegiatan.
· Apabila terjadi kasus force mejure (bencana
· pemeliharaan fasilitas madrasah lainnya alam, kebakaran, banjir, dll) maka dapat dilakukan rehab kembali dalam ta- hun yang sama.
8. Pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS · GBPNS (hanya untuk memenuhi SPM) · Dalam pengangkatan GBPNS/tenaga kependidikan bukan PNS madrasah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi GBPNS harus sesuai dengan bidang yang diperlukan.
· GBPNS ekstra kurikuler · Bagi madrasah negeri
· Pegawai administrasi yang memiliki GBPNS dan tenaga kependidikan bukan PNS (K1/K2) sebaiknya menganggarkan honornya pada belanja pegawai
· Pegawai perpustakaan · Guru bukan PNS yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka honor yang dapat dibayarkan adalah untuk kegiatan pembelajaran di luar 24 jtm atau bulan yang tidak terbayarkan tunjangan sertifikasinya.
· Penjaga Madrasah
· Satpam
· Pegawai kebersihan
· Operator data selama tidak dianggarkan dari sumber dana lainnya (APBN/APBD)
9. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan · KKG/MGMP
· KKM/MKKM. · Khusus untuk madrasah yang memperoleh hibah untuk pengembangan KKG/MGMP/KKM/MKKM atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan
· Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) yang meliputi pengembangan diri,
publikasi ilmiah, karya inovatif. menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah tersebut dan diluar hari mengajar.
· Madrasah dapat men- gadakan pengem- bangan profesi guru atau peningkatan kom- petensi tenaga kepen- didikan, satu kali/ta- hun selama tidak dibiayai dari sumber dana lainnya (APBN/APBD)
· Biaya pendaftaran, akomodasi dan transport seminar/pelatihan yang dilakukan oleh instansi/lembaga lain apabila tidak dibiayai oleh instansi/lembaga
tersebut sebagai penyelenggara
10. Membantu siswa miskin · Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke madrasah. · Penggunaannya tidak boleh dobel pembiayaan dari dana PIP atau sumber dana lainnya
· Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris madrasah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll). · Pemberian biaya transportasi bagi siswa miskin disesuaikan dengan biaya transport jarak dari rumah ke madrasah.
· Membantu membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa miskin.
11. Pembiayaan pengelolaan BOS · Penggandaan, surat- menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan RAB atau laporan BOS, dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS Bendahara BOS pada madrasah negeri yang bisa dibayarkan insentifnya adalah bendahara pengeluaran pembantu.
di Bank/PT Pos.
12. Pembelian perangkat komputer desktop/laptop · Desktop/work station
· Membeli Laptop · Printer 1 unit/tahun
· Membeli proyektor
· Printer · Desktop/workstation maksimum 10 unit, dan bagi madrasah yang melaksanakan UNBK/UAMBNBK sesuai kebutuhan.
· Scanner · Laptop 1 unit dengan harga maksimum Rp. 6 juta dengan garansi resmi.
· Pengadaan perangkat ICT dalam menunjang UNBK/UAMBNBK · Proyektor maksimal 5 unit dengan harga maksimum Rp. 5 juta/unit dengan garansi resmi.
· Peralatan tersebut diatas harus dicatat sebagai inventaris madrasah
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d · Alat peraga pendidikan/media pembelajaran Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan Komite Madrasah
12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS · Mesin ketik
· Finger print
· Alat Ibadah
· Pembelian AC.
· Pembelian meja dan kursi siswa yang sifatnya beli baru
apabila ada pembangunann RKB, atau jika meja dan kursi yang ada sudah
rusak berat atau untuk penambahan siswa baru.


Berikut adalah larangan-larangn dalam Penggunaan Dana BOS Madrasah

Larangan Penggunaan Dana BOS
  1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
  2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
  3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS;
  4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
  5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
  6. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah), kecuali untuk siswa miskin penerima PIP;
  7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
  8. Membangun gedung/ruangan baru;
  9. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  10. Menanamkan saham;
  11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
  12. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
  13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian Agama.
Dalam menggunakan dana BOS, madrasah harus memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
  1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional madrasah;
  2. Bagi madrasah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diper- bolehkan (13 item pembelanjaan), maka madrasah dapat memper- timbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh madrasah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan madrasah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;
  3. Biaya transportasi dan uang lelah bagi guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar, harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan;
  4. Bagi madrasah negeri yang sudah mendapat anggaran dalam DIPA selain BOS, maka penggunaan dana BOS hanya untuk menambahkan kekurangan, sehingga tidak terjadi double accounting;
  5. Untuk penggunaan honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan untuk madrasah swata tidak dibatasi dengan mempertimbangkan batas kewajaran dengan kebutuhan operasional lainnya;
  6. Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan bukan PNS dan honor-honor kegiatan) pada madrasah negeri sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total dana BOS yang diterima oleh madrasah dalam satu tahun. Madrasah negeri boleh menggunakan dana BOS untuk belanja ini lebih dari 30%, apabila kebutuhan terhadap pembayaran guru bukan PNS dan tenaga kependidikan bukan PNS tersebut disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Demikian tulisan ini kami sampaikan sebagai acuan penggunaan dana BOS Madrasah tahun 2018. Semoga bermanfaat...

Download Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018

Diposkan Oleh On February 26, 2018

Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018
BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS.

A. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu.
Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
  1. Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta.
  2. Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri, MTs negeri dan MA Negeri.
  3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta.
B. Sasaran Program dan Besar Bantuan
Sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional. Siswa madrasah penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP, atau SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi Madrasah/TOS Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
  • Madrasah Ibtidaiyah : Rp. 800.000,-/siswa/tahun
  • Madrasah Tsanawiyah : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun
  • Madrasah Aliyah : Rp. 1.400.000,-/siswa/tahun
C. Waktu Penyaluran Dana
Pada Tahun Anggaran 2018, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2018, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 dan semester 1 tahun pelajaran 2018/2019.

Penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta dilakukan dua tahap (setiap semester), berdasarkan pengajuan RKAM dari madrasah swasta. Sedangkan untuk madrasah negeri, pencairan dana BOS dilakukan langsung oleh satker Madrasah. Namun untuk MIN yang anggarannya terletak pada DIPA Kantor Kemenag Kabupaten/Kota pencairannya dilakukan oleh Satker Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Untuk lebih jelasnya mengani Petunjuk teknis BOS Madrasah Tahun 2018 ini bisa rekan guru undih pada tautan link yang kami sediakan berikut ini.

Download File :
Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018
Demikian informasi mengenai Petunjuk Teknis BOS Madrasah Nomor 451 Tahun 2018. Semoga bermanfaat dan terimakasih atas kunjungan dan dukungan untuk Blog Guru Madrasah....

Download Juknis BOS 2018 Untuk SD, SMP, SMA dan SMK Format Pdf

Diposkan Oleh On February 08, 2018

juknis bos 2018
Program BOS merupakan program pemerintah guna memberikan penyediaan pendanaan non-personalia bagi sekolah dasar dan menengah pada sekolah negeri maupun swasta. Berbeda dengan sekolah yang menerapkan perhitungan dalam tahun ajaran, pengelolaan dana BOS dituangkan dalam periode tahunan dari Januari hingga Desember tahun ini.

Saat ini anggaran BOS sudah memasuki anggran yang terbaru untuk tahun anggaran 2018, artinya pengelolaan dana operasional akan merujuk aturan juknis terbaru. Sehingga memasuki awal anggaran 2018, Juknis Bos 2018 merupakan dokumen penting yang ditunggu kehadirannya bahkan walaupun masih dalam bentuk draf pdf.

Hal ini dikarenakan sekolah perlu memahami ketentuan-ketentuan yg tertuang didalamnya, sehingga dalam pengelolaannya nanti sesuai aturan transparansi.

Tujuan Program BOS
Program ini sesuai yang tertuang dalam Juknis BOS 2018 secara umum memiliki tujuan untuk meringankan beban orang tua siswa terhadap pembiayaan pendidikan serta berperan mendorong percepatan pencapaian Standar Pencapaian Minimal (SPM) sekolah.

Tujuan khususnya dibagi menjadi dua jenjang sesuai tingkat pendidikan yakni pendidikan dasar (SD/SMP) dan pendidikan menengah (SMA/SMK).

Juknis BOS 2018 SD / SMP
  1. Membebaskan pungutan keuangan untuk operasional bagi peserta didik pada seklah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.
  2. Meringankan beban biaya siswa serta pembiayaan operasional sekolah.
  3. Membebaskan pungutan biaya peserta didik dengan kreteria orang tua/wali tidak mampu membayar pungutan.
Juknis BOS 2018 SMK / SMA
  1. Digunakan untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional bukan personalia.
  2. Membantu meningkatkan angka partisipasi kasar.
  3. Mengurangi tingkat angka putus belajar siswa tidak mampu.
  4. Mewujudkan affimative action atau keterlibatan Pemerintah Pusat khususnya bagi siswa yang orang tua tidak mampu membiayai operasional sekolah dengan cara fee waive serta discount fee (membebaskan/membantu meringankan) untuk berbagai biaya.
  5. Memberikan equal opportunity berupa kesempatan setara bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu.
Sasaran dan Besaran dana BOS
Oleh karena Juknis terbaru belum terbit, sebagai rujukan perhitungan penerimaan dana tahun 2018, berikut perhitungan dana yang diterima sekolah sesuai juknis revisi, dihitung berdasarkan jumlah siswa aktif di dapodik. Perhitungan dananya per siswa sebagai berikut:
  • SD = Rp 800.000,00 per siswa/thn
  • SMP = Rp 1.000.000,00 /siswa per thn
  • SMA/SMK = Rp 1.400.000,00 /siswa /thn
Waktu Penyaluran
Terkait waktu penyaluran dana sepertinya tidak akan banyak berubah pada tahun 2018, dimana thn sebelumnya Penyaluran dari RKUN ke RKUD disalurkan tiap-tiap triwulan. Khusus sekolah dengan lokasi geografis tertentu/khusus/terpencil dapat dilakukan tiap-tiap semester sesuai syarat ketentuan berlaku. Pembagian penyaluran dana diatur dalam juknis final sesuai ketetapan persentase seperti berikut:

Penyaluran Tiap Triwulan (3 Bln)
  • Triwulan Satu (Januari s.d Maret) sebesar 20%
  • Triwulan Dua (April s.d Juni) sebesar 40%
  • Triwulan Tiga (Juli s.d September) 20%
  • Triwulan Empat (Oktober s.d Desember) 20%
Penyaluran Tiap Semester (6 Bln)
  • Semester Satu Januari s.d Juni sebesar 60%
  • Semester Dua Juli s.d Desember sebesar 40%
Lebih jelasnya mengenai juknis BOS tahun 2018 ini, silakan bisa unduh melalui tautan link berikut ini.

Download File :
Download Juknis BOS 2018 SD, SMP dan SMA Pdf

Selain itu sekolah/madrasah juga perlu menerbitkan surat keputusan SK TIM BOS. Terkait hal tersebut silahkan baca Contoh SK TIM BOS Sekolah 2018.

Demikian informasi mengenai Download Juknis BOS 2018 Untuk SD, SMP, SMA dan SMK Format Pdf yang dapat admin Guru Madrasah sampaikan. Semoga ini dapat membantu rekan guru pengelola BOS di sekolah/madrasah masing-masing.

Contoh SK Tim BOS Sekolah/Madrasah Tahun 2018 File Doc

Diposkan Oleh On January 30, 2018

SK tim bos 2018
Pada kesempatan kali ini Blog Guru Madrasah akan membagikan file contoh SK Tim BOS Sekolah/Madrasah Tahun 2018. Contoh SK ini merupakan dokumen administrasi wajib pengelolaan dana BOS di tingkat satuan pendidikan. SK ini merupakan pengganti dari SK Tim Manajeman BOS yang selalu diterbitkan pada tiap tahun anggaran. Penyusunan Tim BOS dilakukan kepala sekolah dengan merujuk rambu-rambu yang ditetapkan dalam Juknis BOS 2018.

Struktur Keanggotaan
Kepala sekolah membentuk TIM BOS Sekolah dengan susunan anggota:
  1. Penanggung Jawab  :  Kepala Sekolah
  2. Anggota:
    • Bendahara
    • Seorang orang tua siswa diluar komite sekolah dipilih kepala sekolah bersama komite dengan mempertimbangkan kredibilitasnya guna menghindari konflok kepentingan.
  3. Penanggung jawab pendataan
Adapun perwakilan anggota dari unsur orang tua siswa melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan, kontrol, & memberikan masukan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban.
Dalam  menjalankan tugas pokok dan tanggungjawabnya:
  1. Bersedia diperiksa dan di audit terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, termasuk dana dari sumber selain dana bos.
  2. Dilarang bertindak menjadi pengecer pembelian buku kepada siswa.
Lebih jelasnya mengenai contoh SK Tim manajemen BOS tahun 2018, slakan bisa mengunduhnya melalui tutan link berikut ini.

Download File :
Contok SK TIM BOS Sekolah SD SMP 2018.doc

Demikianlah Contoh SK TIM BOS Sekolah 2018, semoga bermanfaat.

Download Format BOS K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7 dan K7a

Diposkan Oleh On October 17, 2017

Format BOS K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7 dan K7a
Pada kesempatan kali ini Blog Guru Madrasah, akan membagikan sebuah file mengenai Format BOS K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K7a. File yang akan kami bagikan Berbentuk Ms.Word/Ms.Excel yang bisa Anda Edit untuk digunakan Sesuai dengan kebutuhan yang di Perlukan. Berikut Bahasan Sekolah akan mengulas sedikit mengenai Fungsi/Isi dari File Format BOS K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K7a yang akan di bagikan.
download format k7a bos 2017

Format BOS K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7 dan K7a – Di dalam File tersebut terdapat beberapa Bahasan, mari kita simak isi dan fungsi dari File Format BOS K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K7atersebut.
  • BOS-K2 adalah RKAS
  • BOS-K4 Buku Pembantu KAS
  • BOS-K3 Buku KAS UMUM
  • BOS-K5 Buku Pembantu Bank
  • BOS-K6 Buku Pembantu Pajak
  • Dan Masi Banyak Lainnya
Untuk Selengkapnya mengenai Format BOS K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K7a ini bisa langsung Bapak Ibu Download file lengkapnya di bawah ini.

Download File :
Format BOS K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K7a

Semoga Format BOS K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K7a yang Kami Bagikan saat ini bisa membantu melengkapi kebutuhan Bapak Ibu mengenai Administrasi di Sekolahnya, Format BOS K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K7a ini hanyalah sebagi Referensi untuk membantu mempermudah Pekerjaan Bapak Ibu. [sumber : http://www.atirta13.com/]

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017

Diposkan Oleh On September 23, 2017

juknis bos 2017
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terkait dengan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud Nomor 26 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS 2017.

Pasal I Permendikbud No 26 Tahun 2017 menyatakan mengubah lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Nomor 26 tahun 2017.

Besarnya biaya dana BOS yang diterima tiap sekolah dapat dirinci sebagai berikut. BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/ SMK dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Satuan biaya BOS untuk SD/SDLB adalah Rp 800.000, SMP/SMPLB Rp 1.000.000, dan SMA/SMALB dan SMK sebesar Rp 1.400.000,-/peserta didik/tahun.

Pada tahun 2017/2018 BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun.


Untuk lebih jelasnya Permendikbud nomor 26 tahun 2017 tentang perubahan Juknis BOS 2017 dapat didownload melalui tautan berikut ini:

Downlaod File :

Demikian informasi mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017. Semoga bermanfaat...

Aplikasi SPJ BOS Terbaru Tahun Pelajaran 2017-2018

Diposkan Oleh On July 16, 2017

spj bos terbaru
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personal bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) dijenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MadrasahTsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah MenengahTerbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri(PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat,baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Sebagai salah satu persiapan menghadapai tahun ajaran baru 2017/2018 melalu postingan admin Guru Madrasah akan bagikan aplikasi SPJ BOS terbaru 2017/2018 sebagai persiapan memasuki Tahun Pelajaran 2017/2018 dimana pengurusan Laporan BOS harus betul-betul dipersiapkan setiap semester, yaitu tiap 3 bulan sekali pihak sekolah harus menyerahkan laporan SPJ BOS.

Baca Juga : Soal Pre Test dan Post Test Bimtek Kurikulum 2013 Tahap II Tahun 2017

Aplikasi SPJ BOS 2017 ini merupakan aplikasi berbasis excel yang dapat dipergunakan untuk membuat dan mencetak pelaporan BOS, Aplikasi Bos terbaru ini juga bisa digunakan untuk semua jenjang sekolah mualai dari tingkat SD, SMP, SMA sederajat.

Lebih lengkapnya mengenai format SPJ BOS Tahun Pelajaran 2017/2018 ini, silakan rekan guru bisa mendownloadnya melalui tautan link berikut ini :

Download File :

Demikian mengenai format SPJ BOS Tahun Pelajaran 2017/2018. Semoga bermanfaat dan terimakasih atas kunjungan Anda di blog Guru Madrasah.

Contoh SK Tim Manajemen BOS Madrasah

Diposkan Oleh On May 24, 2017

contoh sk tim manajemen bos
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan anggaran bagi satuan pendidikan, baik itu yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah yang dikeluarkan demi terwujudnya wajib belajar sembilan tahun.

Dalam pengelolaannya, sekolah atau madrasah dalam hal ini perlu membentuk sebuah tim, yaitu Tim Manajemen BOS yang terdiri dari kepala sekolah/madrasah sebagai penanggung jawab, Guru sebagai bendaharawan BOS, dan komite sekolah/madrasah yang diambil dari wali peserta didik sebagai anggota sekaligus mengawal penggunaan dana BOS di Madrasah.

Dalam hal ini, setiap anggota memiliki tugas, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu, apa sajakah tugas, peran, dan tanggung jawab tersebut? Berikut tugas-tugasnya :

Kepala Sekolah/Madrasah
  • Mengarahkan pelaksanaan program BOS sesuai ketentuan;
  • Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah ( Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
  • Memverifikasi jumlah dana yang di terima dengan data peserta didik yang ada;
  • Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;
  • Mengumumkan besar dan yang di terima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah , Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
  • Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
  • Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya;
  • Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;
  • Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan  (Formulir BOS-05);
  • Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran Format BOS-07);
  • Mengusulkan daftar nama penerima BSM sesuai dengan pemegang Kartu Penjamin Sosial (KPS) dan usulan di luar KPS Kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten.
Bendaharawan BOS Madrasah
  • Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan ( Formulir BOS-01C) secara lengkap ke dalam sistem yang telah disediakan oleh Kemendikbud;
  • Mengelola Dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;
  • Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya;
  • Membuat laporan realisasi penggunan dana BOS triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
  • Memasukan data penggunaan dana BOS setiap triwulan ke dalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id;
  • Membuat laporan diserahkan ke Seksi Pendidikan Madrasah kabupaten.
  • Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5, dan BOS-K6);
Komite Sekolah/Madrasah
  • Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Kepala Sekolah/Madrasah dalam membuat RKAS;
  • Mendorong sekolah agar  dalam pengelolaan dana BOS dilakukan secara bertanggungjawab dan transparan .
Untuk memperkuat legalitas dari tim manajemen BOS ini tentunya harus ada SK dari Kepala Madrasah. Beikut ini adalah contoh Surat Keputusan (SK) Tim Manajemen BOS dari madrasah yang dapat rekan guru unduh pada tautan link berikut.

Download File:

Demikian tugas dari masing-masing Tim Manajemen BOS Sekolah dan contoh SK yang dapat admin bagikan, sehingga kedepannya dapat mengelola dana BOS dengan lebih baik. terimakasih sudah berkunjung kembali di Blog Guru Madrasah ini.

Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS untuk Sekolah

Diposkan Oleh On March 10, 2017

alpeka bos terbaru
Apliaksi laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tingkat satuan pendidikan adalah apliaksi pada tingkat satuan pendidikan yang berguna untuk mengelola dan membuat laporan keuangan satuan pendidikan, baik itu SD, SMP ataupun SMA, terutama laporan penggunaan dana BOS.

Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan disusun sesuai dengan Juknis BOS. Dan dengan menggunakan aplikasi ini satuan pendidikan tidak perlu repot menyusun laporan-laporan yang diwajibkan untuk dilaporkan. Dengan hadirnya aplikasi ini maka tidak ada alasan bagi sekolah untuk terlambat melaporkan penggunaan dana BOS baik secara offline maupun online.

Baca Juga : Aplikasi Absensi Kehadiran Siswa

ALPEKA BOS (Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tingkat Sekolah) sendiri adalah aplikasi  berbasis excel untuk membantu sekolah dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan tingkat sekolah.  Aplikasi ini  dikembangkan atas bantuan program PRIORITAS-USAID. Aplikasi ini bermanfaat untuk memudahkan sekolah dalam penyusunan format laporan keuangan yang ada dalam Petunjuk Pelaksanaan program BOS. Salah satu hasil akhir dari aplikasi ini adalah format BOS K-7 yang selanjutnya digunakan untuk diisikan di Laporan Penggunaan Dana BOS secara online. Aplikasi ini disertai dengan pedoman penggunaannya sehingga setiap sekolah dapat belajar mandiri. Aplikasi ini tidak diperjual-belikan. Sekolah dapat mengunduh/download secara gratis.

Nah bagi bapak/ibu guru khusunya bendahara sekolah/madrasah bisa mendapatkan Alpeka ini dengan mengunduhnya melalui tautan link berikut ini :

Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS  - DOWNLOAD

Rekan guru, demikianlah informasi menghenai Alpeka atau Aplikasi laporan Pertanggungjawaban BOS untuk sekolah. Semoga dengan aplikasi ini bisa membantu para bendahara BOS untuk membuat laporan pertanggungjawaban bos di sekolah masing-masing.


Petunjuk Teknis (Juknis) BOS Tahun Anggaran 2017

Diposkan Oleh On January 18, 2017

juknis bos 2017
Para sahabat guru khusunya guru madrasah yang berbahagia, pada tahun anggaran 2017 ini alokasi anggaran pada anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2017 telah dianggarkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah untuk 49.337 madrasah. Pelaksanaan program BOS melalui APBN yang alokasi anggarannya tidak sedikit ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pelaksana baik di satuan kerja Kementerian Agama maupun madrasah swasta, sehingga diperlukan regulasi dalam bentuk petunjuk teknis yang dapat dipahami dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program BOS tahun 2017.

Dengan adanya PMK Nomor 173/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, lebih memudahkan mekanisme pencairan dikarenakan lebih fleksibel dalam tahapan pencairan dan penyederhanaan bentuk surat pertanggungjawaban dana BOS.

Oleh karenanya agar semua pelaksana BOS baik di satuan kerja Kementerian Agama maupun madrasah swasta memiliki acuan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2017 maka Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017.

Bagi sahabat guru yang memerlukan petunjuk teknis atau juknis BOS ini, silahkan download Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017 pada tautan dibawah ini :

JUKNIS BOS MADRASAH TAHUN ANGGARAN 2017

Adapun sasaran program BOS adalah semua Madrasah Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi di Indonesia yang telah memiliki izin operasional. Siswa madrasah penerima BOS adalah lembaga madrasah yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari dan siswanya tidak terdaftar sebagai siswa SD, SMP, atau SMA. Bagi madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada sore hari, dapat menjadi sasaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Seksi Madrasah/TOS Kabupaten/Kota.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah, dihitung berdasarkan jumlah siswa :
  • Madrasah Ibtidaiyah Rp. 800.000,-/siswa/tahun
  • Madrasah Tsanawiyah Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun
  • Madrasah Aliyah Rp. 1.400.000,-/siswa/tahun
Demikian informasi mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2017, semoga bermanfaat dan salam madrasah.

Download Juknis BOS Untuk SD dan SMP Tahun 2015

Diposkan Oleh On June 01, 2015

Download Juknis BOS Untuk SD dan SMP Tahun 2015
Download Juknis BOS Untuk SD dan SMP Tahun 2015 | Juknis BOS Tahun 2015 merupakan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikian dasar dalam penggunaan dana BOS Tahun Anggaran 2015.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/ SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (SATAP), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Biaya operasi sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik, besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah sebagai berikut :

1. Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60, baik untuk SD/SDLB maupun SMP/SMPLB/Satap BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan:

a.   SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun

b.   SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun

2.   SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap dengan jumlah peserta didik di bawah 60 (sekolah kecil)

Bagi sekolah setingkat SD dan SMP dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 akan diberikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik. Kebijakan ini dimaksudkan agar sekolah kecil yang berada di daerah terpencil/terisolir atau di daerah tertentu yang keberadaannya sangat diperlukan masyarakat, tetap dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil yang baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah dengan kriteria sebagai berikut:
  1. Sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal; atau
  2. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya; atau
  3. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan khusus tersebut.
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. SD/SMP/Satap yang berada di daerah terpencil/terisolir yang pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah terpencil/terisolir yang dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; atau
  2. SDLB dan SMPLB; atau
  3. Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya; dan
  4. Bersedia membebaskan iuran bagi seluruh siswa.
Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran, maka mekanisme pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah sebagai berikut:
  1. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memverifikasi sekolah yang akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut;
  2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota merekomendasikan sekolah kecil penerima kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada Tim Manajemen Provinsi dengan dilampiri daftar sekolah berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
  3. Tim Manajemen BOS Provinsi menetapkan alokasi bagi sekolah kecil berdasarkan surat rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Tim Manajemen BOS Provinsi berhak menolak rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota apabila ditemukan fakta/informasi bahwa rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Jumlah dana BOS yang diterima sekolah dalam kelompok ini adalah:

a.   SD = 60 x Rp 800.000,-/tahun = Rp 48.000.000,-/tahun
b.   SMP/Satap = 60 x Rp 1.000.000,-/tahun = Rp 60.000.000,-/tahun

Khusus untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), terdapat 3 (tiga) kemungkinan yang terjadi di lapangan:
  1. SDLB yang berdiri sendiri tidak menjadi satu dengan SMPLB, dana BOS yang diterima sebesar = 60 x Rp 800.000,- atau sejumlah Rp 48.000.000,-/tahun.
  2. SMPLB yang berdiri sendiri tidak menjadi satu dengan SDLB, dana BOS yang diterima sebesar = 60 x Rp 1.000.000,- atau sejumlah Rp 60.000.000,-/tahun.
  3. SLB dimana SDLB dan SMPLB menjadi satu pengelolaan, dana BOS yang diterima sebesar = 60 x Rp 1.000.000,- atau sejumlah Rp 60.000.000,-/tahun.
Jumlah dana BOS untuk SMPT tetap didasarkan jumlah peserta didik riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk. Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  1. Harus memberitahukan secara tertulis kepada orang tua peserta didik dan memasang di papan pengumuman jumlah dana BOS yang diterima sekolah;
  2. Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima;
  3. Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.
Download/unduh selengkapnya Juknis BOS SD-SMP Tahun Anggaran 2015 DISINI ....